Padalarang, 12 Juni 2025 —
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Pembinaan PPKBD dan Pos KB Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang digelar di Aula HBS, Padalarang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan Pos KB Desa se-Kabupaten Bandung Barat dan menghadirkan narasumber utama Hj. Rukman serta Syamsul, dengan dukungan penuh dari Kepala Bidang PPKBD, Aam Kartifah.
Acara ini menjadi momentum penting untuk menguatkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, serta para kader Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang menjadi ujung tombak pelayanan dan edukasi Keluarga Berencana (KB) di tingkat desa.
Peran Krusial Pos KB dalam Mencegah Stunting
Dalam paparannya, Hj. Rukman menegaskan bahwa Pos KB Desa memegang peran sentral dalam menekan angka stunting di Bandung Barat. Ia menyoroti pentingnya perencanaan keluarga sebagai landasan membentuk generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing.
Masih ada kepala desa yang belum memahami sepenuhnya pentingnya program KB. Padahal ini adalah kunci untuk menyiapkan SDM yang unggul,” ujar Rukman.
Ia menambahkan, anak yang lahir tanpa perencanaan dan kesiapan orang tua memiliki risiko tinggi mengalami stunting, yang tidak hanya menjadi persoalan gizi, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa.
Kalau kita gagal mencegah stunting hari ini, 20 tahun lagi kita akan melihat dampaknya: generasi lemah, tidak produktif, dan sulit bersaing,” tegasnya.
Data terbaru menunjukkan angka stunting di Jawa Barat masih berada di kisaran 32 persen. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa dibutuhkan langkah nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial atau administratif.
Kolaborasi Strategis dan Intervensi Tepat Sasaran
Senada dengan hal tersebut, Aam Kartifah selaku Kepala Bidang PPKBD Kabupaten Bandung Barat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut bahwa berdasarkan data KMS (Kartu Menuju Sehat), telah teridentifikasi sejumlah keluarga berisiko stunting yang memerlukan intervensi khusus.
Ke depan, kita mendorong kolaborasi antara pembina desa dan para pihak yang bisa menjadi bapak asuh keluarga berisiko stunting. Akan dibuat daftar siapa yang menjadi bapak asuh dan anak asuh di tiap Pos KB, disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” jelas Aam.
Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan stunting bukan hanya soal asupan gizi, melainkan juga menyangkut aspek sosial, lingkungan, dan pola asuh keluarga. Oleh karena itu, seluruh kader diminta aktif menjalankan edukasi dan intervensi sesuai hasil evaluasi berkala.
Kesiapan menghadapi agenda nasional juga menjadi perhatian, termasuk peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Kabupaten Bandung Barat dijadwalkan menjadi lokasi logistik kegiatan pada 24–25 Juni, dengan Parongpong sebagai lokasi utama kunjungan kerja Ketua TP PKK.
Kami harapkan seluruh pihak dapat mulai mempersiapkan fasilitas kesehatan dan sasaran intervensi, agar kegiatan berjalan lancar dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Aam.
Garda Terdepan Perubahan Sosial
Dengan adanya kegiatan pembinaan ini, Pemkab Bandung Barat berharap seluruh PPKBD dan pengelola Pos KB Desa dapat menjadi agen perubahan sosial, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.
Dukungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta berbagai elemen masyarakat menjadi fondasi utama dalam mendorong terciptanya keluarga sejahtera dan generasi bebas stunting.
By Nuka.
