Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. 21 Oktober 2025. Dalam sebuah momentum penting, forum komunikasi antara ulama dan umaro kembali digelar guna memperkokoh ikatan dan sinergi dalam membangun masyarakat yang amanah. Tema yang diusung pada pertemuan tahun 2025 ini adalah “Sinergi Ulama dan Umaro Membangun Masyarakat yang Amanah”.
Acara yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Majelis Ulama Kabupaten Bandung Barat (MUI KBB) tersebut menghadirkan sejumlah tokoh keagamaan dan pemerintah daerah, antara lain Wakil Bupati KBB, Wakil Ketua DPRD, para Ketua organisasi keagamaan, serta unsur keamanan dan pendidikan.
Dalam sambutannya, Ketua MUI KBB, KH. Muhammad Ridwan, menekankan bahwa relasi ulama dan santri memiliki akar sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. “Dulu ada TKR, sekarang TNI, yang pertama kali berjuang untuk kemerdekaan itu adalah santri. Pejuang itu adalah santri,” katanya. Dia pun menceritakan pengalamannya: “Tahun 1948 beliau pernah jalan kaki dari Cikalong Wetan ke Wanayasa demi perjuangan… bila bertemu dengan Belanda bilangnya ‘cabe tuan’ bukan ‘tabe tuan’ yang memiliki arti yang berbeda.”
Melalui kisah tersebut, KH Ridwan ingin menegaskan bahwa ulama tidak hanya berdiri sebagai figur keagamaan, melainkan juga sebagai bagian integral dari sejarah dan pembangunan masyarakat. Ia menambahkan, di Kabupaten Bandung dahulu, termasuk di ruang kantor bupati Bandung di Balong Gede, tersedia “ruang arab” yang digunakan ulama setiap Jumat untuk silaturahmi. Dari situ muncul harapan akan lahirnya ruang serupa di Kabupaten Bandung Barat.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat (Kemenag KBB), H. Mukti Hartono, yang menegaskan kesiapan lembaganya untuk menjadi mitra pemerintah dan ulama dalam mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang “AMANAH, agamis, maju, aman, nyaman, adaptif, harmonis”.
Menggembirakan pula, dalam pertemuan itu hadir pula wakil bupati KBB, Asep Ismail, yang menyampaikan salam takzim atas nama Bupati KBB Jeje Ritchie Ismail, meskipun berhalangan hadir karena tugas. Asep mengungkapkan bahwa forum komunikasi ini merupakan “alat komunikasi” antara jajaran pemerintah dan ulama. Ia berkata:
“Forum komunikasi ini merupakan alat komunikasi forkopimda dengan ulama. Negara ini berdiri atas peran ulama, di KBB selama 18 tahun berdiri tegak dan kondusif ini berkat kontribusi para ulama di KBB.”
Selanjutnya ia menyoroti pentingnya silaturahmi dengan ulama:
“…karena dengan beliau inilah para ulama yang selalu berdoa untuk umat dan pemerintah agar selalu diberkahi oleh Allah SWT.” KH Muhammad Ridwan menyebut bahwa meskipun kondisi fisiknya “kurang sehat karena usia”, namun semangat para ulama tetap besar datang ke forum ini.
Dengan semangat kerja sama, wakil bupati menegaskan program konkret: minimal setiap tiga bulan, pemerintah daerah melalui dinas kesejahteraan rakyat dengan menjadwalkan silaturahmi ulama dan umaro di kecamatan. Hal ini agar arus informasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan lancar. Ia juga menekankan bahwa “santri ini menjadi harapan pada Indonesia Emas” dan bahwa integritas serta akhlak menjadi syarat terciptanya Indonesia yang unggul.
Selanjutnya, dalam helatan ini dihadirkan pula para tokoh dan lembaga seperti Wakil Ketua DPRD KBB Dadan Supardan dan Asep Dedih, para Ketua ormas keagamaan — antara lain dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, serta Dewan Mesjid Indonesia. Tidak ketinggalan unsur keamanan seperti Wakapolres serta pejabat pendidikan seperti Kepala KUA dan Kepala Madrasah seluruh KBB.
Puncak acara diisi dengan zikir dan pembacaan Asmaul Husna yang berlangsung penuh khidmat, sebagai bentuk pengharapan bersama agar kerukunan dan keberkahan senantiasa tercurah bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Tantangan ke depan tentu bukan sekadar formalitas. Banyak program – seperti sekolah rakyat bagi anak-anak tidak mampu dan pemberian makan gizi gratis yang diprogramkan oleh Presiden Prabowo disebutkan sebagai bagian dari upaya konkret membangun kecerdasan dan integritas masyarakat. Wakil bupati menyatakan harapannya: “Semoga ini memberi spirit kepada kami bupati dan wakil bupati agar amanah menjalankan tugasnya dan programnya.”
Dalam sesi wawancara terpisah Wakil Ketuan DPRD Kabupaten Bandung Barat Dadan Supardan Dorong 5 Persen Anggaran Pendidikan untuk Pesantren
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Dadan Supardan, mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren dan santri. Ia mengusulkan agar dari total 20 persen anggaran pendidikan, sekitar 5 persennya dialokasikan khusus untuk pesantren.
“Pesantren dan santri perlu mendapatkan porsi yang jelas dalam anggaran pendidikan. Dari 20 persen anggaran pendidikan, idealnya 5 persen bisa dialokasikan untuk pesantren,” ujar Dadan.
Selain itu, ia meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Menurutnya, aturan teknis ini penting agar pemerintah dapat berperan aktif dalam pengakuan, pemberdayaan, serta pengembangan ekonomi pesantren, termasuk koperasi di lingkungan santri.
Dari semua sambutan dan agenda, terlihat terjalinnya tiga pilar penting: penghargaan terhadap peran historis ulama, penguatan komunikasi yang sistematis antara pemerintah dan tokoh keagamaan, serta pembinaan generasi muda santri agar tak sekadar cerdas secara akademis namun juga berakhlak mulia.
Melalui forum ini, Kabupaten Bandung Barat mengetengahkan model kerjasama yang humanis: antara pemerintah dan ulama duduk bersama bukan sebatas seremoni, namun sebagai mitra sejajar yang saling menopang. Harapannya, masyarakat yang lahir dari sinergi ini bukan hanya taat secara agama, melainkan juga aktif, berdaya guna, dan amanah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Semangat itulah yang menggema dalam ruang silaturahmi, bahwa membangun Indonesia memang membutuhkan ulama, santri, dan pemerintah yang bersinergi — bukan hanya dalam kata, tetapi dalam langkah nyata. (aq-nk)
