Desa Mekarsari, 9 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Panen Raya Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mekarsari di kawasan Sanghiang Lawang, Kecamatan Cipongkor, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan itu bukan sekadar seremoni panen, melainkan penanda bagaimana sektor budidaya perikanan mulai diarahkan menjadi bagian dari rantai ketahanan pangan, ekonomi desa, hingga program makan bergizi nasional.
Hadir dalam acara Panen Raya Budidaya Ikan Tematik tersebut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb. Haeru Rahayu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Ahmad Fauzan Azima, Kepala Badan Mutu KKP Moh Hatta Arisandi, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan KBB Wiwin Aprianti, Penyuluh Perikanan Kabupaten Bandung Barat Topik, Camat Cipongkor Iman Suherlan, Kapolsek Sindangkerta Sholehuddin, Danramil Sindangkerta, Kepala Desa Mekarsari Didi Aries Setiadi, BPD Desa Mekarsari Anwar, serta Kepala dan Korcam SPPG se-Kecamatan Cipongkor serta kelompok pembudidaya ikan setempat.
Dalam naskah sambutan Bupati Jeje Ritchie Ismail yang diwakilkan pembacaannya oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Ahmad Fauzan Azima mengatakan Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar di sektor perikanan budidaya karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang relatif memadai. Menurutnya, bantuan budidaya ikan tematik bukan hanya bantuan sarana dan prasarana, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa.
“Panen raya hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat,”
Bupati juga menyoroti kemungkinan integrasi hasil budidaya ikan dengan rantai distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Jeje, skema tersebut dapat membuka pasar yang lebih stabil bagi pembudidaya ikan sekaligus memperkuat aspek gizi masyarakat.
Gagasan menghubungkan budidaya ikan dengan program pangan nasional menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah terhadap sektor perikanan budidaya. Selama ini, bantuan perikanan kerap berhenti pada tahap distribusi fasilitas atau bibit. Namun dalam model yang mulai dibangun di sejumlah daerah, produksi ikan diarahkan masuk ke sistem konsumsi publik yang lebih luas dan berkelanjutan.
Dalam konteks ekonomi desa, pendekatan semacam itu dapat memberi efek ganda. Di satu sisi, pembudidaya memperoleh kepastian pasar. Di sisi lain, desa memiliki peluang memperkuat ekonomi lokal berbasis produksi pangan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, mengatakan pihaknya melihat hasil nyata dari bantuan program budidaya yang sebelumnya diberikan kepada masyarakat. Ia menyebut program tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan agar masyarakat semakin mandiri dalam mengelola usaha budidaya.
Menurut Haeru, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi dari kemampuan masyarakat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Kalau dikelola lebih serius dan konsisten, hasil usaha perikanan bisa berkembang lebih besar dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” katanya.
Haeru juga mengingatkan agar keuntungan usaha tidak habis untuk konsumsi jangka pendek. Ia meminta hasil panen diputar kembali menjadi modal pengembangan usaha, seperti pembelian bibit baru dan peningkatan kapasitas produksi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan klasik dalam banyak program pemberdayaan ekonomi masyarakat: keberlanjutan. Tidak sedikit bantuan pemerintah yang berhenti setelah fase awal karena lemahnya pengelolaan, minim pendampingan, atau tidak adanya pasar yang jelas.
Dalam kesempatan itu, Haeru juga menyinggung pengelolaan SPPG yang menurutnya masih menghadapi kendala koordinasi karena keputusan utama berada di tingkat yayasan pengelola pendanaan. Ia menilai komunikasi lintas pihak perlu diperkuat agar rantai distribusi pangan dan program gizi dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Rajiv Singh menyampaikan bahwa pemerintah pusat saat ini mendorong program yang berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat, bukan semata seremoni kegiatan. Ia mengatakan program budidaya bioflok yang dijalankan KKP tahun sebelumnya di 100 titik, termasuk di Kabupaten Bandung Barat, menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi warga melalui sektor pangan.
Rajiv menyebut bantuan bioflok bernilai ratusan juta rupiah itu harus dijaga dan dikembangkan agar tidak berhenti sebagai bantuan sesaat. Tahun ini, kata dia, KKP menargetkan pengembangan program hingga 1.000 titik dengan fokus di wilayah Jawa dan Lampung.
Secara teknis, sistem bioflok sendiri dikenal sebagai metode budidaya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menjaga kualitas air dan menekan biaya pakan. Metode ini dinilai lebih efisien untuk lahan terbatas dan cocok diterapkan di wilayah pedesaan dengan kapasitas modal yang tidak terlalu besar.
Namun keberhasilan sistem bioflok tetap bergantung pada disiplin pengelolaan. Pengaturan kualitas air, kepadatan ikan, hingga manajemen pakan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan panen.
Kepala Desa Mekarsari Didi Aries Setiadi mengatakan bantuan dan kunjungan pemerintah pusat memberi semangat baru bagi masyarakat desa dalam mengembangkan usaha budidaya ikan.
“Kehadiran mereka menjadi bukti perhatian terhadap masyarakat desa, terlebih dengan adanya bantuan yang diberikan kepada warga Desa Mekarsari,” ujarnya.
Di tingkat lokal, program semacam ini juga memperlihatkan bagaimana desa mulai ditempatkan sebagai basis produksi pangan, bukan hanya penerima program bantuan sosial. Perubahan orientasi itu penting karena tantangan ekonomi pedesaan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga keterbatasan akses pasar, rendahnya nilai tambah produksi, dan ketergantungan terhadap bantuan jangka pendek.
Panen raya di Mekarsari mungkin belum bisa disebut sebagai jawaban atas seluruh persoalan sektor perikanan budidaya. Namun kegiatan itu memperlihatkan satu hal: ketika bantuan negara dipadukan dengan pendampingan, pasar, dan partisipasi masyarakat, sektor budidaya ikan memiliki peluang berkembang menjadi penyangga ekonomi desa yang lebih stabil.
Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi. Sebab dalam banyak program pemberdayaan, persoalan terbesar sering kali bukan memulai, melainkan menjaga agar inisiatif tetap hidup setelah panggung acara dibongkar dan perhatian publik bergeser ke agenda berikutnya. (kk-nk)
