BANDUNG BARAT, JABAR – 26 Agustus 2025 – Polemik besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang disebut menembus lebih dari Rp100 juta per bulan terus menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M Raup, menegaskan persoalan ini bukan semata soal nominal, tetapi juga soal rasa keadilan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
“Polemik ini muncul di tengah kemarahan publik yang memuncak akibat laporan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta per bulan, di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit,” tegas M Raup, Selasa (26/8/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah aksi unjuk rasa besar-besaran oleh kelompok Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat di depan Gedung DPR, Senin (25/8/2025). Aksi itu berlangsung panas dan sempat ricuh, bahkan melumpuhkan jalur lalu lintas serta KRL di sekitar Stasiun Palmerah, Jakarta.
Menurut M Raup, kemarahan masyarakat sangat wajar. “Rakyat kini sedang dalam kesusahan, kesulitan mencari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” ujarnya. Ia juga menyoroti adanya tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang justru menambah kesan bahwa para wakil rakyat bebas dari beban pajak, berbeda dengan rakyat kecil yang harus membayar pajak dari penghasilan minim.
Di tengah krisis ekonomi dan ketimpangan sosial yang tajam, lanjutnya, isu gaji pejabat negara dipastikan akan terus menjadi sorotan publik. “Isu soal tunjangan dan gaji pejabat negara dipastikan akan terus menerus menjadi sorotan publik,” kata M Raup.
Kritik dari kalangan akademisi
Pakar ekonomi Universitas Padjadjaran, Dr. Rini Ayu, menilai tingginya gaji anggota DPR memang perlu ditinjau ulang. “Masalahnya bukan hanya besarnya angka, tetapi juga rendahnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ketika rakyat menjerit karena inflasi pangan dan pengangguran, wajar bila publik mempertanyakan keadilan,” ujarnya saat dimintai tanggapan.
Menurutnya, negara seharusnya menerapkan prinsip shared sacrifice, di mana pejabat publik turut merasakan kesulitan yang dialami rakyat. “Pemangkasan tunjangan atau realokasi anggaran DPR untuk subsidi rakyat bisa menjadi langkah simbolis yang kuat untuk memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Gelombang protes mahasiswa
Kemarahan terhadap DPR RI tidak hanya terlihat di jalanan, tetapi juga meluas di ruang digital. Selama beberapa hari terakhir, tagar #BubarkanDPR dan #GajiDPR100Juta menduduki posisi teratas trending topic di media sosial.
Seorang koordinator aksi dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, Rizky Ananda, menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa jelas. “Kami menolak praktik hedonisme politik. Wakil rakyat seharusnya hidup sederhana dan mendahulukan kepentingan masyarakat, bukan memperkaya diri,” katanya.
Tuntutan keadilan sosial
M Raup pun menutup pernyataannya dengan ajakan moral. “Benahi dan sejahterakan dahulu rakyat, sebelum wakil rakyat mensejahterakan dirinya sendiri,” pungkasnya.
Dengan semakin banyaknya suara kritis dari jurnalis, akademisi, dan mahasiswa, desakan untuk mereformasi skema gaji dan tunjangan DPR RI tampaknya akan terus menguat. Publik kini menunggu langkah nyata para legislator untuk menunjukkan keberpihakan mereka pada rakyat yang diwakili.
Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan KBB M Raup/Egha. (Red)
