CEMPAKA MEKAR, 13 Maret 2025 – Pemerintah Desa Cempaka Mekar terus berkomitmen dalam mengembangkan program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun anggaran 2024. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor peternakan, perikanan, dan pertanian.
Komitmen Pemerintah Desa dalam Ketahanan Pangan
Kepala Desa Cempaka Mekar, Acep Arifin, menegaskan bahwa program ini telah dirancang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2023 dan telah dianggarkan dalam APBDes 2024. Sejumlah kelompok masyarakat telah menerima manfaat dari program ini, termasuk bantuan bagi kelompok ternak ikan, ternak ayam petelur, serta distribusi bibit, pakan, dan renovasi kolam bagi sektor perikanan.
“Program ini telah mulai direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kami berharap masyarakat dapat terus memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” ujar Acep Arifin dalam wawancara.
Selain fokus pada ketahanan pangan, desa juga tengah bersiap untuk Pilkades Serentak Pengganti Antar Waktu (KDSPW), yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat, dengan total peserta musyawarah desa sebanyak 278 orang.
Peran Masyarakat dalam Pengembangan Ketahanan Pangan
Acep Arifin memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berperan aktif dalam mengembangkan sektor pertanian dan peternakan. Salah satu tokoh yang disebutkan adalah Pak Harun, seorang warga yang bersemangat dalam mengembangkan potensi lokal.
“Kami sangat menghargai inisiatif warga seperti Pak Harun yang memiliki dedikasi tinggi dalam mengembangkan usaha pertanian dan peternakan. Pemerintah desa akan terus memberikan dukungan, tentunya dengan tetap mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Namun, Acep juga mengingatkan bahwa perencanaan program desa tidak bisa dilakukan secara mendadak. Usulan program untuk tahun 2025, misalnya, harus sudah masuk dalam RKP Desa tahun 2024 agar bisa direalisasikan dengan baik.
Tantangan dan Perubahan Kebijakan dalam Program Ketahanan Pangan
Meskipun program ketahanan pangan ini telah berjalan dengan baik, ada tantangan baru yang muncul akibat perubahan kebijakan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kebijakan terbaru mewajibkan bahwa seluruh anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Pada awalnya, program ini dirancang agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun, dengan kebijakan baru ini, anggaran harus dikelola oleh BUMDes, sehingga diperlukan strategi khusus agar manfaatnya tetap bisa sampai ke warga,” jelas Acep.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah desa bersama tim penyusun RKP Desa telah melakukan pendataan dan penggalian aspirasi masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif bagi warga.
Harapan untuk Keberlanjutan Program
Menutup pernyataannya, Acep Arifin menyampaikan harapannya agar program ketahanan pangan ini dapat terus berjalan secara optimal. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat dibutuhkan agar program ini dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan.
“Kami berharap program ini bisa tetap berjalan dengan optimal, dengan dukungan anggaran yang efisien serta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan begitu, ketahanan pangan di Cempaka Mekar dapat terus diperkuat demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, program ketahanan pangan di Desa Cempaka Mekar diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.(By Nuka & Kiki).
