Lembang. 17 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat kualitas tata kelola administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Naskah Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk memastikan setiap dokumen resmi pemerintahan disusun secara tertib, baku, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme birokrasi.
Bimtek Tata Naskah Dinas tersebut digelar selama satu hari, Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Gumilang Regency Hotel. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan pengelola surat dan administrasi di setiap bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Para peserta diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penerapan standar naskah dinas yang seragam dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung jawab seluruh rangkaian kegiatan ini adalah Rini Sartika selaku Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dalam laporan panitia yang disampaikan pada pembukaan kegiatan, ditegaskan bahwa bimtek ini dirancang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen resmi pemerintahan.
“Maksud dari kegiatan ini adalah membekali pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dokumen resmi dengan baik, serta membantu peserta agar mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan secara profesional dan dapat mempertanggungjawabkan setiap dokumen yang diterbitkan,” demikian disampaikan dalam laporan panitia.
Secara lebih rinci, tujuan bimtek ini antara lain untuk menciptakan naskah dinas yang menggunakan tata bahasa, ejaan, serta istilah teknis yang baku dan benar sesuai kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong terciptanya naskah dinas yang tertata rapi sebagai cerminan profesionalisme dan kualitas instansi pemerintah. Aspek keabsahan dan kredibilitas dokumen juga menjadi perhatian utama, agar setiap naskah dinas yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.
Dalam konteks pemerintahan modern, tata naskah dinas bukan sekadar persoalan teknis penulisan, tetapi juga berkaitan erat dengan citra institusi dan kepercayaan publik. Dokumen resmi yang disusun secara tidak baku berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan dapat berdampak pada aspek hukum dan kebijakan. Oleh karena itu, keseragaman format dan prosedur naskah dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu sasaran utama kegiatan ini.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, panitia menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Arief Rachman, S.STP., M.E., yang menjabat sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal. Kehadiran narasumber dari pemerintah pusat ini memberikan nilai tambah tersendiri, karena materi yang disampaikan selaras dengan kebijakan nasional terkait tata kelola administrasi dan reformasi birokrasi.
Melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif, peserta dibekali pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar tata naskah dinas, struktur dokumen, penggunaan bahasa resmi, hingga kesalahan-kesalahan umum yang kerap terjadi dalam praktik administrasi pemerintahan. Diharapkan, pengetahuan tersebut dapat langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.
Pembiayaan pelaksanaan Bimtek Tata Naskah Dinas ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
Menutup laporan panitia, disampaikan harapan agar kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. “Kami mohon kesediaan Ibu Asisten Administrasi Umum untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.
Dengan terselenggaranya bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus membangun birokrasi yang tertib administrasi, profesional, dan responsif, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. (red-nk)
