Bandung Barat – Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid, menegaskan bahwa pertemuan besar antara DPRD KBB, ormas, mahasiswa, dan aparat keamanan pada 3 September 2025 bukan sekadar seremoni. Menurutnya, ada empat isu krusial yang harus ditindaklanjuti secara serius: RUU Perampasan Aset, reformasi birokrasi, tersumbatnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat, serta disparitas sosial-ekonomi.
“Yang penting adalah usulan isu nasional tentang undang-undang perampasan aset. Bahkan tadi kami menyarankan untuk langsung dikirim ke Komisi III DPR RI bersama-sama dengan DPRD,” tegas Gunawan dalam wawancara eksklusif, Rabu (3/9/2025).
Soroti Reformasi Birokrasi
Gunawan menilai kegagalan tata kelola pemerintahan KBB selama ini ada pada manajemen SDM. Rotasi, mutasi, dan promosi pejabat seringkali tidak berbasis kompetensi. “Bupati harus jeli, jangan sampai orang yang sudah terindikasi justru dipakai lagi. Jangan sampai setelah dilantik malah kena demo atau ditangani aparat hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, budaya “titipan jabatan” atau praktik pragmatisme harus dihapus. “Tidak ada budaya titipan, tidak ada main uang. Kami akan kawal itu bersama DPRD,” kata Gunawan.
Transparansi Jadi Masalah Serius
Gunawan juga menyoroti minimnya keterbukaan DPRD soal tunjangan pejabat. Ia menilai bukan soal besar atau kecilnya angka, tapi tentang transparansi. “Seharusnya itu dibuka. Kalau memang rasional, tidak jadi masalah. Hanya sayang, mereka tidak berani membuka. Itu yang jadi persoalan kami,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat menunggu kejelasan. “Kalau memang tidak ada kenaikan tunjangan, kenapa harus dikoreksi? Tapi harus dibuka dulu, ini berapa sih? Itu yang harus jelas,” tambahnya.
Tegaskan Komitmen Bersama
Gunawan menilai kesepakatan 10 poin yang ditandatangani bersama DPRD, Kapolres, TNI, dan ormas bukan sekadar formalitas. Ia menegaskan akan ada evaluasi jika komitmen tersebut dilanggar. “Kalau ada wanprestasi, kami akan bertindak. Ini kan disaksikan langsung Kapolres dan Kodim, jadi tidak boleh main-main,” katanya.
Meski demikian, ia mengapresiasi sikap DPRD yang disebutnya mulai serius menyikapi aspirasi masyarakat. “Alhamdulillah Dewan terlihat serius. Ini harus jadi momentum pembenahan birokrasi agar Bandung Barat tidak terus-terusan jalan di tempat,” ujarnya.
Suara Lain dalam Pertemuan
Selain Gunawan, sejumlah pihak lain juga menyuarakan keresahan. Aliansi mahasiswa menyoroti jurang kesenjangan dan gaji guru honorer yang hanya Rp300-600 ribu per bulan. Pemuda Pancasila mengkritik minimnya ruang komunikasi dengan pemerintah daerah, sementara ormas lain menuntut APBD Rp3,4 triliun benar-benar pro-rakyat.
Dari pihak legislatif, Ketua DPRD M. Mahdi menyatakan semua masukan akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD Asep Dedih menegaskan pihaknya siap mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset serta mempercepat reformasi birokrasi.
Dengan sorotan tajam dari Gunawan Rasyid, pertemuan ini menjadi alarm keras bahwa Bandung Barat butuh perubahan nyata. Reformasi birokrasi dan transparansi anggaran kini bukan lagi sekadar wacana, tapi tuntutan publik yang harus segera dijawab.(Nuke)
