Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai upaya menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, unsur legislatif, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Turut hadir dalam kesempatan ini Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Bapak Moh. Mahdi, Wakil Ketua dan Ketua Komisi DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Lutfi. Hadir pula unsur Forkopimda seperti Kapolres Cimahi dan Dandim 0609 Bandung Barat, serta berbagai elemen masyarakat yang memberikan warna dalam proses perencanaan partisipatif ini.
Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Dalam forum tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail memaparkan sejumlah tantangan mendesak yang harus segera dijawab melalui perencanaan strategis. Di antaranya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), masih terbatasnya infrastruktur wilayah, perlunya penguatan mitigasi bencana alam, serta keterlibatan aktif daerah dalam Proyek Strategis Nasional seperti pengembangan Bus Rapid Transit dan pembangunan shortcut jalan utama.
“RPJMD ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan arah pijakan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Dukungan DPRD: Pembangunan Harus Berkeadilan dan Aktual
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Moh. Mahdi, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Ia berharap forum ini tidak menjadi ajang seremonial belaka, namun mampu melahirkan kebijakan yang aktual dan menyentuh masyarakat secara langsung.
“DPRD sangat mendukung sepenuhnya proses ini. Kami berharap hasil dari Musrenbang RPJMD ini benar-benar dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat Bandung Barat,” ujarnya.
Paparan Provinsi: Visi Jabar Istimewa, Tantangan Masih Besar
Perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bapak Lutfi, menyampaikan bahwa meskipun Jawa Barat telah mencatat prestasi gemilang berupa 14 kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK, namun masih banyak pekerjaan rumah yang menanti. Di antaranya adalah tingginya angka kemiskinan, kualitas SDM yang belum merata, serta menurunnya pendapatan daerah.
Dengan mengusung visi “Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata,” Pemprov Jawa Barat mengarahkan agar pembangunan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beberapa program unggulan seperti “Jalan Mulus”, “Jabar Caang”, dan revitalisasi sarana pendidikan menjadi bagian penting dari transformasi tersebut.
RPJMD Bandung Barat: Fondasi, Kolaborasi, dan Arah Jelas
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat disusun berdasarkan empat prinsip utama:
- Fondasi RPJMD: Berbasis visi dan misi kepala daerah serta RPJPD.
- Arah Kebijakan: Berorientasi pada pemecahan isu strategis dan potensi daerah.
- Kolaborasi Partisipatif: Mendorong sinergi lintas sektor, masyarakat, dan dunia usaha.
- Sinkronisasi Pembiayaan: Penyelarasan sumber pembiayaan dari APBD, APBN, dan mitra pembangunan.
RPJMD diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen Bersama: Penandatanganan Berita Acara Musrenbang
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RPJMD Kabupaten Bandung Barat sebagai simbol komitmen dan kesepakatan bersama. Penandatanganan ini dilakukan oleh unsur pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan momentum ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimis dapat menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, merata, dan berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ini adalah langkah awal, tetapi langkah yang menentukan. Mari kita bangun Bandung Barat bersama, dengan semangat kolaboratif dan visi yang menyatukan,” tutup Bupati. (Nuka)
