Desa bukan hanya wilayah administratif, melainkan jantung kehidupan masyarakat di akar rumput. Di sinilah denyut nadi pembangunan dimulai. Di sinilah pula pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat bekerja setiap hari, membangun, melayani, dan menata kehidupan bersama. Namun, tak semua masyarakat memahami bagaimana pemerintahan desa bekerja, siapa saja yang menjalankan roda organisasi, serta apa tugas dan tanggung jawab mereka.
Melalui tulisan ini, kami mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Tujuannya satu: membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Pemerintahan Desa: Antara Tradisi dan Administrasi
- Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Meski tetap berada di bawah koordinasi pemerintah daerah kabupaten/kota, desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- Pemerintahan desa menjalankan fungsi strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, pelestarian adat dan budaya, serta penjaga harmoni sosial. Di dalamnya, tersusun struktur organisasi yang memungkinkan pelayanan berlangsung efisien dan akuntabel.
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Kepala Desa memimpin jalannya pemerintahan dan memegang kendali tertinggi atas pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Di bawah kepala desa, terdapat Perangkat Desa, yang terdiri atas:
- Sekretariat Desa
Dipimpin oleh Sekretaris Desa, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang mengelola surat-menyurat, arsip, tata usaha, hingga pelaporan. - Pelaksana Kewilayahan
Merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang memimpin wilayah kerja tertentu seperti dusun atau lingkungan. Di beberapa daerah, dikenal sebagai Kepala Dusun. Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintahan desa dan masyarakat di wilayahnya. - Pelaksana Teknis
Pelaksana teknis terdiri dari unsur yang menjalankan tugas di bidang tertentu, misalnya:
- Kepala Urusan Keuangan
- Kepala Urusan Perencanaan
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Kesejahteraan
- Kepala Seksi Pelayanan
Penamaan dan jumlah pelaksana teknis bisa berbeda-beda antar desa, tergantung kebutuhan dan luas wilayah desa masing-masing.
Tugas dan Wewenang Kepala Desa
Kepala Desa bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi tokoh sentral dalam pengambilan keputusan strategis desa. Ia bertugas:
- Menyelenggarakan pemerintahan desa
- Melaksanakan pembangunan desa
- Membina kemasyarakatan dan kehidupan sosial desa
- Memberdayakan masyarakat untuk peningkatan ekonomi dan sosial
Kepala Desa memiliki wewenang, antara lain:
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- Menetapkan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Mengelola keuangan dan aset desa
- Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan
Namun demikian, Kepala Desa juga bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, serta wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun.
Perangkat Desa: Kunci Operasional Pelayanan
- Perangkat desa adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Mereka memiliki peran operasional dan administratif yang sangat penting.
- Sekretaris Desa adalah “mesin administratif” desa. Ia bertugas menyusun laporan, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian desa. Tanpa sekretaris yang tangguh, kerja pemerintahan desa bisa berantakan.
- Pelaksana Teknis menangani pelaksanaan program sesuai bidangnya, seperti bidang kesejahteraan (bantuan sosial, infrastruktur desa), pelayanan publik (layanan surat, pengaduan masyarakat), serta pemerintahan (pemutakhiran data kependudukan, ketertiban).
- Pelaksana Kewilayahan, seperti Kepala Dusun, memainkan peran penting sebagai penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah desa, termasuk dalam menyampaikan aspirasi warga, mengatur kegiatan di tingkat dusun, dan menjaga ketentraman wilayahnya.
Tata Kerja dan Mekanisme Koordinasi
Setiap unsur organisasi pemerintahan desa bekerja secara sinergis dan terkoordinasi. Tata kerja ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).
Beberapa prinsip penting dalam tata kerja pemerintah desa meliputi:
- Koordinasi Vertikal dan Horizontal
Koordinasi antara Kepala Desa dengan perangkatnya dilakukan secara rutin dalam rapat internal desa, sedangkan koordinasi horizontal dilakukan antar perangkat sesuai tugasnya. - Pelaporan dan Evaluasi
Setiap perangkat wajib membuat laporan kegiatan, baik mingguan, bulanan, maupun tahunan, yang kemudian dirangkum dalam laporan kinerja pemerintahan desa. - Partisipasi dan Keterbukaan
Tata kerja desa yang baik membuka ruang partisipasi masyarakat, seperti dalam musyawarah desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik
Pemerintahan desa bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir di tengah masyarakat. Beberapa fungsi penting pemerintahan desa antara lain:
- Pelayanan Administratif
Pembuatan KTP, KK, surat nikah, surat keterangan usaha, dan administrasi lainnya. - Pembangunan Desa
Pelaksanaan proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan sarana publik berbasis dana desa. - Pemberdayaan Masyarakat
Program pelatihan, bantuan usaha mikro, dan penguatan kelompok perempuan, pemuda, dan disabilitas. - Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. - Ketertiban dan Keamanan
Bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pemerintahan desa membantu menjaga ketertiban masyarakat.
Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa
Pemerintahan desa tidak akan berjalan optimal tanpa partisipasi aktif masyarakat. Warga desa memiliki hak untuk:
- Mengusulkan program pembangunan
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan desa
- Meminta informasi terkait keuangan dan program desa
- Memberi masukan dan kritik kepada kepala desa serta perangkatnya
Dengan memahami struktur organisasi, tata kerja, fungsi, tugas, dan tanggung jawab pemerintah desa, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam kehidupan pemerintahan desa. Karena pada akhirnya, desa yang maju bukan hanya karena pemimpinnya hebat, tetapi karena rakyatnya turut serta membangun.
Penutup
Pemerintahan desa adalah pondasi dari pemerintahan nasional. Di sinilah kehidupan demokrasi paling nyata dirasakan. Di sinilah pula segala bentuk pembangunan dimulai. Dengan struktur yang tertata, perangkat yang bekerja, dan partisipasi warga yang tinggi, desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek utama kemajuan Indonesia.
