Cimahi – 23 September 2025. Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi menyetujui kenaikan insentif untuk para pengurus RT, RW, Linmas, dan berbagai kader pemberdayaan masyarakat dalam pembahasan Anggaran Perubahan 2025 yang berlangsung Selasa (23/9/2025). Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran.
Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil memperjuangkan kenaikan yang cukup signifikan untuk berbagai komponen masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Rincian Kenaikan Insentif
Kenaikan insentif yang disepakati meliputi berbagai komponen strategis dalam struktur kemasyarakatan. Insentif Ketua RW naik dari Rp 500.000 menjadi Rp 550.000 per bulan, sementara Ketua RT mengalami peningkatan dari Rp 400.000 menjadi Rp 440.000 per bulan.
Para anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang sebelumnya menerima insentif Rp 200.000 per bulan, kini akan mendapat Rp 220.000 per orang per bulan. Kenaikan ini mencerminkan apresiasi terhadap peran vital mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.
Untuk sektor pemberdayaan masyarakat, honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berjumlah 10 orang mengalami peningkatan dari Rp 361.000 menjadi Rp 398.000 per orang per bulan. Sementara itu, 20 orang kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) mendapat kenaikan dari Rp 250.000 menjadi Rp 269.000 per orang per bulan.
Sektor kesehatan juga mendapat perhatian khusus. Kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) mengalami kenaikan yang paling signifikan, dari Rp 200.000 menjadi Rp 250.000 per bulan dalam bentuk take home pay setelah dipotong pajak. Adapun kader Posbindu (Pos Binaan Terpadu) naik dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 per bulan, juga sudah bersih setelah dipotong pajak.
Konteks Anggaran yang Lebih Luas
Kenaikan insentif ini menjadi bagian dari perubahan struktur APBD Cimahi 2025 yang cukup substantial. Berdasarkan data resmi, total pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2025 mencapai Rp 1.588.951.447.325, bertambah Rp 32.558.011.568 dari sebelumnya.
Fraksi PKS memberikan apresiasi positif terhadap upaya eksekutif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. “Adanya penambahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer merupakan sinyal positif bagi kemandirian fiskal daerah,” demikian pernyataan yang disampaikan fraksi tersebut.
Fokus pada Pelayanan Dasar
Dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2025, Fraksi PKS juga menyambut baik adanya peningkatan alokasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dinas Pendidikan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 12.547.952.824, mencerminkan komitmen daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius dengan penambahan anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp 17.111.216.114 dan RSUD Cibabat yang bertambah signifikan sebesar Rp 26.519.136.701.
Untuk mendukung program perumahan rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh tambahan anggaran yang sangat substantial mencapai Rp 19.004.955.030.
Dampak bagi Masyarakat Grassroot
Kenaikan insentif ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pengurus RT, RW, dan kader-kader masyarakat yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi untuk kemajuan lingkungan mereka. Mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban cukup berat, terutama dalam era pemulihan pasca-pandemi.
Keputusan ini menjadi kabar gembira mengingat sebelumnya terdapat keluhan terkait keterlambatan pembayaran insentif tahun 2024 yang belum terbayarkan penuh hingga awal tahun 2025. Dengan penetapan anggaran yang jelas dalam RAPBD Perubahan 2025, diharapkan masalah serupa tidak akan terulang.
Para kader Posyandu yang mendapat kenaikan paling signifikan tentu menyambut positif keputusan ini. Mengingat peran mereka yang sangat vital dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada ibu dan anak di tingkat grassroot, kenaikan insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
Tantangan ke Depan
Meski mendapat apresiasi, penetapan anggaran ini juga harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Penting untuk memastikan bahwa kenaikan insentif ini benar-benar sampai kepada penerima yang berhak dan tidak mengalami hambatan birokrasi.
Langkah Fraksi PKS dalam memperjuangkan kenaikan insentif ini mencerminkan komitmen partai tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat tingkat bawah. Dalam konteks politik lokal, keputusan ini juga dapat menjadi modal politik yang baik menjelang berbagai agenda politik di masa mendatang.
Dengan disepakatinya RAPBD Perubahan 2025, Pemerintah Kota Cimahi kini memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Kenaikan insentif untuk para kader masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan program-program tersebut di tingkat akar rumput. Semoga berkah untuk semua 🤲🤲🤲 (Nuke)
