Kabupaten Bandung Barat, 23 Juli 2025 – Dalam sebuah pertemuan strategis yang dihadiri oleh pemangku kepentingan dari lintas instansi, penyerahan akta notaris pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara resmi menandai langkah awal transformasi ekonomi berbasis komunitas di wilayah Cipeundeuy dan sekitarnya. Kehadiran Camat Cipeundeuy, Kepala Bidang Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Bandung Barat, perwakilan dari Bank BNI, PT Pos Indonesia, serta para kepala desa menunjukkan komitmen kolektif terhadap pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi desa.
Dalam sambutannya, Camat Agus Ganjar Hidayat menegaskan pentingnya eksistensi KDMP sebagai entitas ekonomi yang mandiri dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Semoga penyerahan akta notaris pendirian koperasi desa merah putih ini menjadi langkah awal dalam kemajuan koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya. Sebuah pernyataan yang mencerminkan optimisme sekaligus ekspektasi terhadap masa depan KDMP.
Sinergi Multipihak: Fondasi Kuat untuk Pemberdayaan Ekonomi
Acara ini tak hanya bersifat seremonial, melainkan juga memperlihatkan sinyal kuat atas arah kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi desa. Kepala Bidang UMKM dan Koperasi Kabupaten Bandung Barat, Rohmat Bahtiar, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif kepala desa dalam membentuk KDMP. Ia menekankan bahwa koperasi ini merupakan bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi potensi desa, yaitu memanfaatkan sumber daya lokal sambil membangun jaringan kemitraan dengan pihak eksternal.
“Besar kekuatan koperasi ditentukan oleh kekuatan anggota,” tegas Rohmat. Ia menyoroti bahwa keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci keberlanjutan KDMP. Di tengah tantangan politik menjelang Pilkades 2027, konsolidasi koperasi menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan program ekonomi desa yang berkelanjutan.
Pentingnya legalitas dalam operasional KDMP juga diperkuat dengan disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur skema pinjaman koperasi, termasuk ketentuan jangka waktu, persyaratan administratif, dan pola pembayaran. Regulasi ini diharapkan menjadi rambu-rambu bagi KDMP dalam mengakses pembiayaan secara formal dan bertanggung jawab.
PT Pos: Dari Kurir Tradisional ke Mitra Logistik Strategis
Dalam sesi yang dibawakan oleh perwakilan PT Pos Indonesia, Pak Adi, dipaparkan peran strategis yang dapat diambil oleh KDMP melalui kerja sama logistik dan jasa keuangan. PT Pos, dengan jaringan yang luas dan pengalaman dalam kemitraan retail, membuka peluang kolaborasi untuk pelayanan kurir, pick-up barang UMKM, serta pengelolaan distribusi hasil bumi.
“Saat diserahkan SK ini adalah awal untuk bergerak karena punya legalitas bisa bekerja sama dengan pihak luar,” ujar Adi. Dengan pengalaman PT Pos dalam bermitra dengan lebih dari 500 dealer dan saat ini kecamatan cipeundeuy menjadi pusat distribusi PBB tertinggi di regional 3, sehingga koperasi desa merah putih dinilai memiliki potensi besar kedepannya untuk menjadi simpul distribusi logistik di tingkat lokal.
Tidak hanya itu, PT Pos kini juga menawarkan model “One Stop Service” yang memungkinkan KDMP menjadi agen pembayaran listrik, telepon, hingga zakat, sambil memperoleh fee sebagai mitra resmi. Strategi ini memperluas spektrum pendapatan koperasi dari sektor keuangan dan logistik yang sebelumnya mungkin belum tergarap secara optimal oleh BUMDes.
BNI: Akses Finansial Inklusif dan Teknologi Perbankan Digital
Keterlibatan Bank BNI dalam forum ini menjadi sinyal positif bagi penguatan infrastruktur keuangan koperasi. Chepy, yang ditunjuk sebagai perwakilan bank mitra, menegaskan bahwa BNI siap mendukung KDMP melalui skema cash management, produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pengembangan jaringan agen perbankan melalui Agen46.
Jeny, perwakilan dari BNI lainnya, menambahkan bahwa KDMP yang belum memiliki unit usaha aktif dapat memulai dengan menjadi agen 46, yang berfungsi sebagai “mini bank” 24 jam bagi masyarakat desa. Agen ini dapat melayani transfer, pembayaran tagihan, hingga pembukaan rekening, sekaligus memperoleh fee dari setiap transaksi.
“Ada super agen, yaitu KDMP mempunyai downline sehingga mempunyai passive income dari transaksi downlinenya,” jelasnya. Konsep ini memperkenalkan dimensi kewirausahaan digital di level desa, sejalan dengan visi inklusi keuangan nasional. Selain itu, BNI juga menawarkan dukungan dalam bentuk pembuatan QRIS sebagai sarana transaksi digital modern yang semakin dibutuhkan oleh pelaku UMKM.
Aspirasi Desa Ciharashas: Percontohan Sinergi Nyata
KDMP Desa Ciharashas, yang disebut-sebut sebagai percontohan, menyampaikan harapannya dalam sesi tanya jawab. Mereka telah menjalin kerja sama dengan beberapa bank dan berharap dapat ditetapkan sebagai agen resmi penyalur Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, mereka juga meminta dukungan logistik dari PT Pos dan Bank BNI dalam distribusi produk minyak goreng rakyat dari Karawang.
Permintaan ini menggambarkan kesiapan KDMP untuk tidak hanya menjadi entitas administratif, tetapi juga eksekutor program strategis di lapangan.
Implikasi Strategis dan Harapan Jangka Panjang
Dari berbagai arahan dan sambutan dalam pertemuan ini, tergambar jelas bahwa pendirian KDMP bukanlah proyek jangka pendek, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi.
Sinergi antara koperasi, perbankan, logistik, serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah menjadi modal utama yang jika dikelola secara konsisten, mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi desa. Namun tantangan utama tetap pada konsistensi dan integritas pengelolaan koperasi itu sendiri. Seperti disampaikan Kabid Rohmat Bahtiar, “Jangan setelah dibentuk kemudian diam, tetapi harus bergerak dan memajukan KDMP.”
Dengan legalitas yang telah dikantongi, serta mitra-mitra strategis yang siap bersinergi, kini bola ada di tangan pengurus dan masyarakat untuk memastikan KDMP benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Jika berhasil, model seperti ini dapat direplikasi ke desa-desa lainnya di seluruh Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Apa Itu PMK 49/2025?
PMK 49/2025 adalah peraturan yang memungkinkan koperasi yang berada di tingkat desa dan kelurahan untuk mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar dari bank milik pemerintah. Pinjaman ini diberikan dengan bunga rendah dan syarat yang relatif ringan, dengan tujuan agar koperasi bisa berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Siapa yang Bisa Mengajukan Pinjaman?
Pinjaman ini ditujukan khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang sudah berbadan hukum, memiliki NPWP, dan rekening bank atas nama koperasi. Koperasi juga harus menyiapkan proposal usaha yang jelas, termasuk rencana penggunaan dana.
Syarat dan Ketentuan Utama:
Plafon Pinjaman: Hingga Rp3 miliar per koperasi
Bunga: Hanya 6% per tahun
Jangka Waktu: Maksimal 72 bulan (6 tahun)
Masa Tenggang: Hingga 8 bulan pertama tanpa angsuran
Jaminan: Tidak wajib agunan fisik, cukup dengan komitmen usaha dan dukungan desa
Dari Mana Dananya?
Dana untuk pinjaman ini bersumber dari kombinasi dana pemerintah, termasuk Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah daerah—baik desa maupun kabupaten/kota—berperan penting dalam memberikan persetujuan dan mengawasi penggunaan pinjaman.
Bagaimana Cara Mengajukan?
- Koperasi membuat proposal usaha dan mengisi formulir pengajuan pinjaman.
- Proposal disetujui oleh kepala desa/lurah dan diteruskan ke bank pemerintah.
- Bank melakukan penilaian dan mencairkan dana jika koperasi dinilai layak.
- Pemerintah daerah ikut mengawasi penggunaan dana agar tepat sasaran.
Manfaat bagi Masyarakat:
Membuka lapangan kerja baru di desa
Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan menengah
Menumbuhkan ekonomi lokal secara mandiri
Meningkatkan daya saing koperasi rakyat
Pesan Pemerintah: Ayo Manfaatkan dengan Bijak
Menteri Keuangan menegaskan bahwa pinjaman ini bukan hibah atau bantuan gratis, melainkan fasilitas pembiayaan yang harus digunakan secara bertanggung jawab. “Kami berharap koperasi bisa tumbuh mandiri dan profesional. Pemerintah hadir untuk mendukung, bukan memanjakan,” ujarnya.
Penutup
Dengan diberlakukannya PMK 49 Tahun 2025, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Diharapkan, regulasi ini dapat menjadi motor perubahan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga nasional.
Jika Anda adalah pengurus koperasi, kepala desa, atau pendamping desa—saatnya memanfaatkan peluang ini. Informasi lebih lengkap bisa diperoleh melalui Dinas Koperasi setempat atau bank pemerintah terdekat. (Nuka)
