Penyebarluasan Peraturan Daerah dan Reses Anggota DPRD
Cimareme, Bandung Barat 14 Maret 2025 Dalam rangka reses Tahun Anggaran 2024-2025, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tutu Turimayanti, menggelar pertemuan dengan warga RW 04 RT 04, Kampung Campakamekar, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah. Acara ini menjadi ajang diskusi mengenai berbagai regulasi daerah serta aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kesejahteraan.
Musyawarah ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mendesak, khususnya terkait infrastruktur dan pemerataan pembangunan di desa.
Aspirasi Warga: Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan
Dalam sesi diskusi, perwakilan masyarakat menyampaikan sejumlah usulan yang telah diajukan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Beberapa prioritas yang menjadi perhatian utama meliputi:
Peningkatan akses jalan di berbagai wilayah desa untuk menunjang mobilitas warga.
Pengelolaan sungai guna mencegah banjir dan menjaga ekosistem lingkungan.
Pemerataan pembangunan agar seluruh RW mendapatkan fasilitas yang setara.
“Khusus di RW 04, ada aspirasi terkait rencana perbaikan infrastruktur dan pengelolaan air. Selain itu, beberapa wilayah juga mengusulkan perbaikan jalan dan sarana umum. Kami berharap program ini bisa diperjuangkan di tingkat provinsi,” ungkap Agung, perwakilan dari bidang kesejahteraan rakyat (Kesra).
Desa Cimareme sendiri memiliki 10 RW dan sekitar 50–60 RT, dengan luas wilayah mencapai 244 hektar. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap lahan pertanian, karena sebagian besar lahan dikuasai oleh perusahaan.
Pentingnya Regulasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat
Dalam pemaparannya, Tutu Turimayanti menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi daerah (Perda) dan undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
“Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pengelolaan air tanah itu diatur secara ketat. Pengeboran air misalnya, harus memenuhi standar tertentu agar tidak merusak lingkungan. Ini perlu kita edukasikan agar masyarakat lebih sadar hukum dan lingkungan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti regulasi tentang perlindungan lingkungan dan pemberdayaan perempuan, yang masih memerlukan sosialisasi lebih luas agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam berbagai aspek hukum.
Solusi Pengelolaan Sampah di Bandung Barat: Langkah Strategis Pemerintah
Krisis Sampah yang Kian Mendesak
Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah krisis pengelolaan sampah, yang menjadi permasalahan serius di beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk Bandung Barat.
*”Kami di DPR RI sudah membahas ini dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Masalah sampah memang sangat kompleks, terutama di daerah perkotaan yang menghasilkan volume sampah tinggi. Saat ini, solusi teknis sedang dikaji oleh dinas terkait agar dapat segera.(By Nuka & Kiki).
