Bandung Barat, 6 April 2026. Pelatihan vokasi penjamah makanan yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat resmi dibuka di SPPG Pangauban, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan industri, sekaligus memperkuat standar keamanan pangan di tingkat lokal.
Pelatihan ini dilaksanakan melalui skema tailor-made training bekerja sama dengan Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bandung Barat serta mitra SPPG, termasuk SPPG Pangauban yang dikelola oleh Hendrik Irawan. Program tersebut dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, khususnya dalam pengolahan dan penanganan makanan yang higienis.
Ketua DPC HIPKI Kabupaten Bandung Barat, Rostiawati, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan amanah yang diberikan kepada pihaknya untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja di sektor pelayanan makanan.
“Alhamdulillah di tahun 2026 ini kami mendapatkan amanah untuk pelatihan penjamah makanan, terutama di SPPG yang ada di Bandung Barat. Program ini mencakup beberapa lokasi seperti Batujajar, Cimareme, dan Cipendeuy,” ujar Rostiawati.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini mengarah pada sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang memiliki pengakuan luas baik di dalam maupun luar negeri. Sertifikat tersebut menjadi indikator penting kompetensi tenaga kerja.
“BNSP ini tidak mudah. Pelatihan berlangsung selama empat hari dengan teori dan praktik, lalu diakhiri dengan uji kompetensi. Jika lulus, peserta mendapatkan sertifikat yang nilainya sangat tinggi,” katanya.
Menurut Rostiawati, biaya sertifikasi BNSP secara mandiri dapat mencapai sekitar Rp7 juta per orang. Namun, melalui program pemerintah yang mendukung penguatan sumber daya manusia, peserta dapat mengikuti pelatihan dan uji kompetensi tanpa dipungut biaya.
Pelatihan ini berlangsung selama empat hari dengan total durasi sekitar 40 jam. Hari pertama diisi dengan pembukaan, dilanjutkan dua hari pembelajaran materi secara daring, kemudian praktik dan ujian pada hari ketiga, serta penutupan pada hari keempat.
Kepala SPPG Pangauban, Ahmad Sofyan, menyambut positif pelaksanaan pelatihan tersebut. Ia menilai program ini memberikan manfaat besar bagi para tenaga kerja, terutama karena akses sertifikasi yang biasanya mahal kini dapat diperoleh secara gratis.
“Bagi kami ini rezeki yang luar biasa. Kalau daftar sendiri, biaya sertifikasi bisa sampai Rp7 juta. Dengan program ini, peserta bisa mengikuti secara gratis,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, pelatihan yang dipadatkan dalam empat hari tetap memberikan substansi materi yang memadai. Ia menyebutkan bahwa pengalaman sebelumnya mengikuti pelatihan serupa membutuhkan waktu lebih lama.
“Kalau dulu saya ikut pelatihan hampir satu bulan. Sekarang dipadatkan menjadi empat hari, tapi tetap mencakup teori dan praktik. Ini sangat membantu peserta,” katanya.
Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan di lokasi tersebut, dengan masing-masing SPPG mengirimkan perwakilan. Para peserta berasal dari berbagai unit dapur pelayanan gizi di wilayah Bandung Barat.
Salah satu peserta, Lutfi Azmi Hanafi, mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan tersebut. Ia menilai sertifikasi BNSP memiliki nilai penting dalam menunjang profesionalitas kerja.
“Sertifikasi ini tidak murah dan tidak mudah. Saya merasa diamanahi untuk mengikuti pelatihan ini. Harapannya bisa menyelesaikan sampai tuntas dan mengimplementasikan ilmu yang didapat,” ujarnya.

Senada dengan itu, peserta lainnya, Rizki, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pengalaman berharga sekaligus peningkatan pengetahuan.
“Peserta sangat antusias. Ini kesempatan yang tidak datang setiap tahun. Selain menambah ilmu, juga meningkatkan kompetensi kami,” katanya.
Pelatihan vokasi penjamah makanan ini menitikberatkan pada aspek higienitas dan sanitasi makanan. Peserta dibekali pengetahuan tentang pencegahan kontaminasi, pengelolaan peralatan dapur, serta standar operasional dalam pengolahan makanan yang aman dan sehat.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi penguatan tenaga kerja siap pakai (job-ready), sejalan dengan kebutuhan industri yang semakin menuntut standar kompetensi tinggi. Pendekatan tailor-made training memungkinkan materi pelatihan disesuaikan langsung dengan kebutuhan mitra kerja, sehingga lebih efektif dan aplikatif.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan SPPG yang telah memiliki tenaga kerja bersertifikasi BNSP dapat meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam penyediaan makanan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan pelaku usaha ini menjadi salah satu langkah konkret dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kompeten dan berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. (aq-nk)