Bandung, Jawa Barat, 29 Januari 2026. Pemerintah Kota Bandung bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Fasilitasi Mediasi Sengketa dan Pencegahan Konflik Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tahun 2026 di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat mekanisme dialog, membangun ketahanan sosial, serta mencegah konflik horizontal di wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial tinggi.
Acara tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kota Bandung, jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pakar hukum tata negara, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan se-Kota Bandung. Sekitar 100 peserta dari berbagai latar belakang Ormas hadir sebagai representasi partisipasi masyarakat sipil dalam penguatan stabilitas sosial.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama yang dipimpin Diki Dasuki, S.Sos., serta rangkaian sambutan dan pemaparan materi. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator Intan Tania Dewi, S.Pd.
Dalam laporan panitia, Penanggung Jawab Tim Kerja Mediasi Sengketa dan Konflik Ormas, Abda Ali, S.Psi., M.M., menyampaikan bahwa Kota Bandung memiliki sekitar 219 organisasi kemasyarakatan, yang menjadi potensi sekaligus tantangan dalam menjaga kondusivitas wilayah. “Jumlah ini merupakan kekuatan sosial, namun juga membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan, edukasi, dan peningkatan pemahaman terhadap peran Ormas dalam menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaga sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Ormas, mencegah potensi sengketa sosial, serta membangun persepsi publik yang positif terhadap kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan. “Fasilitasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial berbasis dialog dan kolaborasi,” katanya.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Apep Insan Parid, AP., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa dinamika kota metropolitan menuntut model pengelolaan konflik yang adaptif dan partisipatif. Menurutnya, peran Ormas tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kegiatan fasilitasi ini, kita memperkuat mekanisme dialog dan mediasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, hukum, dan kesejahteraan. Hasilnya diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peserta, tetapi juga dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai wilayah,” ujar Apep.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Budi Arwan, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa Ormas memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menyebut Ormas bukan sekadar mitra pemerintah, tetapi bagian dari masyarakat yang berkontribusi langsung dalam menjaga harmoni sosial, stabilitas politik, dan ketahanan wilayah.
“Mediasi yang efektif mampu mencegah potensi konflik, memperkuat rasa keadilan, serta menumbuhkan budaya organisasi yang dewasa dalam berdemokrasi,” ujar Budi Arwan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Ormas agar adaptif, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Selain aspek sosial-politik, forum ini juga mengaitkan peran Ormas dengan isu pembangunan berkelanjutan. Budi Arwan menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program ketahanan pangan, pemanfaatan ruang produktif, serta penguatan ekonomi komunitas. Menurutnya, Ormas dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif berbasis komunitas.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Kota Bandung, Dr. Muhammad Ruliandi, S.H., M.H., menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang humanis dalam penyelesaian konflik sosial. Ia menilai mediasi sebagai instrumen penting untuk mencegah eskalasi konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi.
Dari perspektif keamanan nasional, Asisten Deputi Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Dr. Arudji Anwar, S.H., M.A., menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Ormas dalam mitigasi konflik sosial. Menurutnya, stabilitas sosial merupakan fondasi utama stabilitas politik nasional.
“Konflik sosial yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mengganggu ketahanan nasional. Karena itu, penguatan peran Ormas dalam mitigasi konflik harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbentuk ekosistem kolaboratif antara negara dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban, memperkuat kohesi sosial, serta membangun budaya dialog dalam penyelesaian persoalan publik. Rapat fasilitasi ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi diarahkan sebagai langkah awal penguatan sistem mediasi sosial yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Kota Bandung.
Dengan mengedepankan pendekatan dialogis, inklusif, dan berbasis kemitraan, kegiatan ini diharapkan menjadi model penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga harmoni sosial, mencegah konflik, serta memperkokoh stabilitas daerah sebagai bagian dari ketahanan nasional. (nk)
