Tanggal 4 April 2025 menjadi momen penting dalam lanskap perdagangan internasional. Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, kembali mengguncang pasar global dengan pengumuman kebijakan tarif baru yang agresif. Dalam pidato kenegaraannya yang bertajuk “Liberation Day”, Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% atas semua barang impor dari seluruh dunia. Namun yang lebih mencolok, negara-negara dengan defisit perdagangan tinggi terhadap AS, termasuk Indonesia, dikenakan tarif tambahan sebesar 32% produk asal Indonesia yang memasuki pasar Amerika.
Kebijakan ini sontak memicu kekhawatiran di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional? Apakah ini menjadi awal dari gelombang baru perang dagang global? Ataukah justru ada peluang yang bisa diambil dari ketegangan ini?
Eksportir Indonesia dalam Ancaman
Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai lebih dari USD 23 miliar, dengan komoditas utama seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, serta komponen elektronik. Tarif baru yang diberlakukan AS otomatis akan membuat harga barang-barang Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika, mengurangi daya saing produk Indonesia dibandingkan dengan produk sejenis dari negara yang tidak terkena tarif tinggi.
Pelaku usaha tekstil di Jawa Barat misalnya, mengaku resah. “Kami mengandalkan sebagian besar ekspor produk ke pasar AS. Jika tarif 32% ini benar-benar diterapkan, buyer kami bisa pindah ke negara lain seperti Bangladesh atau Vietnam,” ujar Deni Kurniawan, direktur pemasaran salah satu pabrik tekstil di Bandung. Hal serupa disampaikan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), yang memperkirakan potensi kerugian mencapai triliunan rupiah jika tidak ada langkah mitigasi dari pemerintah.
Dampak Multilapis terhadap Perekonomian
Dampak tarif ini tidak hanya menyasar produsen langsung. Industri pendukung seperti logistik, pengemasan, dan pergudangan juga akan terdampak karena berkurangnya volume ekspor. Penurunan ekspor juga dapat menurunkan nilai tukar rupiah akibat berkurangnya pasokan dolar dari hasil ekspor, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi.
Di sisi lain, perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok global untuk pasar AS juga berpotensi kehilangan pesanan. Misalnya, perusahaan Indonesia yang memasok komponen elektronik untuk perakitan produk di Tiongkok yang kemudian diekspor ke AS, kemungkinan besar akan terkena dampak domino.
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus segera mengambil langkah responsif. Stabilitas makroekonomi menjadi taruhan besar jika ketegangan dagang ini berlangsung lama. Pemerintah perlu memperkuat insentif untuk diversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Peluang dalam Ketidakpastian
Namun, di balik ancaman, selalu ada peluang. Negara-negara lain yang juga menjadi korban tarif AS, seperti Tiongkok dan Meksiko, akan mencari mitra dagang baru. Ini bisa menjadi momen bagi Indonesia untuk mempererat kerja sama dagang dengan negara-negara tersebut, baik melalui bilateral maupun kerangka kerja multilateral seperti RCEP dan ASEAN.
Selain itu, dengan produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di AS, pelaku usaha bisa diarahkan untuk lebih fokus ke pasar domestik dan regional. Populasi ASEAN yang besar dan kelas menengah yang terus tumbuh bisa menjadi sasaran strategis bagi produk manufaktur Indonesia.
Pemerintah juga bisa menggunakan momentum ini untuk mempercepat transformasi industri dalam negeri melalui insentif pajak, pelatihan tenaga kerja, dan digitalisasi rantai pasok. Hal ini penting agar industri tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi mampu memproduksi barang bernilai tambah tinggi.
Langkah Diplomatik dan Strategi Nasional
Langkah diplomatik juga menjadi kunci. Pemerintah Indonesia perlu segera melobi AS untuk mendapatkan pengecualian atau keringanan tarif, seperti yang pernah dilakukan beberapa negara pada masa-masa sebelumnya. Upaya diplomatik harus didukung dengan argumentasi kuat, seperti pentingnya stabilitas kawasan, kontribusi Indonesia dalam menjaga rantai pasok global, dan hubungan bilateral yang strategis.
Di samping itu, Indonesia harus menyusun ulang strategi nasional perdagangan luar negeri. Fokus perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah ekspor, perbaikan iklim investasi, serta penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Kesiapan Dunia Usaha dan Dukungan Pemerintah
Dunia usaha membutuhkan kepastian dan arah kebijakan yang jelas. Dalam situasi seperti ini, pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator dan katalisator. Dukungan dalam bentuk pembiayaan ekspor, promosi dagang, serta penyederhanaan regulasi ekspor sangat dibutuhkan.
Pelaku UMKM pun harus dilibatkan dalam skema bantuan. Meski skalanya lebih kecil, UMKM tetap menjadi penopang utama ekspor nonmigas nasional, terutama untuk produk-produk kerajinan, makanan olahan, dan tekstil tradisional.
Penutup
Keputusan Presiden Trump untuk menaikkan tarif impor hingga 32% terhadap Indonesia merupakan pukulan telak, namun bukan akhir dari segalanya. Sejarah menunjukkan bahwa dunia bisnis selalu menemukan cara untuk bertahan dan beradaptasi. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bekerja sama untuk mengubah tekanan ini menjadi momentum perubahan.
Indonesia perlu berpikir jangka panjang dan tidak terpaku hanya pada respons sesaat. Saat satu pintu tertutup, pintu-pintu lain bisa dibuka—dengan strategi, kerja keras, dan keberanian untuk berinovasi. Dunia boleh berubah, tapi semangat Indonesia untuk tumbuh dan bangkit harus tetap menyala. (red)
