Kabupaten Bandung Barat – 28 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat komitmen dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan sosial. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penghapusan Program Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Sosial yang digelar Dinas Sosial KBB.
Acara ini dihadiri oleh 216 peserta, terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) dari 16 kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat. Hadir pula Kepala Dinas Sosial KBB Dr. H. Idad Saadudin, S.Sos., M.Kes., Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat KBB Drs. Asep Sehabudin, serta akademisi Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Pasundan, Dewi Anggraeni.
Menyasar Kemiskinan Ekstrem
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial KBB Idad Saadudin menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan kini difokuskan pada kategori ekstrem. “Ada 10 kategori kemiskinan, dan yang menjadi prioritas kita adalah kemiskinan ekstrem. Targetnya, masyarakat yang masih berada dalam kondisi ini bisa segera terlepas dan menuju sejahtera,” ujarnya.
Idad menjelaskan, sekitar 55 persen masyarakat di KBB masih membutuhkan intervensi program pemerintah agar keluar dari garis kemiskinan. Upaya tersebut akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta didukung program pemerintah provinsi dan pusat.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga membahas rencana Musyawarah Daerah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun ini. Forum tersebut akan memperkuat jaringan kelembagaan sosial masyarakat dalam mengawal isu kemiskinan di tingkat lokal.
Pemberdayaan Sosial sebagai Strategi
Berbeda dengan program bantuan langsung yang sifatnya sesaat, strategi pemberdayaan sosial dipandang sebagai kunci keberlanjutan. TKSK, PSM, dan Pensosmas akan didorong untuk menjadi ujung tombak pemberdayaan di desa maupun kecamatan.
“Tujuan kita adalah membentuk masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan dasar dalam penanganan kehidupan sosial,” terang Idad. Menurutnya, pemberdayaan sosial tidak hanya meningkatkan kemandirian masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas dan daya tahan sosial dalam menghadapi persoalan.
Program ini juga menyasar penguatan ekonomi keluarga, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta pemetaan data kemiskinan yang lebih akurat. Data tersebut akan disinkronkan dengan basis data nasional agar program tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Arahan Ibu Bupati Kabupaten Bandung Barat : Kolaborasi Jadi Kunci
Ibu Bupati Bandung Barat Syahnaz Sadiqah Sebagai Ketua Umum Pekerja Sosial dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. “Perlindungan sosial di KBB akan terus diberdayakan lebih baik. Struktur sosial mulai dari kementerian, provinsi, kabupaten, hingga desa harus bergerak bersama. Marilah kita bergandeng tangan, berkolaborasi demi masyarakat Bandung Barat,” ujarnya.
Syahnaz juga memberikan apresiasi kepada para pilar sosial yang hadir. “Saya sangat menghargai dedikasi para TKSK, PSM, dan Pensosmas. Semoga perjuangan ini menjadi amal ibadah sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya. Acara selanjutnya dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat KBB Drs. Asep Sehabudin.
Konteks Nasional: Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Secara nasional, pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen pada tahun 2025. Target ini sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 5,36 juta jiwa atau sekitar 2 persen dari total penduduk. Angka tersebut turun dibanding tahun sebelumnya, namun upaya percepatan masih sangat diperlukan, terutama di wilayah perkotaan pinggiran dan pedesaan seperti di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam konteks lokal, KBB termasuk salah satu daerah yang menghadapi tantangan besar akibat disparitas wilayah. Kondisi geografis yang terdiri dari daerah pegunungan, pedesaan, hingga kawasan industri membuat masalah kemiskinan menjadi kompleks. Oleh karena itu, peran aktif pekerja sosial, penyuluh, dan relawan menjadi penting untuk menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan.
Harapan ke Depan
Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam melaksanakan program. Kehadiran TKSK, PSM, dan Pensosmas di lapangan diharapkan mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dengan kebutuhan nyata warga.
“Harapan kita, masyarakat KBB tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga berdaya, mampu berdiri di atas kaki sendiri, dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” pungkas Idad Saadudin.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama satu hari ini diwarnai dengan penyampaian materi dari unsur pemerintah provinsi, akademisi, dan praktisi sosial. Para peserta juga mendapatkan sesi diskusi untuk merumuskan strategi konkret dalam penanganan kemiskinan di wilayah masing-masing.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, Kabupaten Bandung Barat optimistis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan bebas dari kemiskinan ekstrem pada tahun-tahun mendatang. (Nuke)
