Bandung Barat. 5 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tingkat kabupaten di Aula Pine Shalom, Cisarua, Jumat (5/12/2025). Agenda tersebut menjadi ajang evaluasi pelaksanaan program strategis nasional KDMP sekaligus penyusunan rencana aksi dan rencana kerja untuk tahun selanjutnya.

KDMP merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis desa yang tengah digalakkan pemerintah pusat sebagai bagian penguatan ekonomi kerakyatan. Di Bandung Barat, 165 desa telah membentuk KDMP dan sebagian mulai menunjukkan geliat usaha yang menjanjikan.

Bupati: KDMP Harus Jadi Penggerak Ekonomi Lokal

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal implementasi KDMP agar benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa.

“Sebagiannya (KDMP) di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil melaksanakan kegiatan usaha dan mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan,” ujar Jeje.

Menurutnya, KDMP tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari jejaring program pemerintah yang saling menguatkan, seperti Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KDMP diproyeksikan mampu menjadi mitra penyedia bahan baku dalam rantai pasokan dapur Sentra Pelayanan Program Gizi (SPPG).

“Program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat yang didukung dengan penguatan program Makan Bergizi Gratis, dan KDMP yang bisa menjadi mitra sebagai penyuplai bahan baku bagi dapur SPPG, harus saling bersinergi,” jelasnya.

Jeje menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen dalam menggerakkan pembangunan daerah. Dengan semakin kuatnya struktur ekonomi desa, ia berharap sentimen positif dan kepercayaan publik terhadap Bandung Barat semakin meningkat.

“Setiap tahapan pembangunan membutuhkan peran serta seluruh elemen secara aktif dan inklusif. Oleh karena itu, kami menyambut baik kemitraan antara pemerintah dengan organisasi strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Lebih jauh, Jeje meminta seluruh pihak mensyukuri potensi yang dimiliki Bandung Barat. Menurutnya, kehadiran KDMP harus mampu mengonversi potensi desa menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah.

“Kami berharap keberadaan KDMP mampu mengembangkan potensi Bandung Barat agar menjadi sebuah industri yang meningkatkan value. Dengan begitu, perekonomian akan terus tumbuh dan kesejahteraan sejati dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.

165 KDMP Berdiri, Tantangan Lahan Jadi Sorotan

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KBB, Sri Dustirawati, memaparkan bahwa hingga saat ini 165 KDMP telah difasilitasi pendiriannya, lengkap dengan akta koperasi yang dikeluarkan notaris.

“Kami telah memfasilitasi pendirian KDMP dengan output berupa akta yang dikeluarkan notaris pembuat akta koperasi dari Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan berupa pelatihan, pendidikan, hingga sertifikasi kompetensi bagi 165 pengurus KDMP serta penguatan kelembagaan di seluruh desa.

Meski demikian, Sri menyoroti persoalan pembatasan lahan yang masih dialami sebagian KDMP. Banyak koperasi belum memiliki lahan 800 s/d 1.000 meter persegi sebagaimana standar yang ditetapkan pada tahap awal program.

Beberapa KDMP, lanjutnya, mengoptimalkan fasilitas desa seperti kantor desa atau bangunan tidak terpakai untuk memulai kegiatan produksi dan gerai usaha.

“Walaupun gerainya masih kecil, potensi manfaatnya tetap besar. Jadi tidak harus memiliki gudang sendiri terlebih dahulu,” jelasnya.

Sri juga membuka jalur koordinasi bagi desa yang membutuhkan pendampingan terkait lahan, melalui Diskop UMKM KBB dan badan yang terkait serta instansi lainnya. Setiap pengajuan akan diteruskan ke pemerintah pusat melalui mekanisme resmi dalam rapat koordinasi tingkat nasional.

Kodim 0609/Cimahi: Diperlukan Mekanisme Cepat untuk Atasi Kendala Lahan

Komandan Kodim 0609/Cimahi, Letkol Inf Ratno, S.H., M.I.P., turut memberikan paparan mengenai dukungan TNI dalam percepatan program KDMP, khususnya terkait pendataan dan koordinasi pemanfaatan lahan.

Ia menjelaskan bahwa Kodim telah beberapa kali melaporkan kebutuhan lahan KDMP kepada komando atas serta berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk ATR/BPN dan DJKN. Menurutnya, banyak lahan milik BUMN seperti Perhutani, PTPN, PT KAI, atau Indonesia Power yang potensial dimanfaatkan, namun masih memerlukan formulasi percepatan perizinan.

“Ketika ada lahan yang memungkinkan… kita laporkan ke komando atas. Namun sampai saat ini belum ada keputusan cepat dari BUMN atau Perhutani,” ujarnya.

Letkol Ratno menekankan bahwa KDMP adalah program strategis nasional sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan mekanisme yang lebih cepat dan responsif.

“Perintah Presiden adalah harus cepat, berarti cara penanganannya juga harus cepat,” tegasnya.

Pada tahap awal, Kodim masih berpegang pada standar lahan seluas 1.000 meter persegi, namun ia berharap kebijakan ke depan akan memberikan kemudahan lebih besar bagi desa yang tidak memiliki lahan representatif.

“Harapannya akan ada solusi bagi desa yang tidak memiliki lahan atau lahannya belum representatif,” katanya.

Penutup

Rakor KDMP Kabupaten Bandung Barat tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Dengan dukungan pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga TNI, diharapkan KDMP semakin mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan pintu masuk lahirnya berbagai inovasi usaha desa. (red-nk)