Oleh: R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik

Desember 2025. Kota Bandung bukan sekadar pusat pemerintahan daerah. Ia adalah simbol kreativitas, sejarah, dan dinamika urban yang terus bergerak. Namun, di balik citra kota kreatif dan destinasi wisata unggulan, Bandung menghadapi persoalan klasik perkotaan yang kian kompleks: kemacetan lalu lintas, tekanan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kualitas ruang hidup warga.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Wali Kota Bandung menjadi faktor penentu. Kepemimpinan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan administratif dan kecakapan birokrasi, melainkan dari keberanian politik untuk hadir di tengah masyarakat, memahami karakter sosial-budaya kota, serta membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Kepemimpinan dan Pemahaman Kultur Kota

Bandung memiliki karakter sosial yang khas. Kota ini tumbuh dari perpaduan sejarah kolonial, budaya Sunda, dan dinamika urban modern. Masyarakatnya relatif kritis, ekspresif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap ruang publik serta kebijakan pemerintah.
Dalam perspektif kebijakan publik, pemimpin daerah dituntut untuk memahami kultur tersebut sebelum merumuskan dan mengeksekusi kebijakan. Tanpa pemahaman sosial yang memadai, kebijakan berisiko kehilangan relevansi dan legitimasi.

Sebagai kepala daerah, Wali Kota Bandung tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga figur simbolik yang menjadi rujukan moral dan sosial masyarakat. Keteladanan, komunikasi yang terbuka, serta empati sosial menjadi elemen penting dalam menjaga kohesi antara pemerintah dan warga.
Kepercayaan publik (public trust) tidak lahir dari retorika, melainkan dari konsistensi antara pernyataan, kebijakan, dan tindakan nyata. Dalam konteks kota sebesar Bandung, kepercayaan adalah modal politik sekaligus modal sosial yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Hadir di Ruang Publik, Bukan Sekadar Mengatur dari Balik Meja

Salah satu tantangan kepemimpinan perkotaan adalah jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketika jarak itu melebar, kebijakan cenderung dipersepsikan sebagai produk elitis yang jauh dari kebutuhan warga.
Pemimpin kota perlu hadir secara aktif di ruang publik, baik secara fisik maupun simbolik. Kehadiran ini penting untuk menyerap aspirasi, membangun dialog, dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja dalam ruang hampa.

Ajakan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan kota bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan fondasi pemerintahan partisipatif. Tanpa partisipasi warga, pembangunan berpotensi berjalan satu arah dan rentan terhadap resistensi sosial.

Dalam konteks inilah, kepemimpinan Wali Kota Bandung diuji: apakah mampu membangun kolaborasi, atau justru terjebak dalam pola birokratis yang kaku dan reaktif.

Tiga Pendekatan Sosial: Berbagi, Gotong Royong, dan Inovasi

Untuk memperkuat relasi antara pemerintah dan masyarakat, pendekatan sosial berbasis partisipasi menjadi sangat relevan. Tiga konsep program Bandung Berbagi, Bandung Gotong Royong, dan Bandung Inovatif yang dapat dibaca sebagai instrumen sosial-politik untuk memperkuat ikatan tersebut.

Bandung Berbagi menekankan solidaritas sosial di tengah tekanan ekonomi dan ketimpangan. Program semacam ini tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa kota adalah ruang bersama yang harus dijaga dan dirawat bersama.

Bandung Gotong Royong menghidupkan kembali nilai dasar kebudayaan Indonesia yang mulai tergerus oleh individualisme perkotaan. Gotong royong dalam konteks kota modern bukan sekadar kerja bakti, tetapi simbol kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga kualitas lingkungan dan ruang publik.

Sementara itu, Bandung Inovatif menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Inovasi tidak selalu lahir dari kebijakan top-down, melainkan sering muncul dari komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan warga yang bersentuhan langsung dengan persoalan kota.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inovasi sosial berbasis komunitas mampu memberikan solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan dibanding pendekatan birokratis semata. Dalam konteks ini, peran pemerintah adalah memfasilitasi, bukan mendominasi.

Partisipasi Publik sebagai Fondasi Kebijakan

Secara akademik, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik memiliki korelasi positif terhadap keberhasilan program. Studi-studi dalam bidang pembangunan komunitas menunjukkan bahwa partisipasi warga meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership), memperkuat pengawasan sosial, dan meminimalkan konflik kebijakan.

Namun, partisipasi publik bukan sekadar formalitas melalui forum seremonial. Ia harus diwujudkan dalam mekanisme yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa itu, partisipasi hanya menjadi jargon yang kehilangan makna substantif.

Di sinilah pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog dan menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi lokal.

Kemacetan: Wajah Tata Kelola Kota Bandung

Di antara berbagai persoalan perkotaan, kemacetan lalu lintas menjadi isu paling nyata dan dirasakan langsung oleh warga Bandung. Kemacetan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan refleksi dari tata kelola kota secara keseluruhan.

Kemacetan berdampak pada produktivitas ekonomi, kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga kondisi psikologis warga. Waktu yang terbuang di jalan adalah kerugian ekonomi yang tidak kecil, baik bagi individu maupun kota secara kolektif.

Lebih jauh, kemacetan mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan pribadi dan kapasitas infrastruktur, serta lemahnya transportasi publik yang terintegrasi.

Transportasi Publik dan Keberanian Politik

Penyelesaian persoalan transportasi membutuhkan keberanian politik. Pengembangan transportasi publik massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) atau Light Rail Transit (LRT) bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer dalam jangka pendek.

Selain itu, optimalisasi manajemen lalu lintas berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Kota-kota besar dunia telah membuktikan bahwa sistem lalu lintas cerdas mampu mengurangi kemacetan secara signifikan.
Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat juga perlu didorong melalui kebijakan yang konsisten, seperti penyediaan jalur sepeda, trotoar yang layak, dan pembatasan kendaraan pribadi secara bertahap dan terukur.

Antara Harapan dan Tanggung Jawab

Kepemimpinan kota selalu berada di antara harapan publik dan keterbatasan struktural. Namun, keterbatasan tidak boleh dijadikan alasan untuk stagnasi. Justru di situlah kepemimpinan diuji: bagaimana mengelola keterbatasan dengan visi, inovasi, dan kolaborasi.

Bandung memiliki modal sosial, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi yang besar. Yang dibutuhkan adalah arah kebijakan yang konsisten, kepemimpinan yang komunikatif, serta keberanian untuk melibatkan masyarakat sebagai mitra sejajar.
Jika kepemimpinan kota mampu menjawab tantangan tersebut, maka Bandung tidak hanya akan bertahan sebagai kota besar, tetapi berkembang sebagai kota yang layak huni, inklusif, dan berdaya saing.

Penutup

Opini ini bukan dimaksudkan sebagai kritik personal, melainkan sebagai refleksi kebijakan. Kota Bandung membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga kokoh secara sosial dan moral.
Masa depan Bandung ditentukan oleh sejauh mana pemerintah kota mampu membangun kepercayaan publik, mengelola partisipasi warga, serta berani mengambil keputusan strategis demi kepentingan jangka panjang.
Bandung Maju bukan sekadar slogan. Ia adalah komitmen yang menuntut kerja nyata, keberanian politik, dan kesediaan untuk berjalan bersama masyarakat.