Bandung Barat. 8 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meresmikan Rumah Potong Hewan (RPH) Bandung Barat yang berlokasi di Jalan Raya Purwakarta, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Senin (8/12/2025). Peresmian fasilitas baru ini menandai babak penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan masyarakat veteriner serta ketahanan pangan daerah. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, hadir langsung untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan bangunan yang kini tampil lebih modern, higienis, dan memenuhi standar nasional tersebut. Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismal, turut mendampingi jalannya prosesi peresmian.
Acara digelar dengan rangkaian upacara adat, laporan resmi, penandatanganan dokumen serah terima, hingga penyerahan bantuan bagi ratusan kelompok peternak dan perikanan. Sejumlah pejabat dari kementerian, lembaga provinsi, legislator, jajaran Forkopimda, perwakilan PT KCIC dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), serta unsur masyarakat hadir memenuhi area peresmian.
Bupati Jeje: RPH Ini Adalah Amanah untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat
Mengawali sambutannya, Bupati Jeje mengajak seluruh hadirin mensyukuri terselesaikannya pembangunan RPH baru tersebut.
“Pembangunan RPH ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan persyaratan higienitas yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat modern,” ujar Jeje saat mengawali arahannya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan RPH dengan standar teknis yang memadai bukan sekadar penunjang sektor peternakan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan pangan masyarakat. Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), fasilitas RPH yang mematuhi standar pemeriksaan antemortem, proses penyembelihan, hingga postmortem menjadi keharusan.
“RPH ini dirancang untuk memastikan seluruh proses, mulai dari penerimaan hewan, pemeriksaan antemortem, penyembelihan, hingga postmortem, berjalan sesuai prosedur. Ini adalah amanah kita untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin mutu hasil ternak yang beredar,” tegasnya.
Standar Modern untuk Tingkatkan Daya Saing Peternak
Bupati Jeje juga menekankan bahwa hadirnya RPH baru akan meningkatkan daya saing subsektor peternakan di Bandung Barat. Dengan fasilitas yang lebih baik, pemotongan hewan dapat dilakukan secara terstandar, higienis, dan terukur. Hal ini dinilai akan memberikan nilai tambah bagi peternak serta kepastian kualitas bagi pelaku usaha.
“Dengan standarisasi pemotongan yang lebih baik, peternak tentu mendapatkan nilai tambah yang lebih baik, pelaku usaha mendapat pelayanan profesional, dan rantai pasok pangan dapat dibangun lebih tertata,” terang Jeje.
Mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, ia menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, para tenaga teknis, serta stakeholder terkait yang ikut mewujudkan pembangunan fasilitas ini.
Dibangun Ulang Akibat Proyek KCJB
RPH baru ini merupakan hasil pembangunan kembali setelah fasilitas sebelumnya terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Jeje menyebutkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah, PT KCIC, dan PT PSBI menjadi kunci terselesaikannya pembangunan RPH yang kini lebih luas, bersih, dan representatif.
Bupati menambahkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang berkaitan dengan penataan kawasan sekitar, terutama akses menuju Stasiun Padalarang yang kini menjadi simpul penting layanan KCJB.
“PR kita dengan KCJB hanya tinggal di depan stasiun. Itu menjadi PR bersama. Nanti akan ada komunikasi lanjutan,” ujarnya.
Paparan Kepala Dinas: RPH, Puskeswan, dan Pasar Hewan Dibangun Sesuai Standar
Dalam laporan resminya, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Wiwin Aprianti, menjelaskan bahwa pembangunan RPH ini sekaligus mencakup Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Pasar Hewan sebagai satu kesatuan ekosistem pelayanan publik sektor peternakan.
Menurut Wiwin, fasilitas ini telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administrasi, mulai dari persetujuan bangunan gedung, dokumen amdalalin, standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL), AMDAL, UKL-UPL, hingga izin pemotongan halal serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Standar ini mengacu pada regulasi nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI.
“Keberadaan RPH, Puskeswan, dan Pasar Hewan ini sangat vital dalam pembangunan sektor peternakan di Bandung Barat. Fasilitas ini dibangun sesuai standar keamanan pangan asal hewan,” jelas Wiwin.
Selain peresmian fasilitas, acara juga dirangkai dengan penyerahan berbagai bantuan sektor perikanan dan peternakan kepada 206 kelompok peternak dan 3 koperasi di Bandung Barat untuk tahun anggaran 2025. Bantuan tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten Bandung Barat.
Rincian Bantuan Sektor Peternakan dan Perikanan
- Bantuan dari APBN:
Ternak ayam petelur: 11 kelompok
Kolam bioflok: 3 kelompok
Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan: 4 kelompok - Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat:
Unit pengolah pupuk organik: 4 kelompok - Bantuan APBD Kabupaten Bandung Barat:
Sapi perah: 4 kelompok
Sapi potong: 4 kelompok
Domba: 111 kelompok
Kambing: 1 kelompok
Ayam petelur: 44 kelompok
Ayam kampung: 1 kelompok
Itik: 6 kelompok
Kelinci: 2 kelompok
Benih dan pakan ikan (nila, gurame, patin, lele): 11 kelompok
Selain itu, vaksin serta obat hewan disalurkan kepada 3 KUD yang menaungi sekitar 6.000 peternak di Kabupaten Bandung Barat, termasuk KPS BU Lembang, KUD Puspa Mekar, dan KUD Sarana Mukti.
Wiwin menyebut bahwa rangkaian bantuan ini merupakan bukti hadirnya negara dalam membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan peternak dari hulu, tengah, hingga hilir.
Testimoni KCIC: Operasional KCJB Didukung Pemkab Bandung Barat
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi, yang hadir menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat atas dukungan dalam pembangunan hingga pengoperasian layanan KCJB.
Dwiyana menyampaikan bahwa jalinan koordinasi yang baik membuat layanan KA Cepat dan layanan bus pengumpan dapat beroperasi optimal. Bahkan hingga saat ini telah melayani lebih dari 12 juta penumpang.
“Dari masa konstruksi hingga pengoperasian, kami sangat dibantu Bapak Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kami berharap RPH yang diresmikan ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang untuk perbaikan apabila masih ditemukan kekurangan pada bangunan dan fasilitas RPH.
Momentum Besar untuk Layanan Publik dan Ketahanan Pangan
Peresmian RPH Bandung Barat ini bukan hanya seremoni, tetapi tonggak penting bagi sektor peternakan dan perikanan daerah. Dengan hadirnya fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi standar NKV dan prosedur higienis, kualitas daging yang beredar di masyarakat dapat lebih dijamin. Kolaborasi lintas-lembaga juga menunjukkan model pembangunan terpadu yang dapat menjadi contoh daerah lain.
Fasilitas baru ini sekaligus memperkuat hilirisasi sektor peternakan di Bandung Barat, mulai dari pemeliharaan ternak, pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan terstandar, hingga distribusi produk hewani.
Penutup: RPH Baru, Harapan Baru Bandung Barat
Mengakhiri arahannya, Bupati Jeje berharap fasilitas ini dapat menjadi simbol pelayanan publik yang modern, transparan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
“Semoga RPH ini menjadi contoh pelayanan publik yang profesional, aman, dan berorientasi masa depan. Mari kita dukung pengoperasiannya demi generasi mendatang,” tutup Jeje.
Acara kemudian ditutup dengan tausiah dan doa yang dipimpin Wakil Bupati Asep Ismail, sebagai penanda harapan baru bagi Bandung Barat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang sehat dan berkelanjutan. (red-nk)
