Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menunjukkan langkah serius dalam memperkuat struktur birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang profesional. Pada Jumat, 16 Mei 2025, digelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mengemban peran strategis dalam mendukung roda pemerintahan daerah.
Kegiatan pelantikan tersebut dilaksanakan di Lantai 3 Gedung Utama Sekretariat Daerah, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang berlokasi di Jl. Raya Padalarang-Cisarua Ngamprah.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol penting dari keberlanjutan dan pembaruan dalam tubuh birokrasi Pemkab Bandung Barat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, pengisian posisi jabatan pimpinan tinggi pratama memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program prioritas daerah, serta koordinasi lintas sektor dalam pelayanan publik.
Jeje Ritchie Ismail selaku Bupati Bandung Barat menegaskan pentingnya proses pelantikan ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Proses seleksi yang dilakukan pun mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), termasuk melalui tahapan asesmen dan uji kompetensi untuk memastikan bahwa pejabat yang dipilih adalah yang terbaik sesuai kebutuhan instansi.
Dalam sesi wawancara Bupati Jeje menegaskan bahwa, proses seleksi pejabat dilakukan secara objektif, transparan, dan melalui mekanisme seleksi terbuka yang ketat sesuai aturan. Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja cepat (gercep) dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa sekadar janji. Terkait polemik jabatan Bu Rini, ia menyebut belum ada keputusan final dari Kemendagri dan masih menunggu rekomendasi BKN, sehingga jabatan sementara dikosongkan demi keamanan administratif. Bupati juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dengan BPKN dan PPK dalam pengisian jabatan kosong lainnya, termasuk eselon II. Ia menekankan bahwa pejabat baru harus memiliki inisiatif, inovasi, dan mampu langsung memahami kebutuhan di lapangan tanpa harus menunggu perintah atasan.
Dalam suasana politik dan birokrasi yang terus berkembang, pelantikan ini juga mencerminkan upaya konkret Pemkab Bandung Barat untuk tetap adaptif terhadap dinamika perubahan serta tantangan pembangunan daerah. Keberadaan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas yang tinggi sangat diperlukan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi para pejabat yang dilantik untuk segera bekerja dan berinovasi, terutama dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada kesejahteraan masyarakat. Tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya terkait infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan tata kelola digital pemerintahan.
Sebagai kepala daerah, Jeje Ritchie Ismail telah menekankan pentingnya kolaborasi dan loyalitas ASN terhadap misi pembangunan daerah. Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menjadi motor penggerak perubahan dan teladan dalam menjalankan tugas serta fungsi birokrasi yang bersih, transparan, dan responsif.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan langkah maju dalam reformasi birokrasi daerah. Pelantikan bukan hanya tentang pergantian jabatan, melainkan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat bahwa pelayanan publik dan pembangunan daerah harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen tinggi. (Nuka)
