BANDUNG BARAT — Upaya memperkuat tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepegawaian dan Workshop Manajemen Kinerja ASN Terintegrasi yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Crysan 2 Meeting Room, Gumilang Regency Hotel tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperdalam pemahaman teknis, sekaligus memperkuat sinergi antarpengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Rakornis ini dipimpin langsung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, Rega Wiguna, S.STP., M.I.P., didampingi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Kinerja BKPSDM, Yunita Nur Fadilla, S.Psi., M.I.P.
Dalam sambutannya, Rega Wiguna menegaskan bahwa tantangan pengelolaan ASN ke depan semakin kompleks, seiring tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penguatan manajemen kinerja ASN tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan sistem digital dan kebijakan kepegawaian nasional.
“Manajemen ASN harus dijalankan secara profesional dan objektif, berbasis data serta sistem merit. Kegiatan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman dan mencari solusi atas berbagai persoalan kepegawaian di lapangan,” ujar Rega Wiguna.
Rakornis kepegawaian ini dihadiri oleh sejumlah pihak kunci, mulai dari jajaran pimpinan BKPSDM, pejabat teknis pengelola kepegawaian, hingga narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional III Bandung. Hadir sebagai narasumber, antara lain Aries Apriany, S.Sos., selaku Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Den Yank Zarthyn, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, serta Luh Widya Saraswati, S.H., Penelaah Teknis Kebijakan.
Peserta kegiatan meliputi Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah, serta Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada perangkat daerah dan RSUD se-Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran para pengelola kepegawaian dari berbagai perangkat daerah tersebut dinilai penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan seragam dan sesuai ketentuan.
Sejumlah materi strategis dibahas secara mendalam dalam Rakornis dan workshop ini. Pada sesi kebijakan kepegawaian, narasumber dari BKN memaparkan teknis kepangkatan ASN, penegakan disiplin ASN, serta penguatan manajemen kinerja sesuai regulasi terbaru. Penjelasan tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administratif sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian yang berlaku.
Selain itu, isu integrasi sistem digital menjadi perhatian khusus. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat memaparkan progres integrasi Aplikasi e-Kinerja BKN dengan Aplikasi Smart Kinerja Kabupaten Bandung Barat. Integrasi ini bertujuan menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih objektif, terukur, dan mudah dipantau secara real time.
“Dengan integrasi sistem, penilaian kinerja ASN tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi benar-benar mencerminkan kinerja individu dan unit kerja,” jelas salah satu pemateri dari Diskominfotik dalam sesi pemaparan.
Materi lainnya yang tak kalah penting adalah manajemen talenta ASN. Dalam sesi ini, peserta diajak mempraktikkan pengisian penilaian 360 derajat serta pembentukan dan pengisian tim kerja ASN. Langkah tersebut diproyeksikan untuk membangun basis data talenta yang valid dan komprehensif, sebagai dasar pengembangan karier, mutasi, dan promosi jabatan secara objektif.
Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Kinerja BKPSDM, Yunita Nur Fadilla, menekankan bahwa manajemen talenta menjadi fondasi penting dalam menciptakan ASN yang tepat di posisi yang tepat. “Data talenta yang akurat akan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis terkait pengembangan karier ASN, sekaligus mendorong terciptanya iklim kerja yang adil dan kompetitif,” ujarnya.
Melalui Rakornis Kepegawaian dan Workshop Manajemen Kinerja ASN Terintegrasi ini, BKPSDM Kabupaten Bandung Barat berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam mengelola ASN secara profesional. Sinergi antara pemerintah daerah, BKN, dan seluruh perangkat daerah diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas dan kinerja aparatur. Dengan manajemen ASN yang semakin terintegrasi dan berbasis sistem merit, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dapat terus meningkat. (red-nk)
