Bandung Barat, 10 Juli 2025, Dalam sebuah pernyataan yang mencerminkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Ketua Kelompok Kerja Wartawan KBB, M. Raup, menyampaikan penolakan kategoris terhadap usulan Gubernur Jawa Barat mengenai perubahan nama Kabupaten Bandung Barat menjadi Batu Layang.
Pernyataan tegas ini disampaikan melalui channel Poros Rakyat pada Rabu, 9 Juli 2025, sebagai respons atas wacana yang berkembang di berbagai media daring mengenai usulan perubahan nama tersebut.
Kritik Terhadap Sikap Kepemimpinan Daerah
M. Raup mengungkapkan keprihatinannya terhadap sikap Bupati Bandung Barat yang dinilai kurang tegas dalam merespons isu fundamental ini. “Seharusnya Bupati Bandung Barat memberikan sikap yang jelas dan tegas terkait usulan perubahan nama kabupaten ini. Namun, yang terlihat adalah keengganan untuk mengambil posisi yang definitif,” ujar M. Raup.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kemandirian kepemimpinan di tingkat kabupaten dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. “Kesan yang muncul adalah adanya kecenderungan untuk bergantung pada program-program Pemerintah Provinsi, tanpa inisiatif inovatif yang berasal dari karakteristik lokal Bandung Barat,” tambahnya.
Penghormatan Terhadap Sejarah Perjuangan
Ketua Pokja Wartawan KBB menekankan bahwa perubahan nama kabupaten bukanlah hal yang dapat diputuskan dengan mudah, mengingat perjuangan panjang para pendiri Bandung Barat. “Kita tidak boleh melupakan dedikasi dan pengorbanan para tokoh seperti Almarhum H. Abu Bakar, mantan Bupati KBB, yang telah berjuang keras membangun fondasi Kabupaten Bandung Barat hingga menjadi seperti sekarang ini,” ungkap M. Raup dengan penuh penghargaan.
Penolakan Komprehensif Terhadap Berbagai Usulan
Dalam pernyataannya, M. Raup tidak hanya menolak usulan perubahan nama, tetapi juga mengecam wacana penggabungan dengan Pemerintah Kota Cimahi. “Kami menolak secara tegas usulan perubahan nama Kabupaten Bandung Barat menjadi Batu Layang, sekaligus menolak dugaan permintaan penggabungan dengan Pemerintah Kota Cimahi,” tegasnya.
Harapan Terhadap Kepemimpinan Daerah
M. Raup mengungkapkan ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Bupati Bandung Barat untuk dapat bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. “Kami membutuhkan bukti kinerja nyata dalam membangun, memajukan, dan mensejahterakan warga KBB, bukan sekadar retorika tanpa implementasi konkret,” jelasnya.
Mengenai prinsip otonomi daerah, ia menegaskan bahwa setiap daerah harus memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. “Kewenangan ada di tangan Bupati Bandung Barat, dan kami berharap adanya transparansi dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.
Visi Kepemimpinan Ideal
Dalam penutup pernyataannya, M. Raup menggarisbawahi kebutuhan akan kepemimpinan yang visioner dan inovatif. “Kami membutuhkan pemimpin Bandung Barat yang tegas dalam menolak setiap bentuk intervensi terhadap identitas kabupaten tercinta ini. Lebih dari itu, kami mengharapkan pemimpin yang mampu menciptakan terobosan melalui program-program inovatif yang lahir dari kreativitas dan kepiawaian dalam melakukan transformasi untuk kemajuan Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.
