Bandung Barat, 31 Juli 2025 – Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus menghadapi tantangan dalam fase implementasinya. Di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sebuah pertemuan evaluasi digelar untuk membahas perkembangan dan strategi penguatan koperasi yang baru saja diluncurkan secara nasional.
Dalam sesi wawancara terpisah dengan Camat Batujajar Deden Mulyadi, S.Sos., M.M., mengungkapkan kondisi terkini program yang ambisius ini. “Saat ini ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan evaluasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Evaluasi ini sudah dilakukan beberapa kali karena kami ingin koperasi ini tidak hanya berdiri, tetapi juga bisa berkembang dan berlari,” ujarnya.
Realitas di Lapangan: Dari Berdiri Menuju Berjalan
Pertemuan evaluasi yang dihadiri perwakilan dari tujuh desa di Kecamatan Batujajar mengungkap realitas yang dihadapi para pengelola koperasi. Menurut paparan dalam kerangka pertemuan, kondisi saat ini masih dalam tahap transisi dari “baru bisa berdiri belum bisa berjalan.”
Tantangan utama yang dihadapi adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas. “Rata-rata yang ditanyakan adalah kapan anggota bisa meminjam uang, mereka mengira bahwa ini adalah bantuan dan ternyata ini pinjaman,” terungkap dalam diskusi evaluasi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Dra. Sri Dustirawati, M.Si., menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat. “Sebetulnya koperasi bisa berjalan bila hatinya terpanggil dan SDM-nya mumpuni,” katanya dalam paparan di pertemuan tersebut.
Program KDMP di Bandung Barat menargetkan pembentukan 165 koperasi, dengan fokus pada pembinaan SDM pengelola melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif. Langkah ini penting agar koperasi tidak mengalami nasib yang sama dengan banyak koperasi sebelumnya yang mandek di tengah jalan.
Sinergi Multi-Stakeholder untuk Keberlanjutan
Salah satu inovasi yang dilakukan Kecamatan Batujajar adalah menggandeng berbagai stakeholder untuk mendukung operasional koperasi. PT Pos Indonesia dan Bank BNI hadir sebagai mitra strategis dalam pengembangan KDMP.
Dari sisi PT Pos, melalui perwakilan Tri Rahayu, ditawarkan kemitraan yang memungkinkan koperasi menjadi agen layanan dengan modal minimal. “Tanpa modal besar, 1 juta pun bisa berjalan,” ungkap perwakilan PT Pos dalam paparan kemitraannya.
Sementara Bank BNI menawarkan skema keagenan melalui BNI Agen46 yang memberikan akses kepada 50 fitur transaksi utama dengan sistem operasional 24 jam. Program ini memungkinkan koperasi beroperasi layaknya mini bank dengan persyaratan saldo minimal Rp 2,5 juta untuk jaminan mesin dengan target minimal 200 transaksi.
Mengubah Stigma, Membangun Paradigma Baru
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengubah stigma masyarakat tentang koperasi. “Selama ini, masih ada anggapan bahwa jika seseorang menjadi anggota koperasi, maka tujuannya pasti untuk meminjam uang. Stigma ini yang ingin kami ubah,” tegas Camat Deden Mulyadi.
Upaya edukasi menjadi kunci dalam mengubah paradigma ini. Kabid Koperasi Dinas Kabupaten Bandung Barat Rochmat Bahtiar S. AP menekankan pentingnya memberikan edukasi sebelum merekrut anggota dengan prinsip “dari anggota untuk anggota.”
“Berikan edukasi sebelum merekrut anggota, dari anggota untuk anggota. Stigma saat ini masyarakat melihat koperasi yaitu bisa pinjam uang,” disampaikan dalam paparan evaluasi.
Digitalisasi dan Transparansi: Kunci Akuntabilitas
Aspek penting lainnya yang dibahas adalah implementasi sistem akuntansi digital untuk koperasi. Perwakilan dari Insaba memaparkan pentingnya lima jenis laporan keuangan yang harus disajikan: laba rugi, neraca, ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
“Ketika transaksi harus dilaporkan sesuai Permenkop No. 2, harus menyampaikan laporan berdasarkan SAK,” dijelaskan dalam paparan teknis. Digitalisasi laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memudahkan akses ke pembiayaan dari perbankan.
Program KDMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional dan transparan.
Strategi RIPUH: Roadmap Menuju Keberhasilan
Dalam upaya memastikan keberhasilan program, Rochmat Bahtiar memperkenalkan strategi RIPUH (Rencana, Implementasi, Pengawasan, Ulangi, Hasil). “Tidak ada suatu usaha yang berhasil tanpa usaha dan kerja keras,” tegasnya.
Strategi ini dimulai dari perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, pengawasan yang ketat, evaluasi berkala, hingga pencapaian hasil yang optimal. “Seburuk-buruknya rencana lebih baik daripada tidak ada rencana sama sekali,” tambahnya.
Tantangan dan Peluang ke Depan
Meski menghadapi berbagai tantangan, antusiasme para pengurus koperasi di wilayah Kecamatan Batujajar menunjukkan optimisme. “Alhamdulillah, antusiasme dari para pengurus koperasi di wilayah Kecamatan Batujajar sangat baik. Perwakilan dari tujuh desa hadir lengkap, termasuk para kepala desa yang juga berperan sebagai pengawas koperasi,” ungkap Camat Deden Mulyadi.
Pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp 250 triliun untuk membangun ekosistem 80.000 koperasi merah putih yang aktif dan sehat sebagai titik kekuatan ekonomi rakyat.
Ke depan, rencana pengembangan mencakup pelatihan intensif melalui zoom meeting, sertifikasi bagi pengurus, dan penyusunan modul operasional. Koperasi juga akan dikembangkan dengan berbagai gerai: sembako, keuangan, dan pendidikan, sesuai dengan potensi masing-masing desa.
Menuju Kemandirian Ekonomi Desa
Program KDMP di Kecamatan Batujajar menjadi cerminan upaya serius pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Melalui pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai stakeholder, dan didukung sistem yang transparan, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi penggerak ekonomi yang sesungguhnya.
“Harapannya, hal ini dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk menciptakan inovasi baru tanpa harus menunggu adanya anggaran dari pemerintah. Misalnya, dengan menjual produk-produk lokal dan memperoleh keuntungan, koperasi bisa terus berjalan secara mandiri,” tutup Camat Deden Mulyadi dengan penuh optimisme.
Keberhasilan KDMP di Batujajar akan menjadi model bagi daerah lain dalam mengimplementasikan visi besar pemerintah: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan yang berbasis koperasi. (Nuka)
