Bandung Barat, 19 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-18 Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan capaian pembangunan sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan amanah.
Acara yang berlangsung di Gedung DPRD tersebut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, jajaran legislatif dan eksekutif, mantan kepala daerah, serta tokoh masyarakat dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua DPRD: Keterbukaan dan Partisipasi Publik Adalah Pilar
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Muhammad Mahdi, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas dukungan yang terus mengalir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya melalui kehadiran langsung Penjabat Gubernur dalam forum paripurna.
“Kehadiran ini adalah wujud nyata dukungan terhadap Bandung Barat. Sejak awal berdiri, DPRD berkomitmen menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan,” ujar Mahdi.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan ruang partisipasi publik dalam setiap proses legislasi. DPRD, menurut Mahdi, akan terus menjaga amanah rakyat dengan meningkatkan kualitas kerja, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembentukan regulasi.
Selama 18 tahun, DPRD telah menetapkan berbagai peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan.
Sejarah KBB: Aspirasi Rakyat yang Terwujud
Dalam sesi pembacaan sejarah daerah, Dr. Tifani Savianti menyampaikan kilas balik pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Proses pemekaran wilayah ini dimulai sejak 1999 sebagai respons atas aspirasi masyarakat untuk pemerintahan yang lebih dekat dan responsif.
Usulan awal pemekaran yang diajukan oleh Bupati Bandung saat itu, H. Hatta Djati Permana, akhirnya mendapatkan persetujuan legislatif melalui SK DPRD Dati II Bandung No. 5/1999/12/07. Namun, prosesnya sempat tertunda karena fokus pemerintah saat itu pada pemekaran Kota Cimahi.
Aspirasi masyarakat kembali menguat, hingga pada 2 Januari 2007 lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Momentum inilah yang secara resmi menandai kelahiran KBB sebagai entitas otonom.
“Sejarah ini membuktikan bahwa tekad rakyat dapat melahirkan perubahan nyata. Ini menjadi pijakan penting dalam membangun masa depan Bandung Barat,” ungkap Tifani.
Bupati Jeje: Prioritaskan Infrastruktur, Pendidikan, dan Lingkungan
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa tantangan ke depan harus dijawab dengan kolaborasi lintas sektor. Ia mengucapkan terima kasih kepada para pendiri dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan KBB selama hampir dua dekade terakhir.
“Kami menjunjung tinggi semangat amanah sejalan dengan semboyan Wibawa Mukti. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengelolaan sampah berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati Jeje juga memaparkan capaian positif KBB, seperti:
Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran Stabilitas pertumbuhan ekonomi Penghargaan di bidang keluarga berencana dan produktivitas Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah Pengakuan pasar rakyat berstandar SNI di Lembang
Ia menegaskan pentingnya kritik dan saran konstruktif sebagai bahan evaluasi, dan mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Gubernur Dedi Mulyadi: Pembangunan Berkelanjutan dan Cinta Lingkungan
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti pentingnya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Ia menyebut Gedung DPRD KBB sebagai salah satu gedung legislatif termegah di Jawa Barat, dan berharap kemegahan tersebut sejalan dengan kinerja optimal para wakil rakyat.
“Gemah ripah repeh rapih kerta raharja adalah filosofi yang harus terus kita pegang. Kesejahteraan rakyat harus diimbangi dengan alam yang terjaga,” ujarnya.
Ia menyampaikan agenda perbaikan infrastruktur provinsi, mulai dari jalan provinsi (2025), jalan kabupaten (2026), hingga jalan desa (2028). Dedi juga meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam penataan wilayah, termasuk penertiban tambang ilegal dan lalu lintas Padalarang.
Dalam aspek sosial dan lingkungan, Dedi menyampaikan sejumlah inisiatif:
Program susu segar untuk anak sekolah dari peternakan lokal Pengolahan eceng gondok di Saguling menjadi produk bermanfaat Penyelesaian masalah sampah melalui pola RDF Rebranding kawasan wisata agar lebih estetis dan tertib
Ia menutup sambutannya dengan ajakan moral kepada seluruh masyarakat untuk mencintai dan menjaga Bandung Barat.
“Hidup ini adalah keyakinan atas cinta terhadap tanah yang kita tempati. Mari kita cintai Bandung Barat ini dengan sepenuh hati,” pungkas Dedi.
Rapat Paripurna Hari Jadi ke-18 Kabupaten Bandung Barat menjadi momentum strategis untuk merefleksikan capaian, menguatkan kolaborasi, serta meneguhkan komitmen bersama dalam membangun masa depan yang lebih inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan.
Namun, di balik kemegahan acara yang dihadiri tokoh-tokoh penting daerah dan provinsi tersebut, terselip catatan yang perlu menjadi perhatian. Sejumlah peserta mengeluhkan kualitas konsumsi yang disediakan, terutama makanan berat dalam bentuk nasi kotak. Beberapa menu ditemukan dalam kondisi kurang layak konsumsi, bahkan ada yang terindikasi basi. Situasi ini tentu sangat disayangkan, mengingat skala acara yang begitu besar dan sakral.
Kejadian ini hendaknya menjadi evaluasi ke depan bagi panitia penyelenggara, agar peringatan Hari Jadi yang sejatinya menjadi simbol kemajuan dan pelayanan prima, juga tercermin dalam aspek dasar seperti kelayakan konsumsi bagi tamu undangan. Semangat membangun Bandung Barat yang amanah tidak hanya terlihat dari orasi dan pencapaian, tetapi juga dari kepedulian terhadap hal-hal kecil yang berdampak langsung pada kenyamanan peserta. (Red)
