PADALARANG – Upaya pemerintah untuk menekan inflasi pangan dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau kembali dibuktikan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor DPRD Lama Kabupaten Bandung Barat, Minggu (24/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga selesai ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat dengan Perkumpulan Purnabakti DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang didukung penuh oleh Badan Pangan Nasional.
Komitmen Bersama Stabilisasi Harga Pangan
Camat Padalarang, Agoes Achmad Setiawan dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci sukses program bermanfaat bagi masyarakat. Dalam acara Gerakan Pangan Murah (Gapura Amanah), Agoes mengapresiasi sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan purnabakti DPRD. Kegiatan ini tidak hanya menyediakan bahan pokok, tetapi juga layanan kesehatan gratis, menegaskan bahwa kebersamaan adalah pondasi kesejahteraan warga.
Agus Hendarsyah, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Kabupaten Bandung Barat, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan. “Alhamdullilah hari ini kita melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah yang merupakan bentuk kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, DKPP Kabupaten Bandung Barat, dan Purnabakti DPRD Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya dalam wawancara eksklusif.
Kegiatan ini menyediakan 12 jenis komoditas pangan strategis dengan total volume sekitar 6 ton. Beragam kebutuhan pokok tersebut meliputi beras SPHP sebanyak 2 ton, beras dari kelompok binaan lokal kurang lebih 1 ton, serta 3 ton komoditas lainnya seperti minyak goreng, gula, telur, daging ayam, daging sapi, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih.
Program Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan. Program ini bukan merupakan kegiatan temporer, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah.
Hendarsyah menjelaskan bahwa program serupa telah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan arahan Badan Pangan Nasional. “Program ini sudah berjalan dan sudah kita laksanakan berdasarkan arahan dari Badan Pangan Nasional, kolaborasi juga dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi,” katanya.
Dari segi pendanaan, kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dari provinsi melalui kerja sama dengan Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional. Meski demikian, Hendarsyah mengakui bahwa kuota anggaran masih terbatas, sehingga harapannya program ini dapat diperluas jangkauannya di masa mendatang.
Inisiatif Purnabakti DPRD: Mengubah Persepsi Masyarakat
Hj. Mumu, Sekretaris Jenderal Purnabakti DPRD Kabupaten Bandung Barat, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki makna lebih dalam dari sekadar penyediaan pangan murah. “Kegiatan ini adalah kegiatan yang menyenangkan bagi saya. Harapan kami adalah menyatukan para purnabakti dalam silaturahmi akbar ini, kemudian juga menghibur masyarakat, dan berbuat baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap institusi DPRD. “Jangan sampai ada pemikiran masyarakat terhadap dewan itu hanya saat kampanye saja. Hal itulah yang kami dari purnabakti ingin tepis,” tegasnya dengan penuh semangat.
Yang menarik, organisasi Purnabakti DPRD berhasil menyelenggarakan kegiatan besar ini tanpa bantuan dana operasional. “Untuk kesulitannya, tentu kita bergerak tanpa dana. Alhamdulillah bisa berjalan dengan kegigihan, keyakinan, dan keikhlasan,” ungkap Hj. Mumu.
Harga Bersaing dan Kualitas Terjamin
Berdasarkan pengamatan di lokasi, berbagai komoditas pangan ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Beras SPHP dijual dengan harga Rp60.000 per 5 kilogram oleh Ibu Imu Askiah dari Bulog Sri Mandiri Ciwaruga. Sementara itu, minyak goreng tersedia dengan harga Rp15.000 per liter dan telur ayam seharga Rp26.000.
Komoditas lainnya yang tersedia meliputi beras kemasan dari Pangauban Batujajar yang dijual Edwin Sopian seharga Rp70.000 per 5 kilogram, berbagai jenis sayuran segar dari CV Hijrah yang dipimpin Bapak Fatwa, serta daging ayam potong dari Violia Azzarah dengan harga Rp26.000 per kilogram.
Untuk melengkapi layanan, kegiatan ini juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis termasuk pengukuran tensi darah dan pemeriksaan laboratorium yang diselenggarakan oleh tim kesehatan dari tiga puskesmas di wilayah Padalarang, Margajaya, dan sekitarnya.
Respon Positif Masyarakat
Wiwi, perwakilan staf Bappenas Provinsi yang turut menyaksikan kegiatan, mengapresiasi respons positif masyarakat. Program GPM merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan intervensi cepat di daerah-daerah dengan harga pangan tinggi.
“Untuk Bandung Barat, ini baru pertama kali dilaksanakan. Saya sempat bertanya kepada masyarakat yang berbelanja, mereka mengatakan sangat terbantu dan berharap program ini ada lagi ke depannya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa GPM telah berjalan lama dan tersebar di seluruh provinsi dengan dukungan anggaran dekonsentrasi. “Setiap kegiatan ini memang ada anggaran dekonnya. Program ini sudah berjalan lama baik di provinsi maupun di pusat,” katanya.
Kolaborasi Multi-Stakeholder
Keberhasilan penyelenggaraan GPM di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Selain DKPP dan Purnabakti DPRD, kegiatan ini melibatkan Dinas Kesehatan yang menerjunkan tiga puskesmas, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dukungan Sekretariat DPRD yang memberikan izin penggunaan lokasi.
Gerakan Pangan Murah ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, khususnya inflasi. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan beban masyarakat bisa sedikit terkurangi dan daya beli tetap terjaga.
Program GPM di Kabupaten Bandung Barat menjadi contoh nyata bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Melalui harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Kegiatan serupa direncanakan akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mengakses kebutuhan pokok mereka. (Nuke)
