Bandung Barat, 30 Juli 2025, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menerima alokasi 1.862 paket beras untuk periode Juni–Juli 2025. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh dua karung beras 10 kg (10 kg untuk Juni dan Juli). Dengan cakupan 931 keluarga, total kömposisi bantuan mencapai 18,62 ton beras secara kumulatif ― data dikonfirmasi oleh Kepala Desa setempat dalam sambutannya. “Semoga bantuan beras ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya, meringankan beban masyarakat,” ujarnya secara resmi.
Informasi tambahan dari Muhamad Zaidan Fadilah, operator SIKS‑NG desa tersebut, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari sinergi program Kemensos. “Penerima manfaat adalah mereka yang sudah memiliki KTP di sini, dan sebelumnya juga terdaftar sebagai penerima bantuan seperti DPT atau PKH.” Penyaluran kini lebih efisien karena dilakukan langsung oleh JPN ke desa, sehingga tidak lagi via kantor pos seperti mekanisme lama.
Efisiensi Distribusi: Strategi yang Meningkat
Transformasi rantai distribusi dari mekanisme melalui PT Pos ke penyaluran langsung di desa memperlihatkan efisiensi logistik, mengurangi beban administratif, dan meminimalkan potensi kebocoran. Menurut sumber POSKOTA (23 Januari 2025), sistem SIKS‑NG kini menjadi basis utama data penerima manfaat bagi program sosial seperti PKH dan BPNT—sehingga penyaluran menjadi lebih terukur dan terintegrasi nasional .
Pada skala nasional, Badan Pangan Nasional bersama BULOG mendistribusikan bantuan beras senilai 10 kg untuk dua bulan (Juni–Juli 2025), secara serentak kepada lebih dari 18 juta penerima manfaat SIKS‑NG/DTSEN melalui skema Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Di Kota Bandung sendiri misalnya, sebanyak 85.167 KPM menerima total bantuan beras yang setara nilai hampir Rp 260.000 per keluarga (dengan harga beras sekitar Rp 12.800/kg) .
Implikasi Strategis Jangka Panjang
- Ketepatan Sasaran
Penyaluran hanya ditujukan kepada keluarga termiskin yang telah terdata di SIKS‑NG/DTSEN, termasuk penerima PKH/DPT. Mekanisme ini memperkecil potensi bantuan diterima pihak yang tidak membutuhkan, memperkuat sasaran ketahanan sosial secara nasional. - Penguatan Database Terpadu Sosial
Alokasi lokal bergantung pada kualitas data DTKS/DTSEN. Namun pengalaman di berbagai daerah menunjukkan tantangan dalam sinkronisasi data dengan kondisi lapangan, seperti kasus Desa Permisan, Sidoarjo, di mana masih ditemukan data calon penerima yang sudah meninggal tetap tercatat di aplikasi karena belum diperbarui. Di Laksana Mekar, operator menyadari bahwa “memang masih ada beberapa data yang belum sepenuhnya sesuai”, karena basis data utama berasal dari pusat, artinya perbaikan validitas data masih sangat diperlukan. - Efisiensi Operasional Desa
Dengan penunjukan operator desa yang menerima bimbingan teknis (BIMTEK), adaptasi terhadap proses digitalisasi berjalan lebih lancar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada pelatihan operator desa dan infrastruktur IT desa menjadi kunci jangka panjang untuk memperluas efisiensi penyaluran bantuan. - Respon Positif Publik & Peningkatan Kapasitas Sosial
Respons masyarakat di Desa Laksana Mekar sangat positif, “Mereka senang dan merasa terbantu.” Keberhasilan ini penting dalam membentuk kepercayaan publik terhadap program pemerintah, sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan sosial.
Tantangan dan Rekomendasi
Validasi Data Berkelanjutan: Perbaikan data peserta melalui pemutakhiran lapangan diperlukan agar SIKS‑NG sejalan dengan kondisi faktual. Desa perlu melakukan audit rutin bersama RT/RW.
Sosialisasi Stakeholder Lokal: Sama seperti pengalaman di Desa Permisan, di mana sosialisasi hanya dilakukan sekali awal program, di Laksana Mekar juga perlu integrasi lebih kuat antara Dinas Sosial dan desa agar prosedur distribusi lebih efektif dan adaptif.
Penggunaan Data untuk Perencanaan Lokal: Data lansung dapat dimanfaatkan untuk kebijakan desa dan perencanaan program ketahanan pangan lokal jangka panjang, misalnya perguliran cadangan pangan, pelatihan ekonomi produktif, dan peringatan dini krisis pangan.
Secara keseluruhan, distribusi bantuan beras di Desa Laksana Mekar merefleksikan arah kebijakan pemerintah yang semakin efisien dan tepat sasaran. Jika dikombinasikan dengan perbaikan validitas data dan kapasitas operator lokal, program ini memiliki potensi memperkuat ketahanan sosial dan mengurangi beban kemiskinan dalam jangka panjang, sekaligus menjadi model yang bisa direplikasi bagi desa-desa lain di Jawa Barat dan kawasan lain di Indonesia. (Nuka)
