BATUJAJAR, Bandung Barat, 8 Januari 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Pramaguna Nasional yang berlokasi di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kunjungan ini bertepatan dengan hari pertama pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026, sekaligus menandai satu tahun pelaksanaan program nasional tersebut sejak dimulai pada 6 Januari 2025.
Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bukan inspeksi mendadak, melainkan bagian dari penugasan resmi kepada seluruh pejabat struktural BGN untuk memastikan proses operasional distribusi MBG berjalan sesuai petunjuk teknis. “Hari ini merupakan hari pertama pendistribusian MBG tahun 2026, sekaligus refleksi satu tahun program berjalan,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Rufriyanto, MBG telah berkembang secara signifikan. Hingga Desember 2025, sebanyak 19.188 SPPG berdiri di 38 provinsi, melayani 55,1 juta penerima manfaat yang mencakup anak PAUD, siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok rentan lainnya. “Momentum ini menjadi penguatan komitmen kami dalam membangun fondasi awal MBG demi masa depan anak-anak Indonesia menuju Generasi Emas 2045,” katanya.
Ia menegaskan, BGN ingin memastikan kualitas menu, kepatuhan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG), serta kesiapan sumber daya manusia di setiap dapur MBG. Setiap SPPG, lanjut Rufriyanto, wajib memiliki ahli gizi yang memastikan menu harian memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Terkait pendistribusian pada masa libur awal tahun, Rufriyanto menjelaskan bahwa BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2025. “Kewajiban pemenuhan gizi tetap berjalan meskipun hari libur, dengan skema menu berbeda, yakni menu kering, namun tetap memenuhi AKG,” ujarnya.
Respons Pelaksana SPPG
Pemilik SPPG Yayasan Pramaguna Nasional, Hendrik Irawan, menyambut positif kunjungan tim BGN pusat. Ia menyebut kehadiran pejabat BGN sebagai bentuk perhatian sekaligus dukungan nyata terhadap pelaksana di lapangan. “Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk mendukung program MBG. Kami merasa diperhatikan, dan itu menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” ucap Hendrik.
Hendrik menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kualitas rasa dan mutu makanan. Menurutnya, hasil penilaian BGN terhadap menu yang disajikan juga cukup positif. “Alhamdulillah, menu-menu yang kami sajikan mendapat respons baik. Ke depan, kami berharap kualitasnya bisa terus meningkat,” katanya.
Saat ini, SPPG Pangauban melayani sekitar 4.000 penerima manfaat, dan direncanakan meningkat hingga 12.000 penerima manfaat pada bulan berikutnya. Penyesuaian ini dilakukan karena masih terdapat wilayah yang SPPG-nya belum berdiri, sehingga dapur Pangauban turut meng-cover kebutuhan sementara. “Masing-masing dapur pada dasarnya melayani sekitar 4.000 penerima manfaat,” jelas Hendrik.
Ia menambahkan bahwa pemerataan menjadi prinsip utama pelaksanaan MBG. Sasaran program tidak hanya anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, balita, dan kelompok lain yang benar-benar membutuhkan. “Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa ikut memastikan MBG diterima secara merata,” ujarnya.
Pengelolaan Distribusi dan Pengaduan
Terkait pengelolaan distribusi dan biaya, Hendrik menjelaskan bahwa harga bahan baku cukup beragam. “Harga susu bisa mencapai sekitar Rp22.000 per paket, sementara buah jeruk hampir Rp5.000 per buah. Kami melakukan subsidi silang dari biaya operasional dapur,” katanya. Dalam lima hari operasional, dapur Pangauban mampu mendistribusikan lebih dari 50.000 paket MBG.
Menanggapi kritik atau keluhan masyarakat, Hendrik menegaskan pihaknya terbuka terhadap masukan. “Jika ada menu yang kurang disukai, kami tidak akan menggunakannya lagi. Masyarakat bisa datang langsung ke dapur untuk menyampaikan pengaduan, agar bisa kami tindak lanjuti dengan cepat,” ujarnya.
Harapan Program Berkelanjutan
Sementara itu, Kepala SPPG Dapur Pangauban, Ahmad Sopian, menyampaikan bahwa arahan dan evaluasi dari BGN menjadi pedoman penting bagi pihaknya. Ia berharap seluruh dapur SPPG di Indonesia dapat menjaga amanah dalam penyediaan makanan bergizi. “Semoga program MBG berjalan lancar hingga Indonesia Maju 2045,” katanya.
BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola program, termasuk penguatan keamanan pangan, sertifikasi dapur, dan prinsip zero defect, agar manfaat MBG benar-benar dirasakan secara luas dan berkelanjutan. (nk)
