Bandung, 31 Januari 2026. Upaya mengembalikan ruh gotong royong sebagai fondasi kehidupan sosial dan pembangunan kota mengemuka dalam sebuah kajian rutin F3 Forum Ulama, Umaro, Umat yang digelar di Pendopo Alun-alun Bandung, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Bandung M. Farhan, tokoh masyarakat, ulama, akademisi, dan berbagai elemen warga. Forum ini menjadi ruang refleksi bersama tentang krisis nilai sosial, tantangan generasi muda, serta pentingnya membangun kembali kebersamaan berbasis budaya dan spiritualitas.
Dalam pertemuan itu, Aat Soeratin menyoroti fenomena perubahan relasi sosial masyarakat yang kian transaksional. Ia menggambarkan dunia modern sebagai “siga sampar” atau seperti tikar yang dihamparkan di segala sesuatu terasa dekat, cepat, dan tanpa batas namun di balik kemudahan teknologi informasi tersebut, muncul keretakan sosial yang semakin nyata.
“Nilai-nilai luhur yang dahulu menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat perlahan memudar, digantikan oleh pola hubungan untung-rugi. Pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang kepedulian, tetapi ‘apa yang saya dapat jika saya memberi kepada Anda?’,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat Sunda yang dahulu dikenal dengan sikap someah (ramah), budaya dialog, serta tradisi kebersamaan seperti mengunggali, rumbun, dan mengaronyok, kini menghadapi pergeseran nilai yang signifikan. Relasi sosial semakin individualistis, sementara semangat tolong-menolong mulai tergerus oleh kepentingan personal dan logika transaksional.
Kondisi tersebut, menurut Aat Soeratin, paling berbahaya bagi generasi muda yang tumbuh di tengah banjir informasi digital. Anak-anak dan remaja hidup dalam ruang di mana berita benar bercampur dengan hoaks, gosip yang terindustrialisasi, serta nilai-nilai individualisme yang masuk hingga ke ruang pendidikan.
“Tanpa bimbingan yang kuat, mereka berisiko menjadi generasi bingung. Mereka menyaksikan perdebatan publik yang tidak lagi mencari mufakat, tetapi saling menjatuhkan. Musyawarah perlahan hilang, dan itu menjadi standar nilai yang salah bagi anak-anak kita,” katanya.
Ia menegaskan, pemulihan gotong royong tidak bisa hanya dilakukan melalui konsep dan wacana. Gotong royong, kata dia, tumbuh dari silaturahmi yang ikhlas dan hubungan emosional yang sehat. Filosofi dasar yang perlu dibangun kembali adalah Silih Asih, Silih Asuh, dan Silih Asah.
“Sering kali kita terbalik. Kita sibuk mengasah sebelum ada rasa asih dan asuh. Padahal, jika rasa saling menyayangi dan menjaga sudah kuat, perbedaan pendapat tidak akan melukai,” tuturnya.
Ia juga mengangkat prinsip budaya Sunda Pok, Pek, Prak dengan arti ucapan, niat, dan tindakan nyata yang selaras—sebagai landasan membangun gotong royong yang otentik. Menurutnya, kebersamaan bukan sekadar kerja fisik, tetapi “permainan perasaan”, yang berangkat dari ketulusan dan kesadaran kolektif.
“Tidak ada obat sosial yang lebih mujarab selain kembali ke akar budaya gotong royong. Karakter bangsa tidak boleh hanya menjadi catatan sejarah, tetapi harus menjadi napas kehidupan anak cucu kita,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Erick Yusuf menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual dalam pembangunan sosial Kota Bandung. Ia merujuk pada Surat Al-‘Ashr sebagai fondasi etika sosial, bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang mengisi hidup dengan keimanan, amal saleh, serta budaya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran (wa tawāshau bil-ḥaqq wa tawāshau biṣ-ṣabr).
Menurutnya, konsep tawāshau inilah inti gotong royong sejati. Gotong royong bukan hanya bekerja bersama, tetapi sistem sosial yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan keteguhan moral.
“Bandung hanya bisa maju jika terjadi sinergi yang tulus antara tiga pilar utama: ulama, umara, dan umat,” kata Erick Yusuf.
Ia menjelaskan, ulama berperan sebagai penjaga nilai dan moral, umara sebagai penggerak kebijakan publik, sementara umat sebagai kekuatan sosial yang menggerakkan perubahan berbasis kasih sayang (marhamah). Tanpa keterhubungan emosional di antara ketiganya, pembangunan hanya akan melahirkan kebijakan yang kering secara sosial.
“Jika hati tidak disambungkan dengan kasih sayang, maka arahan kebijakan akan terasa jauh dan dingin. Sebaliknya, jika gagasan lahir dari masyarakat dan dibimbing ulama serta didukung pemerintah, pesan itu akan menjadi kuat dan diterima,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan sampah sebagai masalah struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Transformasi harus dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga. Pendidikan lingkungan, pemilahan sampah, dan kesadaran kebersihan harus dibangun melalui keteladanan, bukan paksaan.
“Ketika masyarakat bergerak karena kesadaran dan cinta pada kotanya, solusi akan tumbuh secara alami,” katanya.
Gagasan tersebut diperkuat oleh Prof. Dr. Miftah Farid yang menekankan pentingnya disiplin sosial, etika publik, dan nilai agama sebagai fondasi peradaban. Ia mengingatkan bahwa Islam mengajarkan kedisiplinan, penghormatan terhadap sesama, serta tanggung jawab sosial yang konkret.
Menjelang bulan Ramadan, ia mengajak masyarakat menjadikan momentum spiritual sebagai sarana perbaikan karakter, bukan sekadar ritual. Ia mengingatkan bahwa Ramadan dalam sejarah justru menjadi bulan prestasi, kemenangan, dan transformasi sosial, bukan bulan kemalasan.
“Ramadan harus menjadi bulan membangun kebersamaan, menghilangkan penyakit hati, dan memperkuat persaudaraan,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan teknologi modern yang memiliki dua sisi: manfaat besar dan mudarat besar. Teknologi bisa menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan penguatan moral, tetapi juga bisa menjadi alat penyebaran fitnah, kebencian, dan disinformasi.
“Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola teknologi agar tidak menjadikan kita bangsa yang kasar, terpecah, dan saling mencurigai,” ujarnya.
Dalam konteks sosial, ia menekankan pentingnya tabayyun (verifikasi informasi), rekonsiliasi konflik, serta etika komunikasi publik sebagaimana diajarkan dalam Surah Al-Hujurat: larangan berprasangka buruk, merendahkan orang lain, memberi label negatif, serta memelihara persaudaraan sosial.
Forum ini tidak hanya menjadi ruang refleksi, tetapi juga embrio gerakan sosial berbasis nilai yang mempertemukan ulama, umara, akademisi, dan masyarakat dalam posisi setara. Tujuannya membangun ekosistem sosial yang berlandaskan kasih sayang, dialog, dan kebersamaan.
Wali Kota Bandung M. Farhan menekankan pentingnya literasi digital dan kedewasaan publik dalam menyikapi arus informasi di era modern. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada satu sumber berita dan satu sudut pandang berpotensi membentuk persepsi keliru serta memperkuat keterasingan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, verifikasi dan konfirmasi informasi menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial digital.
Farhan mencontohkan pengalaman pribadinya ketika sebuah pemberitaan membentuk persepsi publik yang tidak seimbang antara judul dan isi berita. Menurutnya, kebiasaan membaca judul tanpa memahami konteks isi telah melahirkan penilaian prematur dan stigma sosial yang tidak sehat. “Jangan hanya membaca judul, tetapi pahami isinya secara utuh,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya membangun narasi tandingan (counter-narrative) yang sehat, bukan untuk menyerang pihak lain, tetapi untuk menjaga rasionalitas publik dan ketenangan sosial. Narasi tersebut harus berfungsi sebagai penyeimbang informasi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, terpolarisasi, dan saling menghakimi.
Dalam konteks kebijakan publik, Farhan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung mulai menggeser pendekatan pembangunan dari sekadar teknis menuju pendekatan pembudayaan sosial, salah satunya dalam pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari sumber rumah tangga. Menurutnya, perubahan perilaku hanya dapat terjadi melalui proses pembudayaan yang konsisten dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan kota tidak cukup bertumpu pada infrastruktur, tetapi harus ditopang oleh karakter masyarakat, literasi publik yang sehat, serta budaya kebersamaan. “Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa tumbuh dari masyarakat yang cerdas secara informasi dan kuat secara sosial,” katanya.
Pertemuan di Pendopo Alun-alun Bandung itu menjadi simbol bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi pembangunan karakter, etika sosial, dan ikatan kemanusiaan. Di tengah arus modernisasi dan digitalisasi, gotong royong kembali ditegaskan sebagai fondasi utama peradaban.
Pesan yang mengemuka dari forum tersebut sederhana namun mendalam: masa depan Bandung, dan Indonesia, tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, tetapi oleh seberapa kuat masyarakat mampu menjaga nilai kebersamaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial sebagai jantung kehidupan bersama. (nk)
