Kabupaten Bandung Barat — Dalam suasana hangat dan penuh harapan, acara penyerahan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kecamatan Cipongkor dan Rongga resmi digelar di Kantor Kecamatan Cipongkor, Senin 28 Juli 2025.. Momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan membangun kemandirian ekonomi desa berbasis koperasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, BNI, dan PT Pos Indonesia, perangkat kecamatan, kepala desa dan ketua koperasi desa merah putih yang masing-masing memberikan dukungan konkret dalam bentuk kemitraan strategis dan pelatihan.
Sinergi Koperasi dan Pemerintah: Awal Perubahan
Dalam arahannya, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Rochmat Bahtiar, menekankan pentingnya kesiapan koperasi untuk menjalankan unit usaha secara nyata. Ia mendorong agar koperasi lebih fokus pada usaha produktif ketimbang hanya simpan pinjam.
“Koperasi harus sudah siap menjalankan usaha. Modal yang digulirkan digunakan 5/6 untuk belanja modal dan hanya 1/6 untuk operasional. Koperasi harus bisa mandiri, tidak tergantung dana desa,” tegas Rochmat.
Ia juga mengingatkan agar koperasi tidak membebankan kewajiban angsuran kepada dana desa. Menurutnya, koperasi harus bertanggung jawab atas pinjamannya sendiri. Gagasan inovatif turut disampaikan, seperti model bisnis gerai tanpa modal. Dalam sistem ini, koperasi berperan sebagai distributor yang bekerja sama dengan warung sekitar, memutar dana dari investor dalam jangka waktu tertentu sehingga tetap likuid tanpa perlu kas awal.
Pelatihan dan Pengawasan: Peran Aktif Kepala Desa
Rochmat juga menyampaikan rencana Dinas Koperasi Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi, serta mengundang kepala desa sebagai pengawas. Ini menjadi langkah krusial agar koperasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang sehat dan transparan.
Tak hanya itu, disampaikan pula bahwa tempat operasional koperasi pun diupayakan fleksibel, tidak harus dimulai dengan fasilitas gedung yang permanen, “Eksistensi koperasi bisa dimulai dari rumah pengurus, cukup dari satu meja. Nanti, bila berkembang, koperasi nantinya bisa memiliki gudang sendiri,” tambahnya.
Dukungan Finansial dan Manajerial dari BNI
PT Bank Negara Indonesia (BNI) hadir sebagai mitra keuangan yang membuka akses luas bagi koperasi untuk memiliki rekening resmi dan menjadi bagian dari jaringan layanan keuangan melalui program Agen 46.
Perwakilan BNI, menjelaskan, “Koperasi bisa membuka rekening taplus bisnis, bahkan menjadi Agen 46 BNI untuk melayani masyarakat desa dalam transaksi keuangan sehari-hari, seperti transfer, pembayaran listrik, dan isi ulang pulsa.” Skema ini tidak hanya membuka akses keuangan, tapi juga memberikan potensi pendapatan tambahan bagi koperasi.
BNI juga menyampaikan komitmen dalam mendukung pelatihan manajerial koperasi agar pengurus memahami praktik bisnis sehat dan berkelanjutan.
PT Pos Indonesia: Pintu Masuk ke Dunia Logistik dan E-commerce
Tak kalah penting, PT Pos Indonesia menawarkan peluang usaha melalui program keagenan logistik. Dengan modal awal hanya Rp1 juta, koperasi dapat menjadi agen Pos Indonesia tanpa biaya administrasi atau franchise.
“Agen akan mendapat fee hingga 17% untuk transaksi di bawah Rp25 juta. Selain itu, koperasi bisa melayani pengiriman marketplace besar seperti Tokopedia dan Shopee,” ujar Adison, perwakilan PT Pos.
Program ini memperluas cakupan usaha koperasi ke sektor logistik, kurir, dan pembayaran digital (PPOB), yang sangat relevan dengan kebutuhan era digital dan meningkatnya aktivitas e-commerce di pedesaan.
KDMP: Pilar Pembangunan Desa Jangka Panjang
Program KDMP, yang merupakan bagian dari agenda nasional yang didukung Presiden Prabowo Subianto, kini memasuki fase implementasi di lapangan. Keberadaan KDMP juga mulai diatur secara lebih ketat, dengan keharusan memiliki akta notaris dan keterlibatan dalam alokasi APBDes untuk penguatan modal tahap II.
Rochmat Bahtiar menjelaskan bahwa ke depan, KDMP tidak hanya menjadi alat ekonomi, tapi juga indikator keberhasilan kepala desa. “Tahun 2027, KDMP akan menjadi indeks kepuasan masyarakat dalam evaluasi kinerja kepala desa,” ucapnya.
Menjawab Tantangan, Membangun dari Realitas
Meski prospek cerah terbentang, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah rekrutmen anggota dan pembentukan unit usaha yang relevan. Karena itu, dinas kabupaten mendorong koperasi memulai dari usaha yang paling mudah, seperti agen bank BNI dan Pos kemudian, distribusi sembako dan pengelolaan pupuk
Dengan pendekatan bertahap dan realistis, KDMP diharapkan bisa tumbuh dari bawah dengan akar kuat di masyarakat.
Penutup: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045
Program KDMP bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan gerakan sosial dan politik yang strategis. Melalui kemitraan lintas sektor, pendekatan akar rumput, dan dukungan penuh pemerintah, KDMP diyakini mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi desa.
Langkah awal yang diambil oleh Kecamatan Cipongkor dan Rongga menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari desa, dari ruang-ruang kecil penuh semangat dan gotong royong. Sebuah mimpi besar tentang Indonesia yang mandiri yang dimulai dari satu meja di rumah pengurus koperasi. (Nuka)
