Bandung Barat. 25 Oktober 2025. Dalam sela kegiatan Gerakan Pangan Murah (GAPURA AMANAH) yang digelar di Lapangan Carik, Desa Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (24/10/2025), Dr. H. Imam Tunggara, M.Pd., anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.

Di sela Acara GAPURA AMANAH yang merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, Bulog, ID Food, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat, dengan dukungan DPR RI melalui kehadiran Dr. H. Dede Yusuf M. Effendi, St., M.I.Pol.
Tujuannya adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat, sekaligus memastikan keterjangkauan bahan pangan strategis di tengah tekanan ekonomi nasional.

Dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala DKPP KBB Dr. HM. Lukmanul Hakim, M.Si, Kepala Desa Batujajar Barat Erfan Hariawan, S.H., unsur Kapolsek dan Danramil Batujajar, serta ratusan masyarakat ini berlangsung meriah namun tetap edukatif. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Imam Tunggarra untuk menegaskan pentingnya kesinambungan antara program pangan murah dan kualitas makanan bergizi bagi pelajar, sebagai dua sisi kebijakan yang saling melengkapi.

“Kita bicara soal pangan murah untuk masyarakat luas, tapi jangan lupa bahwa anak-anak sekolah juga perlu jaminan makanan bergizi dan aman dikonsumsi setiap hari,” ujar Imam kepada media di sela acara.

Dapur MBG Harus Bersih, Aman, dan Sesuai Standar

Imam mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat masih menyisakan sejumlah persoalan teknis, terutama dalam hal kebersihan dapur dan kualitas makanan.

“Satu dapur memasak sampai 3.500 porsi setiap malam. Dengan jumlah sebanyak itu, kadang dimasak malam hari lalu dibagikan pagi atau siang. Akibatnya, bisa saja ada makanan yang menurun kualitasnya bahkan basi,” katanya.

Ia menjelaskan, hal tersebut menjadi perhatian serius karena program MBG tidak hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga tentang kesehatan dan keamanan pangan. Ia menegaskan bahwa setiap pengelola dapur wajib menjaga kualitas bahan, proses pengolahan, hingga penyimpanan.

“Dapur harus steril dari bakteri. Peralatan masak, wadah makanan, dan tempat distribusi semuanya harus dijaga kebersihannya. Ini tanggung jawab moral, karena yang makan itu anak-anak sekolah,” tegasnya.

DPRD Fokus Awasi, Satgas MBG Akan Dibentuk

Lebih jauh, Imam mengakui adanya beberapa dapur penyelenggara MBG yang ditutup sementara waktu karena tidak memenuhi standar kelayakan. Namun, ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembinaan, bukan sanksi.

“Ada yang sempat ditutup karena ada kasus keracunan siswa. Tapi itu tidak lama, karena mereka diperintahkan memperbaiki sistem dan fasilitas dapurnya agar sesuai standar nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa fungsi DPRD adalah pengawasan, bukan pelaksana teknis. Pelaksanaan program menjadi tanggung jawab dapur penyedia dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama.

“Kami di DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan. Teknisnya ada di dapur dan di BGN. Tapi kami dorong agar pelaksanaannya benar-benar memperhatikan aspek higienitas dan standar gizi,” ujarnya.

Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, Satgas lintas sektoral akan segera dibentuk oleh pemerintah daerah. Satgas ini akan melibatkan unsur Pemda, DPRD, aparat kepolisian, TNI, serta instansi kesehatan dan pendidikan.

“Satgas ini nanti akan mengontrol dari hulu ke hilir, mulai dari bahan pangan, pengolahan, sampai distribusi ke sekolah. Semua sektor akan terlibat,” imbuhnya.

Ahli Gizi Jadi Tantangan, Perlu Dukungan BGN

Salah satu kendala lain yang dihadapi, kata Imam, adalah keterbatasan tenaga ahli gizi di lapangan. Sejumlah dapur MBG di Bandung Barat mengaku kesulitan mendapatkan tenaga gizi karena penempatannya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional.

“Banyak dapur yang mengeluh kesulitan mencari ahli gizi. Kami di daerah tidak bisa menempatkan langsung, karena itu ranahnya BGN. Kami berharap BGN mempercepat distribusi tenaga ahli ke daerah,” ujarnya.

Menurut Imam, tanpa pendampingan tenaga gizi yang memadai, kualitas makanan akan sulit dikontrol secara konsisten. Ia juga menilai penting adanya standardisasi dapur MBG agar semua penyedia memiliki acuan yang sama, baik dalam proses pengolahan maupun penyimpanan makanan.

Sinergi Program Gizi dan Ketahanan Pangan

Di akhir pernyataannya, Imam Tunggarra mengaitkan antara program Gerakan Pangan Murah dan Makan Bergizi Gratis sebagai dua kebijakan strategis pemerintah yang seharusnya saling menopang.

“Pangan murah memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil dan terjangkau. Sementara MBG memastikan bahan itu sampai ke anak-anak dalam bentuk makanan sehat dan layak konsumsi,” tutupnya.

Ia berharap dengan pengawasan ketat dan sinergi lintas sektor, anak-anak di Bandung Barat dapat memperoleh asupan bergizi yang aman dan berkualitas, sejalan dengan cita-cita nasional mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. (aq-nk)