Bandung, 4 Februari 2026. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia bersama Institut Koperasi Malaysia (IKM) menggelar International Meeting Penyerasian sebagai langkah strategis memperkuat hilirisasi produk unggulan desa melalui koperasi modern, tangguh, dan berdaya saing regional. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Arion Suites Hotel Bandung, Jawa Barat, ini menjadi forum penting dalam membangun poros kerja sama ekonomi koperasi Indonesia-Malaysia, sekaligus mempertemukan pemangku kebijakan, pemerintah daerah, koperasi desa/kelurahan, serta mitra usaha lintas sektor dan lintas negara.

Pertemuan internasional ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan dan Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menegaskan koperasi sebagai pilar utama hilirisasi produk desa, penguatan ekonomi lokal, serta penggerak pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal. Kebijakan tersebut menempatkan koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi sebagai institusi sosial-ekonomi yang mengintegrasikan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga akses pasar.

International Meeting bertema “Penyerasian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Institut Koperasi Malaysia” ini juga dirangkaikan dengan agenda “Potensi Kerja Sama Strategis Serantau dalam Pembangunan Perniagaan Koperasi yang Mampan” dalam program Coopbiz 2026, yang berfokus pada penguatan sinergi komoditas, mekanisme ekspor-impor, serta pembangunan jejaring koperasi kawasan Asia Tenggara.

Forum Strategis Lintas Negara

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat strategis, antara lain Staf Khusus Menteri Desa dan PDT Bidang Hukum, Advokasi, dan Reformasi Birokrasi Yahdil Harahap; Direktur Pengembangan Produk Unggulan Dr. Muhammad Ridha Haykal Amal; Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Adi Prasetya; Inspektur II Kemendes PDT Sumarlan; serta Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Novita.

Dari unsur pemerintah daerah hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bandung Barat, serta Kepala DPMD Kabupaten Bandung Barat. Hadir pula perwakilan Institut Koperasi Malaysia, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari berbagai wilayah Jawa Barat dan Jakarta Timur, serta mitra usaha strategis seperti Koperasi Kopi Pangalengan dan produsen gula aren dari Banten.

Selain itu, forum ini melibatkan kepala desa dari wilayah Cikole, Cikahuripan, Suntenjaya, Cileunyi Wetan, dan Pulosari, yang menjadi representasi basis produksi dan ekosistem ekonomi desa yang tengah dikembangkan.

Membangun Ekosistem Hilirisasi Desa

Dalam sambutannya, Dr. Muhammad Ridha Haykal Amal menegaskan bahwa kedekatan geografis dan sosial budaya Indonesia-Malaysia merupakan modal besar dalam membangun jejaring ekonomi koperasi regional.

“Malaysia sangat mudah dijangkau. Jika mereka tertarik, mereka akan datang dengan mudah. Ini menjadi peluang besar bagi koperasi kita. Kedekatan jarak, biaya transportasi yang terjangkau, serta kesamaan budaya menjadi kekuatan yang harus dimanfaatkan untuk membangun jejaring ekonomi rakyat lintas negara,” ujar Haykal.

Ia menekankan bahwa kerja sama ini tidak boleh berhenti pada forum diskusi, tetapi harus berlanjut pada tindak lanjut konkret, pemetaan komoditas, dan penguatan jejaring pasar.

“Atas nama Menteri Desa, Bapak Yandri Susanto, kegiatan ini kami harapkan menjadi fondasi kuat kerja sama strategis koperasi Indonesia-Malaysia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi dibuka,” kata Haykal.

Pengalaman Malaysia dalam Pengembangan Koperasi

Paparan dari Institut Koperasi Malaysia disampaikan oleh Dr. Sarianah Abdullah, yang menjelaskan bahwa gerakan koperasi di Malaysia telah berkembang selama lebih dari 104 tahun dan menjadi bagian penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Koperasi di Malaysia diperkuat melalui kebijakan terarah sejak 1980 dan penerbitan Undang-Undang Koperasi Tahun 1993 sebagai fondasi tata kelola yang profesional,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transformasi koperasi agar adaptif terhadap ekonomi global dan digital, termasuk melalui kerja sama lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

“Produk Indonesia di sektor pertanian, perkebunan, dan industri kreatif memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama koperasi Malaysia melalui kemitraan yang saling menguntungkan,” kata Sarianah.

Institut Koperasi Malaysia, lanjut dia, berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kapasitas koperasi, sekaligus membangun jejaring regional bersama lembaga koperasi di Indonesia, termasuk kerja sama dengan Ikopin.

Akses Pasar Global melalui Regulasi yang Tertib

Paparan kedua disampaikan Muhammad Windiarsa dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang mengulas mekanisme dan prosedur ekspor–impor komoditas koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Ia menjelaskan bahwa sistem perdagangan internasional membagi komoditas dalam tiga kategori: barang bebas, barang diatur, dan barang dilarang. Setiap kategori memiliki konsekuensi regulasi yang berbeda, mulai dari perizinan hingga standar mutu.

“Koperasi wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), kepatuhan perpajakan, serta perizinan ekspor sesuai ketentuan. Pemahaman terhadap regulasi ini penting agar koperasi dapat mengakses pasar internasional secara legal, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk, manajemen usaha, serta pemenuhan standar internasional menjadi kunci agar produk desa mampu bersaing di pasar global.

Peran Strategis Jawa Barat

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Yuke Maulliani Septina, menyampaikan bahwa koperasi desa dan UMKM merupakan pilar utama perekonomian daerah, ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi rakyat.

“Jawa Barat berkomitmen menjadikan koperasi desa sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang berdaya saing global,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penguatan koperasi sejalan dengan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, serta kebijakan sektoral daerah yang mengintegrasikan koperasi dengan program ketahanan pangan dan UMKM.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, memberikan dukungan melalui pelatihan manajemen, pendampingan usaha, kolaborasi dengan BUMN dan BUMD, serta penguatan akses pasar nasional dan internasional.

Inklusi Keuangan dan Digitalisasi Desa

Dukungan sektor keuangan disampaikan oleh Manager Divisi Digital Banking Bank BJB, Dani, yang memaparkan program Agen Laku Pandai BJB BISA sebagai instrumen perluasan layanan keuangan inklusif di perdesaan.

Program ini berbasis POJK Nomor 1/POJK.3/2022 tentang layanan keuangan tanpa kantor, serta kerja sama Bank BJB dengan Perum BULOG melalui Rumah Pangan Kita (RPK).

“Agen menjadi instrumen penting dalam mendukung perekonomian desa, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan konsep berbagi manfaat ekonomi,” ujarnya.

Business Matching dan Penguatan Ekonomi Desa

Staf Khusus Menteri Desa dan PDT, Yaldi Abdi Harahap, menegaskan bahwa forum ini diarahkan pada business matching antara koperasi desa dan mitra dari Malaysia.

“Tujuannya agar ada pengembangan bisnis. Selain pasar lokal, produk desa juga memiliki peluang menembus pasar luar negeri, khususnya Malaysia. Konsepnya adalah menyesuaikan antara supply dan demand,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan koperasi desa juga terintegrasi dengan program ketahanan pangan dan program MBG, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Harapannya, perekonomian desa dapat bangkit dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Menuju Ekosistem Koperasi Regional

International Meeting ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga ruang konsolidasi gagasan, regulasi, dan jejaring usaha koperasi lintas negara. Dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, koperasi, lembaga keuangan, dan mitra usaha, forum ini membangun fondasi ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi Indonesia-Malaysia, koperasi desa tidak lagi diposisikan sebagai entitas lokal semata, tetapi sebagai aktor ekonomi regional yang mampu membangun rantai nilai dari desa untuk pasar Asia Tenggara.

Forum ini ditutup dengan penyusunan rekomendasi, diskusi lanjutan, serta jamuan makan malam (gala dinner) sebagai bagian dari pertemuan pemerintah Indonesia-Malaysia terkait kerja sama komoditas koperasi.

International Meeting Bandung menjadi penanda penting bahwa pembangunan desa Indonesia kini bergerak menuju fase baru: dari penguatan lokal menuju integrasi regional, dari produksi menuju hilirisasi, dan dari ekonomi desa menuju ekonomi kawasan. (red-nk)