Bandung Barat, April 2026. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pelayanan makanan terus diperkuat melalui pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang digelar di SPPG Pangauban, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPVP Bandung Barat yang menggandeng Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bandung Barat.
Ketua DPC HIPKI Kabupaten Bandung Barat, Rostiawati, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tuntutan industri, khususnya dalam pengelolaan makanan yang aman dan higienis.
“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini kami mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan pelatihan penjamah makanan bagi SPPG yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ini bukan hanya program pelatihan biasa, tetapi bagian dari upaya peningkatan kompetensi yang terukur melalui sertifikasi resmi,” ujar Rostiawati.
Ia menjelaskan bahwa program ini menyasar beberapa titik SPPG, seperti di Batujajar, Cimareme, dan Cipendeuy. Pemilihan lokasi dilakukan secara selektif agar pelatihan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi unit pelayanan gizi yang terlibat.
Menurut Rostiawati, keunggulan utama dari program ini adalah adanya sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang memiliki legitimasi kuat di dunia kerja. Sertifikat tersebut menjadi bukti kompetensi yang diakui secara nasional bahkan internasional.
“BNSP ini sertifikat yang luar biasa, berlambang garuda emas dan berlaku luas. Namun untuk mendapatkannya tidak mudah. Peserta harus melalui proses pelatihan intensif selama empat hari, dilanjutkan dengan uji kompetensi. Jika lulus, barulah sertifikat diberikan,” katanya.
Ia menambahkan, dalam kondisi normal, biaya untuk mengikuti sertifikasi tersebut cukup tinggi, berkisar antara Rp6 juta hingga Rp7 juta per orang. Oleh karena itu, kehadiran program ini dinilai sangat membantu masyarakat.
“Biasanya biaya sertifikasi ini cukup besar. Tapi melalui dukungan pemerintah, peserta bisa mengikuti pelatihan sekaligus uji kompetensi secara gratis. Ini kesempatan yang sangat berharga,” ujar Rostiawati.
Lebih jauh, Rostiawati menekankan bahwa pendekatan pelatihan yang digunakan adalah tailor-made training, di mana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Materi yang diberikan tidak bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi kerja di SPPG. Jadi peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari,” tuturnya.
Pelatihan ini berlangsung selama empat hari dengan total sekitar 40 jam pembelajaran. Hari pertama diisi dengan pembukaan, dua hari berikutnya materi teori secara daring, lalu praktik dan uji kompetensi pada hari ketiga, serta penutupan pada hari keempat.
Rostiawati menilai, skema pelatihan yang dipadatkan ini tetap efektif karena dirancang secara sistematis dan berorientasi pada hasil.
“Kami memastikan seluruh peserta mendapatkan pemahaman yang utuh, baik dari sisi teori maupun praktik. Targetnya bukan sekadar ikut pelatihan, tetapi benar-benar kompeten dan siap diuji,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya standar higienitas dan sanitasi dalam pengolahan makanan, yang menjadi fokus utama pelatihan.
“Penjamah makanan memiliki peran krusial. Mereka harus memahami bagaimana menjaga kebersihan, mencegah kontaminasi, serta memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi. Ini menyangkut kesehatan masyarakat,” ujar Rostiawati.
Ia berharap, melalui pelatihan ini, kualitas layanan SPPG di Bandung Barat dapat meningkat secara signifikan, terutama dalam penyediaan makanan bergizi yang aman.
“Kami ingin SPPG yang memiliki tenaga bersertifikasi BNSP bisa menjadi contoh. Standarnya meningkat, pelayanannya lebih baik, dan masyarakat pun merasakan manfaatnya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Pangauban, Ahmad Sofyan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan tersebut. Ia menilai program ini memberikan peluang besar bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi tanpa terbebani biaya.
“Ini kesempatan yang sangat baik. Peserta bisa mendapatkan pelatihan sekaligus sertifikasi tanpa biaya. Tentu ini sangat membantu,” katanya.
Salah satu peserta, Lutfi Azmi Hanafi, mengaku termotivasi mengikuti pelatihan ini karena nilai penting sertifikasi BNSP dalam dunia kerja.
“Sertifikasi ini tidak mudah didapat. Saya bersyukur bisa ikut dan berharap bisa menyelesaikan sampai akhir serta menerapkan ilmunya,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan peserta lain, Rizki, yang menilai pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membuka wawasan baru.
“Peserta sangat antusias. Ini pengalaman berharga dan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,” katanya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, HIPKI, dan pelaku usaha, pelatihan ini diharapkan menjadi model pengembangan tenaga kerja berbasis kebutuhan industri. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang berdaya saing dan berorientasi pada kualitas layanan publik. (aq-nk)
