Bandung Barat, 3 September 2025 – Dalam suasana nasional yang tegang akibat gelombang demonstrasi dan kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia sejak akhir Agustus, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tampil sebagai arena dialog produktif antara DPRD, BOOMS (Barisan Ormas OKP Mahasiswa dan LSM) hingga pihak keamanan. Dalam pertemuan di kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, semua elemen masyarakat menghimpun aspirasi dan menyepakati komitmen bersama menciptakan kondisi yang kondusif dan berorientasi pada keadilan sosial.
Konteks Nasional: Kerusuhan dan Demonstrasi yang Meluas
Sejak 25 Agustus 2025, demonstrasi nasional meletus dan menjalar ke setidaknya 32 provinsi, menandai periode ketegangan paling serius dalam beberapa tahun terakhir
Aksi yang awalnya dipicu protes terhadap tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp 50 juta per bulan, hampir sepuluh kali upah minimum DKI, memicu kemarahan publik . Tragedi itu memanas setelah video seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan (21 tahun), terlindas kendaraan lapis baja polisi viral, menambah bahan bakar kemarahan masyarakat .
Gelombang protes memuncak di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Yogyakarta, dan lainnya. Di Jakarta, ribuan demonstran menggeruduk gedung DPR, sejumlah halte Transjakarta dan MRT dirusak, dengan total kerugian miliaran rupiah. Di Makassar, gedung DPRD dibakar dan menewaskan tiga pegawai . rentetan tindakan ini yang menyoroti besarnya eskalasi kekerasan .
Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 orang meninggal dalam aksi ini dan ratusan mengalami luka-luka. Di Jakarta, 1.683 orang ditahan dan sebagian telah dibebaskan. Di Bandung, ratusan peserta aksi mendapat penanganan medis .
Sebagai respons, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan tunjangan anggota DPR, menangguhkan perjalanan luar negeri mereka, serta memulai penyelidikan atas kematian Affan Kurniawan dan tindakan aparat yang dinilai represif . Namun banyak yang menilai langkah itu belum cukup untuk meredam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan.
Pilihan Dialog: Jalan Tengah di Bandung Barat
Di tengah hiruk-pikuk nasional itu, DPRD Kabupaten Bandung Barat menginisiasi dialog dengan berbagai elemen masyarakat pada Rabu, 3 September 2025. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kapolres Cimahi, TNI AD Kodim, pimpinan DPRD (M. Mahdi, Asep Dedih, Pipih Supriati), serta perwakilan OKP, LSM, mahasiswa dari Unisba, UPI, UNIKOM, Unpad, LAKI, dan Pemuda Pancasila KIPAN,yang tergabung dalam BOOMS (Barisan Ormas OKP Mahasiswa dan LSM)
Mahasiswa menyampaikan keprihatinan terhadap kesenjangan sosial dan disparitas antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Mereka mengingatkan bahwa “anggaran belanja daerah yang besar belum berpihak kepada masyarakat miskin, sementara tunjangan pemerintahan bertambah besar.” Mereka menegaskan, “kita tidak ingin KBB ricuh dan akan komitmen untuk menjaganya. Mahasiwa menyuarakan harapan agar segera dilakukan reformasi kebijakan yang lebih pro-rakyat.
Keluhan serupa disampaikan KiPAN: “guru di KBB ada yang sebulannya hanya mendapatkan 300ribu–600ribu tapi yang diperjuangkan oleh para eksekutif hanya anggaran yang tunjangannya sudah besar” bahkan mereka menyinggung tambahan tunjangan anggota DPR RI yang justru menciptakan kekecewaan publik. Mereka menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta membenahi birokrasi yang dinilai lamban dan birokratik, sampai poin di mana “permohonan audiens saja sampai terjadwalkan 3 bulan kemudian”.
Pemuda Pancasila pun menyatakan rasa ditinggalkan, menyebut bahwa komunikasi dengan pemerintah tidak merangkul mereka; mereka pun menuntut keberpihakan terhadap masyarakat dan berkomitmen keterlibatannya dalam menjaga aset publik KBB dari perusakan.
Sementara itu, LAKI menegaskan bahwa “kedaulatan sesuai konstitusi ada di rakyat” dan menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis kompetensi, bukan penunjukan terburu-buru. Mereka juga mendorong segera disahkannya RUU Perampasan Aset dan memperbaiki alokasi dana APBD agar pro-rakyat.
Dari sisi DPRD, Ketua M. Mahdi menanggapi dengan apresiatif: usulan diteruskan ke DPR RI (RUU Perampasan Aset), sedangkan problematika lokal akan dibahas bersama pemerintah daerah secara kolektif di badan musyawarah. Wakil Ketua Asep Dedih menekankan pentingnya kontrol masyarakat terhadap APBD senilai Rp 3,4 triliun agar manfaatnya dirasakan rakyat. Ia juga menyatakan akan menindaklanjuti surat audiensi dengan cepat, memperkuat sinergi, dan mendorong reformasi birokrasi, sambil menjamin DPRD tidak proyeksi partisan’.
Wakil Ketua Pipih Supriati menutup dengan komitmen bersama: menerima aspirasi dan membangun komunikasi lebih baik ke depannya.
Berdasarkan hasil wawancara, Kapolres Cimahi AKBP Nico menyampaikan bahwa situasi keamanan di wilayah Cimahi dan Bandung Barat relatif aman dan kondusif. Kondisi ini dapat tercipta berkat kerja sama seluruh elemen, termasuk Polri, TNI, dan partisipasi aktif masyarakat. Kapolres berharap stabilitas ini bisa terus dijaga untuk mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga di kedua wilayah tersebut.
Kesepakatan Bersama: Pilar Harapan Bandung Barat
Sebagai penutup pertemuan, semua pihak menandatangani Surat Pernyataan Sikap, yang di antaranya memuat poin-poin krusial:
- Menciptakan Kabupaten Bandung Barat yang KONDUSIF dan HARMONIS.
- Bekerjasama bahu-membahu dalam menjaga Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Senantiasa mengutamakan Musyawarah Mufakat dalam segala hal demi kepentingan masyarakat luas.
- Senantiasa tidak TERPROVOKASI oleh Pihak Luar yang tidak bertanggungjawab, menunggangi dan bertujuan merusak dan mengatasnamakan tatanan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung Barat.
- Tidak melakukan tindakan PROVOKATIF, kekerasan atau anarkis yang bisa merusak ketertiban dan kondisi umum.
- Tidak menyebarkan informasi palsu atau HOAX yang dapat memicu keresahan ditengah masyarakat.
- Mendesak Pemerintah Pusat dan DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset.
- Mempercepat proses reformasi birokrasi di Kabupaten Bandung Barat.
- Mengedepankan struktur APBD Kabupaten Bandung Barat yang pro-Rakyat.
- Kami siap menjadi garda terdepan untuk menghadapi pihak manapun yang mengganggu kondusifitas Kabupaten Bandung Barat.
Dokumen ini ditandatangani “dengan penuh rasa sadar dan tanggung jawab serta tanpa paksaan dan demi kepentingan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara Luas.”
Refleksi: KBB sebagai Model Dialog Damai
Dalam momen di mana nasional diliputi kegundahan dan perlawanan sebagai reaksi atas ketimpangan ekonomi dan kebijakan elitis, Bandung Barat menunjukkan bahwa dialog inklusif, kepedulian antar elemen, dan komitmen kolektif bisa menjadi jalan bagi penyelesaian masalah tanpa anarkisme.
Setiap pihak, dari mahasiswa hingga lembaga legislatif dan unsur keamanan, tampil sebagai mitra diskusi, bukan musuh politik. Dalam pernyataan mahasiswa: “Mari kita bicarakan persoalan terkini tentang undang undang Perampasan aset… semoga kesenjangan diperbaiki.” Pernyataan seperti ini menyiratkan niat bicara, bukan baku hantam.
KBB dapat menjadi contoh: ketika dialog dibangun di atas dasar legitimasi, aspirasi masyarakat, dan tanggung jawab konstitusional, kerusuhan bisa diredam, dan solusi yang manusiawi dapat diciptakan. Rakyat tidak lagi merasa diabaikan; birokrat tidak lagi dihakimi sebagai absolut; dan negara (dengan DPRD sebagai wakil rakyat) tidak tampil sebagai institusi represif, melainkan mitra yang dapat dikontrol dengan elegan.
Kesimpulan: Di tengah gelombang protes nasional yang penuh luka dan kekerasan, Bandung Barat justru jadi titik terang. Melalui dialog terbuka dan kesepakatan yang inklusif, KBB membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan reformasi pro-rakyat. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi daerah lain, bahwa di balik krisis sosial dan politik, selalu ada peluang untuk kembali menyatu lewat dialog dan niat baik. (aq)
