Lembang. 17 November 2025. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana untuk tahun 2025, dengan memulai rangkaian pelatihan di Kecamatan Lembang dan Cisarua. Kegiatan yang berlangsung di Lembang ini diikuti berbagai unsur masyarakat, termasuk relawan desa, PKK, PMI, Tagana, KSB, tokoh masyarakat, dan perwakilan delapan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kecamatan Cisarua.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD KBB, Dedi Supriadi, SE., MM., menjelaskan bahwa Cisarua dipilih sebagai fokus pelatihan karena wilayah tersebut termasuk dalam kategori daerah rawan berdasarkan analisis BMKG dan BRIN.

“Menurut BMKG dan BRIN, ada lima kecamatan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap potensi bencana, khususnya gempa bumi yang berkaitan dengan Sesar Lembang. Lima wilayah itu adalah Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, dan Padalarang,” ujarnya.

Dedi menambahkan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Bandung Barat yang meminta BPBD melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di seluruh kecamatan yang berada di sekitar jalur sesar.

Peran Destana dan Relawan Semakin Vital

Pelatihan ini diikuti sekitar 50 peserta dari lintas lembaga dan perwakilan delapan Destana di Cisarua. Menurut Dedi, keberadaan Destana di setiap desa sangat penting sebagai garda terdepan dalam merespons situasi darurat sebelum bantuan dari BPBD tiba.

“BPBD hanya memiliki 45 personel untuk meng-cover 165 desa. Sangat terbatas. Maka keberadaan Destana dan relawan desa itu luar biasa penting. Mereka adalah saudara kandungnya BPBD dalam penanggulangan bencana,” kata Dedi.

Ia menekankan bahwa bencana tidak dapat diprediksi, sehingga masyarakat harus memiliki kemampuan dasar mitigasi yang memadai.

“Bencana tidak bisa dihindari dan tidak perlu ditakuti, tetapi kita harus siap. Contohnya, ketika pohon tumbang, warga jangan selalu mengandalkan BPBD. Dengan adanya Destana, respons awal bisa dilakukan lebih cepat,” tuturnya.

BPBD juga membentuk Group Relawan KBB yang berfungsi sebagai kanal komunikasi cepat dalam penyampaian informasi kebencanaan. Melalui grup ini, laporan warga dapat langsung diterima tanpa harus menunggu jalur birokrasi dari tingkat desa dan kecamatan.

Tekankan Pelatihan Praktik daripada Teori

Dalam sesi pelatihan, peserta tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga latihan praktik langsung seperti rescue, water rescue, dan pertolongan pertama. Dedi menegaskan bahwa praktik lapangan lebih dibutuhkan dibandingkan teori semata.

“Teori bisa dicari di internet, tapi implementasi di lapangan itu yang penting. Ketika terjadi bencana, harus tahu apa yang harus dilakukan. Kita latih bagaimana membawa korban, bagaimana menangani patah tulang, sampai teknik pertolongan dasar,” jelasnya.

Sosialisasi Wajib ke Seluruh Sekolah

Selain pelatihan masyarakat, BPBD KBB juga mengikuti rapat koordinasi tingkat provinsi bersama tujuh kabupaten/kota untuk memperkuat edukasi kebencanaan di tingkat sekolah. Dedi mengungkapkan bahwa seluruh sekolah diwajibkan melakukan sosialisasi mitigasi gempa.

“Pada rapat di rumah dinas Sekretaris Daerah Provinsi, diputuskan bahwa seluruh sekolah wajib melakukan sosialisasi mitigasi bencana. Prinsip utamanya sederhana: Gerakan, Menunduk, Lindungi Kepala. Itu harus dipahami oleh seluruh siswa,” tegasnya.

Menurutnya, instruksi ini akan diteruskan kepada para kepala sekolah, yang wajib melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi tersebut kepada pemerintah daerah.

Pemahaman Sistem Klaster Kebencanaan

Materi pelatihan juga disampaikan oleh instruktur, TN Triyadi sebagai Ketua Forum Destana KBB yang menjelaskan mekanisme respon bencana berbasis sistem klaster. Ia memaparkan bahwa terdapat sembilan klaster yang mengatur tahapan penanganan darurat, mulai dari asesmen, pertolongan pertama, evakuasi, hingga pembentukan pos komando.

“Kita membentuk sembilan klaster sebagai panduan respons cepat. Misalnya, tim asesmen harus datang paling awal untuk memetakan situasi. Setelah itu baru tim pertolongan pertama dan tim rescue,” jelas Triyadi di hadapan peserta.

Ia menambahkan bahwa pembentukan posko darurat harus memperhatikan struktur standar seperti pos komando, pos logistik, pos dapur umum lapangan, dan pos informasi. Seluruh komponen itu merujuk pada regulasi penanggulangan bencana yang telah ditetapkan pemerintah.

Harapan: Masyarakat Mandiri dan Tanggap Bencana

BPBD berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga lebih mandiri dalam menghadapi potensi bencana, khususnya di kawasan rawan Sesar Lembang.

“Dengan peserta yang hadir dari delapan Destana, kami harapkan setiap perwakilan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat di desanya masing-masing,” ucap Dedi.

Dengan dukungan aktif relawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menargetkan terwujudnya sistem mitigasi yang lebih siap dan responsif, sehingga risiko korban dan kerugian akibat bencana dapat ditekan semaksimal mungkin. (ad-nk)