Pastikan Harga Pangan Stabil, Pemerintah Pusat Salurkan Bantuan Untuk Warga Bandung Barat

Bandung Barat Nasional

Kabupaten Bandung Barat. 30 Desember 2025. Pemerintah pusat terus memperkuat komitmen menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, ke wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda nasional pengawasan harga dan pasokan pangan menjelang pergantian tahun. Selain meninjau kondisi lapangan, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan serta pekerja sektor informal.

Kegiatan dipusatkan di Gedung Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Cangkorah, Kecamatan Batujajar. Hadir dalam kesempatan tersebut Ahmad Rizal Ramdhani (Dirut) Perum Bulog (Badan Urusan Logistik), Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan DPR RI Ahmad Najib Kodratullah, unsur Forkopimcam, serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Turut hadir pula penerima manfaat dari berbagai kalangan, antara lain pengemudi ojek daring, juru parkir, pekerja harian lepas, warga terdampak eks tambang, serta masyarakat sekitar.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memantau langsung perkembangan harga komoditas strategis. Berdasarkan hasil peninjauan, sejumlah harga bahan pokok terpantau relatif stabil, bahkan beberapa mengalami penurunan, sementara stok pangan nasional dinilai masih aman.

Sebagai bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan beras disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga di tingkat konsumen.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Bandung Barat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian pemerintah pusat. Ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” kata Jeje.

Sementara itu, Anggota DPR RI Ahmad Najib Kodratullah yang mewakili rombongan menyampaikan permohonan maaf karena Menteri Koordinator Bidang Pangan tidak dapat hadir langsung ke Kecamatan Ngamprah akibat agenda lain yang padat. Meski demikian, agenda penyaluran bantuan dan silaturahmi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Alhamdulillah, ada bingkisan berupa beras dari Bapak Menko yang telah disalurkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain agenda peninjauan dan penyaluran bantuan, rombongan juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan masyarakat serta tokoh setempat. Suasana ramah tamah berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, mencerminkan kedekatan antara pemerintah dan warga.

Camat Ngamprah, Agnes, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat di daerah. Ia menegaskan bahwa bantuan beras yang disalurkan sangat berarti, terutama di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
“Alhamdulillahirabbil ‘alamin, masyarakat telah menerima bantuan beras, terlebih menjelang Tahun Baru. Kehadiran para pimpinan ini memberikan rasa tenang bahwa stabilitas harga pangan di wilayah kami tetap terjaga,” ujar Agnes.

Senada dengan Camat Ngamprah anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Wahyu dari Fraksi PAN menyampaikan terimakasih kepada Bapak Mentri Zulkifli Hasan dan rombongan yang telah memberikan bantuan kepada warga Kecamatan Ngamrah khususnya dan umumnya kepada masyarakat Bandung Barat dipenghujung tahun untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat dan pemerintah, tuturnya.

Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya menjelang akhir tahun, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional yang berkelanjutan. (ad-nk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *