Cihampelas, Bandung Barat. 10 Desember 2025. Dalam upaya konkret menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pencegahan korupsi,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bersama Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB menggelar Bazaar Gerakan Pangan Murah (Gapura Amanah). Acara yang berlangsung di Halaman Kantor Kecamatan Cihampelas, hari Rabu ini, menyasar penekanan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
Suasana pagi di Halaman Kantor Kecamatan Cihampelas,Kabupaten Bandung Barat, riuh rendah oleh antusiasme warga. Mereka memadati berbagai stan yang menawarkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Mulai dari beras Bulog Subsidi Harga Pangan (SPHP) seharga Rp12.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter Rp15.500, hingga sayuran hidroponik seperti bawang daun dan pakcoy dari Cisarua yang dijual Rp5.000 per ikat. Bazaar ini menjadi pengejawantahan dari program Gapura Amanah yang diinisiasi untuk langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala Dinas DKPP Kabupaten Bandung Barat, Lukmanul Hakim, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas pangan, terutama di saat permintaan tinggi jelang hari raya. “Kegiatan yang kita laksanakan bersama LAKI ini, insyaallah sangat bermanfaat untuk memberikan akses atau kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pangan strategis dengan harga murah,” ujarnya.
Lebih jauh, Lukmanul Hakim menjelaskan dampak makro dari kegiatan semacam ini. “Selain itu, kegiatan ini juga sangat berpengaruh terhadap upaya kita bersama dalam menekan laju perkembangan harga. Secara makro, hal ini juga berdampak pada upaya menurunkan inflasi, khususnya di Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya. Ia juga merespons keluhan masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyedot pasokan. “Keberadaan kegiatan kita hari ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan pasokan,” jelasnya.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan DKPP Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) Cihampelas,
AKP Indriyani, Kapolsek Cililin, Danramil Cililin Kapten Inf. Arif Fahrudin serta kepala desa setempat ini, secara khusus mengusung semangat anti korupsi. Momentum Hakordia tahun 2025 dijadikan landasan untuk memperkuat sinergi pemberantasan korupsi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Ketua LAKI Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid, menyatakan bahwa rangkaian kegiatan Hakordia tahun ini difokuskan pada penguatan integritas dan reformasi birokrasi. “Di Bandung Barat ini sudah tiga kali bupati tersangkut kasus jadi hattrick, ya. Bahkan kasus terakhir saya sendiri yang melaporkan ke KPK,” ungkap Gunawan secara blak-blakan, menyoroti catatan kelam yang ingin diubah.
Gunawan menegaskan bahwa puncak acara berupa bazaar pangan murah ini adalah kontribusi nyata untuk masyarakat. “Hari ini, kegiatan Pasar Murah merupakan bentuk kontribusi kita untuk membantu menekan inflasi, dengan menjual barang-barang kebutuhan dengan harga lebih murah,” katanya. Namun, ia juga menyampaikan catatan kritis terkait penyempurnaan birokrasi, termasuk pentingnya tes urine dalam rekruitmen jabatan eselon. “Kemarin pun sudah ada penegasan dari Kepala BNN. Ini sangat penting, apalagi dulu kita punya contoh eselon 2 yang terjerat kasus narkoba,” pungkasnya.
Camat Cihampelas, Agus Rudianto, selaku tuan rumah menyambut baik penyelenggaraan acara ini. “Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah, Gapura Amanah, sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Kang Guras selaku Ketua LAKI, DKPP Provinsi, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat,” ucap Agus. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat lebih sering digelar untuk meringankan beban warga. “Mugia sing sering aya di dieu, supaya masyarakat tiasa langkung kabantos (Semoga sering ada di sini, agar masyarakat bisa lebih terbantu),” tuturnya dalam bahasa Sunda.
Secara terpisah, pengamat kebijakan publik menilai langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan kelompok pengawas seperti LAKI patut diapresiasi. Pendekatan yang tidak hanya represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui edukasi dan aksi sosial seperti bazaar murah, dinilai lebih menyentuh akar rumput dan membangun kesadaran kolektif.
Bazaar Gapura Amanah hari itu tidak hanya tentang transaksi jual-beli. Ia menjadi simbol komitmen bersama: pemerintah hadir memastikan keterjangkauan pangan, sementara elemen masyarakat mengawal integritas penyelenggaraan negara. Di tengah tantangan inflasi dan warisan masalah korupsi, aksi nyata di Cihampelas memberikan secercah optimisme tentang tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan perhatian pada kesejahteraan warga kecil. Harapannya, sinergi semacam ini tidak berhenti pada seremonial hari peringatan, tetapi berlanjut menjadi praktik berkelanjutan untuk kestabilan ekonomi dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bandung Barat. (red-nk)
