Bandung Barat – 24 Juli 2025, Langkah tegas Kejaksaan Negeri Bale Bandung dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mobil caravan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memasuki babak baru. Kamis (24/7), tim penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejari Bale Bandung menggeledah kantor Dinas Kesehatan KBB untuk mengumpulkan bukti tambahan yang diyakini dapat mengungkap aliran dana dan jaringan pelaku dalam skandal ini.
Penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Dinas Kesehatan KBB yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan mobil caravan tahun anggaran 2021. Dalam prosesnya, sejumlah dokumen dan barang bukti disita dari kantor dinas tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan KBB saat ini, dr. Ridwan Abdullah Putra, mengaku terkejut atas penggeledahan mendadak yang terjadi saat ia tengah dalam perjalanan dinas ke Bogor bersama Bupati dan Sekretaris Daerah.
“Penggeledahan ini benar-benar mendadak. Saya sedang dalam perjalanan ke Bogor untuk rapat, namun langsung kembali begitu mendapat kabar,” ujarnya.
Meski tidak menjabat sebagai Kadinkes saat proyek mobil caravan berlangsung, dr. Ridwan menegaskan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya ingin menegaskan bahwa saat kasus pengadaan mobil caravan terjadi pada tahun 2021, saya masih bertugas sebagai dokter fungsional di RSUD Cikalongwetan,” jelasnya.
“Namun, kami tetap kooperatif dan akan memberikan semua data yang diminta Kejaksaan untuk membantu mengungkap kasus ini,” tambahnya.
Implikasi Strategis
Penggeledahan ini menandai langkah signifikan dalam upaya Kejaksaan mengurai praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Selain sebagai bentuk penegakan hukum, tindakan ini membawa implikasi strategis terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam sektor kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas pelayanan publik.
Pengadaan mobil caravan yang diduga sarat penyimpangan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan sistem akuntabilitas dalam tubuh birokrasi daerah. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, terutama ketika kasus seperti ini menyangkut sektor vital seperti kesehatan.
Dampak Jangka Panjang
Secara jangka panjang, kasus ini dapat mendorong desakan lebih luas terhadap reformasi birokrasi dan transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan daerah. Jika proses hukum berjalan transparan dan tuntas, hal ini berpotensi memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi, sekaligus menjadi momentum penting untuk perbaikan sistem tata kelola.
Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bagi kepala dinas dan pejabat teknis di daerah untuk lebih berhati-hati dalam proses pengadaan, serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif.
Saat ini, publik menaruh harapan besar pada Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini secara adil, tanpa kompromi terhadap kekuasaan atau jabatan.
“Sebagai bagian dari birokrasi, kami membuka diri sepenuhnya untuk mendukung proses penegakan hukum ini,” pungkas dr. Ridwan. (Red)
