Bandung Barat, 14 Juni 2025 — Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke objek wisata Situ Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung salah satu aset strategis milik pemerintah provinsi sekaligus membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 bersama sejumlah mitra kerja dari perangkat daerah.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut perwakilan dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi IV DPRD Jabar, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Rizaldi D. Priambodo, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengelola Situ Ciburuy. Ia menilai, meskipun kewenangan teknis pengelolaan berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air, namun tidak bisa dilepaskan dari peran serta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pembagian kewenangan memang jelas secara administratif. Namun dalam praktik di lapangan, koordinasi antara provinsi dan kabupaten tetap menjadi kunci. Situ Ciburuy ini berada di wilayah administratif KBB, sehingga tidak bisa hanya dikelola sepihak tanpa melibatkan pemerintah daerah setempat,” ujar Rizaldi.
Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan krusial yang hingga kini belum terselesaikan, yakni pengelolaan sampah. Menurut Rizaldi, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang telah melebihi kapasitas menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, bahkan mengingatkan pada tragedi Leuwigajah tahun 2005.
TPA Sarimukti sudah dalam kondisi overload. Kita tidak bisa menunggu sampai terjadi bencana untuk bertindak. Penanganan harus dimulai dari hulu, bukan hanya soal angkut-mengangkut sampah. Perlu ada sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan,” tegasnya.
Rizaldi mengusulkan agar pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri di wilayah masing-masing, dengan prinsip pengolahan cepat dan terdesentralisasi.
Idealnya, sampah bisa diolah sejak pagi dan selesai di hari yang sama. Jangan menunggu truk. Ini soal manajemen, kesadaran, dan tentu, keberpihakan kebijakan pada sistem yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Jabar, yang memimpin langsung kunjungan, menyampaikan apresiasinya terhadap progres normalisasi Situ Ciburuy yang dinilai cukup berhasil. Meskipun saat ini tengah memasuki musim kemarau, volume air di situ masih terjaga, yang menjadi indikator positif terhadap keberhasilan program revitalisasi.

Kami melihat hasil nyata dari kinerja Dinas Sumber Daya Air. Normalisasi Situ Ciburuy berdampak pada stabilitas debit air yang sangat penting untuk keberlangsungan lingkungan dan masyarakat. Namun untuk aspek pengembangan pariwisata, itu bukan menjadi domain utama kami. Fokus Komisi IV adalah konservasi sumber daya air dan infrastruktur teknis,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang turut hadir dalam rombongan menyampaikan bahwa revitalisasi Situ Ciburuy dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

Kami tidak hanya melakukan pengerukan sedimentasi, tetapi juga penataan sempadan dan pemulihan fungsi ekologis. Ke depan, kami juga akan mendorong pelibatan masyarakat dalam menjaga kualitas air,” ujar perwakilan dinas tersebut.
Dari sisi masyarakat, warga setempat, Dedi ,menyampaikan harapannya agar penataan Situ Ciburuy turut memperhatikan aspek kesejahteraan warga sekitar.
Kami menyambut baik normalisasi ini. Tapi kami juga berharap kawasan ini bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat, baik lewat wisata kuliner, perahu, maupun UMKM lokal. Jangan sampai warga hanya jadi penonton,” katanya.

Komisi IV berharap, revitalisasi kawasan Situ Ciburuy tidak hanya menguatkan fungsi ekologis sebagai daerah resapan air, tetapi juga membuka potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Meski bukan menjadi mandat utama Komisi IV, keberpihakan terhadap aspek sosial masyarakat tetap menjadi bagian dari visi pembangunan daerah yang holistik.
Sebagai salah satu ikon wisata di Kabupaten Bandung Barat, Situ Ciburuy memiliki sejarah panjang dan daya tarik tersendiri. Namun, keberhasilannya sebagai destinasi unggulan tak hanya bergantung pada penataan fisik, tetapi juga pada tata kelola lintas sektor yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
By Nuka.