BANDUNG BARAT, 10 April 2026. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, legislatif, aparat keamanan, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Musrenbang tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga wadah partisipatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia menyebut forum ini sebagai ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyempurnakan rancangan pembangunan daerah.
“Musrenbang RKPD ini merupakan tahap strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bandung Barat di tahun 2027,” ujar Jeje.
Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan hingga tahun 2025 sebagai landasan penyusunan kebijakan ke depan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 71,65 poin, dengan usia harapan hidup sebesar 75,44 tahun. Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,34 tahun, sementara harapan lama sekolah berada di angka 12,26 tahun.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan tercatat sebesar 5,28 persen, disertai penurunan angka kemiskinan dari 10,49 persen menjadi 9,98 persen. Tingkat pengangguran juga berhasil ditekan hingga 6,60 persen.
Meski demikian, Jeje menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk langkah yang lebih progresif. Tahun 2027, menurut dia, merupakan tahun ketiga dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang mengusung visi “Amanah”.
“Perencanaan yang kita susun harus mampu mengakselerasi pencapaian visi tersebut secara terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata dia.
Tema pembangunan tahun 2027, lanjutnya, difokuskan pada penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing. Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta memperluas perlindungan sosial.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan publik juga menjadi prioritas. Pemerintah daerah berupaya mempercepat konektivitas antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses layanan yang lebih merata.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Menurut dia, Musrenbang harus menjadi ruang nyata untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bukan sekadar agenda formalitas.
“Musrenbang ini harus menjadi sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat, sejauh mana kita mengakomodir kebutuhan yang telah disampaikan,” ujarnya.
Mahdi juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama penguatan ekonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa kondisi infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Kalau infrastrukturnya rusak, jalannya tidak baik, maka ekonomi juga sulit bergerak,” kata dia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, sekecil apa pun perannya.
Partisipasi kolektif dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Bandung Barat yang lebih maju dan mandiri.
Sementara itu, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Kepala Bappeda. Dedi Mulyadi, menyoroti pentingnya adaptasi terhadap dinamika global dan nasional dalam penyusunan RKPD 2027.
Dalam paparannya, disampaikan bahwa kondisi global yang tidak menentu, seperti konflik geopolitik dan fluktuasi ekonomi dunia, dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, kebijakan pemerintah pusat, termasuk potensi perubahan dana transfer ke daerah, menjadi faktor yang perlu diperhitungkan secara cermat dalam perencanaan pembangunan.
Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dipatok sebesar 7,5 persen juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan capaian pertumbuhan yang masih berada di kisaran 5 persen hingga 6 persen, diperlukan strategi yang inovatif dan tidak sekadar mengandalkan pola lama.
“Tanpa inovasi dan terobosan, target tersebut akan sulit tercapai,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.
Evaluasi terhadap kinerja pembangunan sebelumnya juga menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan ke depan. Program yang telah berjalan perlu dianalisis tidak hanya dari sisi output, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur disebut memiliki efek berkelanjutan, termasuk dalam meningkatkan efisiensi waktu tempuh, menekan biaya operasional masyarakat, hingga mengurangi emisi lingkungan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan RKPD dengan penganggaran dalam APBD. Sinkronisasi ini dinilai krusial agar program yang direncanakan benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan lain, seperti APBN, bantuan provinsi, hingga partisipasi sektor swasta.
Program nasional, seperti penyediaan makanan bergizi, disebut memiliki potensi untuk tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
Di sisi lain, optimalisasi pendapatan daerah menjadi perhatian tersendiri. Ketergantungan terhadap dana transfer dinilai masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan potensi yang ada, termasuk sektor pertanian dan pariwisata.
Musrenbang RKPD 2027 ini pada akhirnya diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Bupati Jeje menutup sambutannya dengan ajakan untuk menyatukan langkah dan pemikiran dalam membangun daerah.
“Saya berharap saran dan masukan dari seluruh pihak akan sangat berarti dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimistis dapat menghadirkan pembangunan yang tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (aq-nk)
