Ngamprah, 27 April 2026. Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melantik dan mengambil sumpah jabatan puluhan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Senin, 27 April 2026. Pelantikan digelar di Lantai 2 Gedung Utama Sekretariat Daerah, Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah.
Agenda itu mencakup mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, penugasan guru sebagai kepala sekolah, serta pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil.
Total pejabat dan pegawai yang dilantik terdiri atas dua pejabat administrator, 17 pejabat fungsional, 23 kepala sekolah, serta 26 CPNS yang resmi diangkat menjadi PNS.
Dalam sambutannya, Jeje menegaskan pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas.
“Pelantikan hari ini merupakan bentuk kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta komitmen tinggi,” kata Jeje.
Ia menyoroti dua perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut dia, kedua instansi itu harus menjadi wajah pelayanan publik yang cepat, pasti, dan transparan.
“Tidak boleh lagi ada pelayanan yang berbelit, tidak transparan, atau membuka celah praktik yang menyimpang dari prinsip integritas,” ujarnya.
Dalam rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama, Hendra Trismayadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipindahkan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Posisinya di Disdukcapil diisi Yadi Azhar, yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah.
Sementara Asterina, yang semula Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dilantik menjadi Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Perubahan di dua dinas layanan utama itu menunjukkan penataan birokrasi diarahkan ke sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan warga: administrasi kependudukan dan perizinan usaha.
Selain mutasi struktural, pemerintah daerah juga melantik 17 pejabat fungsional dari berbagai bidang, antara lain tenaga kesehatan, pendidikan, koperasi, perencanaan, sosial, hingga pengawasan pemerintahan.
Sebanyak 23 guru mendapat penugasan baru sebagai kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Penempatan itu tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Cipongkor, Padalarang, Cipeundeuy, hingga Rongga.
Jeje meminta para kepala sekolah baru memperkuat disiplin, mutu pembelajaran, dan lingkungan pendidikan yang berkarakter.
“Amanah ini harus dijalankan dengan keteladanan dan tanggung jawab, agar mampu melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing,” katanya.
Di saat yang sama, sebanyak 26 CPNS formasi 2024 resmi diangkat menjadi PNS. Mereka ditempatkan pada sejumlah jabatan, seperti polisi pamong praja, auditor, perancang peraturan perundang-undangan, mediator hubungan industrial, dan pengawas urusan pemerintahan daerah.
Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan pelantikan tersebut diharapkan menjaga kesinambungan pelayanan publik. Menurut dia, masih ada sejumlah posisi yang belum terisi.
“Saat ini masih terdapat kekosongan jabatan sekitar lima posisi eselon II,” kata Asep.
Ia menyebut pengisian jabatan tersebut sedang diproses melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding dan ditargetkan rampung dalam waktu maksimal tiga bulan.
Selain jabatan eselon II, kekosongan juga terjadi pada level eselon III dan IV yang akan diisi bertahap.
Masalah serupa terjadi di sektor pendidikan. Menurut Asep, kebutuhan kepala sekolah masih jauh dari terpenuhi.
“Secara keseluruhan kekosongan kepala sekolah mencapai sekitar 271 posisi,” ujarnya.
Pengisian dilakukan bertahap karena harus melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Untuk sementara, kewenangan administratif seperti penandatanganan ijazah akan didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
Di luar soal pelantikan, isu keterbukaan informasi turut mengemuka. Anggota DPRD Bandung Barat Sandi Supyandi mengatakan akses informasi pemerintah daerah perlu terus diperbaiki, terutama komunikasi dengan media.
“Ke depan, keterbukaan informasi kepada publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui kinerja dan program dari masing-masing perangkat daerah,” kata Sandi.
Pelantikan ini menjadi langkah awal penataan birokrasi pemerintahan baru di Bandung Barat. Namun pekerjaan rumah utama masih tersisa: mengisi jabatan kosong, mempercepat layanan publik, dan memastikan mutasi tidak berhenti pada seremoni administratif. (nk)
Berikut adalah daftar pelantikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 27 April 2026 :
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator
Drs. Hendra Trismayadi, M.Si: Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Drs. Yadi Azhar, M.Si: Sebelumnya menjabat Inspektur Daerah, kini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Asterina, SH: Sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, kini menjabat Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pelantikan Jabatan Fungsional
Rini, S.Keb, Bdn: Bidan Ahli Pertama (sebelumnya Bidan Penyelia).
Rina Rosdiana F, S.Keb, Bdn: Bidan Ahli Pertama (sebelumnya Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir).
Suheti Sri Murwati, S.Kep. Ners: Perawat Ahli Muda (sebelumnya Perawat Penyelia).
drg. Andika Maryuniawan, M.M.Kes: Administrator Ahli Muda (sebelumnya Dokter Gigi Ahli Muda).
Ressa Yuda, S.IP: Pengawas Koperasi Ahli Pertama (sebelumnya Penyuluh Koperasi).
Cressa Rara Say, S.I.P: Arsiparis Ahli Pertama (sebelumnya Arsiparis Terampil).
Amanda Wina Karimbi, S.Kesos: Perencana Ahli Pertama (sebelumnya Analis Perencanaan).
Muhammad Ridwan Silehu, S.Sos: Pekerja Sosial Ahli Pertama (sebelumnya Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah).
Sandrina Fuji Indah Lestari, S.Tr.I.P: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama.
Imas Suhartini, S.Pd: Guru Ahli Pertama.
Encang Efendi, S.Pd: Guru Ahli Pertama.
Ii Sutirah, S.Pd: Guru Ahli Pertama.
Suprapto Hidayat: Guru Ahli Pertama.
dr. Tommy Alamsyah: Dokter Ahli Pertama.
dr. Agi Budinuransyah, Sp.B: Dokter Ahli Pertama.
Prima Ekawati Wahyuni, S.Farm, APt: Apoteker Ahli Pertama.
dr. Tonggo Gerdina Panjaitan, Sp.PK, MMRS: Dokter Ahli Utama (sebelumnya Dokter Ahli Madya).
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Beberapa guru mendapatkan penugasan baru sebagai Kepala Sekolah, di antaranya:
Yukyuk Rukmana, S.Pd., MM: Menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipongkor.
Haris Pancawardana, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Padalarang.
Dede Ida Nurlaela, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 2 Babakan Talang.
Leni Sri Nuraeni, S.Pd.SD: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cijawa.
Sri Rani Mardianawati, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Sunangiri.
Ade Kureasin, S.Pd.I: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Cipta karya.
Dedeh Kurniasih, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 3 Cisaheun.
Widaningsih, S.Pd.SD: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Rawasari.
Astika Agustini, S.Pd.SD: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Tagog.
Dani Wahyudin, S.Pd.I: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Tugu Rahayu.
Eko Fitri Kuntari, S.Pd.SD: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Tugumukti.
Eti Hernawati, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 3 Padalarang.
Fitri Yulianti, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Kubang Sari.
Hadi Permana, S.Pd.SD: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Giri Mukti.
Imas Kodariah, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Karang Mulya.
Kuswan, S.Pd.SD: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Cibadak.
Panca Agus Sulistyoningsih, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cibacang.
Ratna Susilowati, S.Pd.I: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cipeundeuy.
Yayu Sriwahyuni, S.Hum: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Girimukti.
Sumantri, S.Pd.I: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Tunas Karya.
Eulis Hikmawati, S.Pd.I: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Cibodas.
Somantri, S.Pd.SD: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Budiasih.
Yayat Hayati, S.Pd: Menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari.
Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
Berikut beberapa nama yang baru dilantik menjadi PNS beserta jabatan fungsionalnya:
Adhitya Pradipta: Polisi Pamong Praja Ahli Pertama.
Adi Subangkit: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
Angga Muhamad Kamal: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama.
Astrid Mawar Rinjani: Polisi Pamong Praja Pemula.
Dyah Ayu Feby Rismiati: Auditor Ahli Pertama.
Dyangga Priambudi: Polisi Pamong Praja Pemula.
Evan Surya Mahendra: Polisi Pamong Praja Pemula.
Faizah Mursyidah: Auditor Ahli Pertama.
Faried Tsani Nursyamsi: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
Gilang Rachmat Kusnandar: Auditor Ahli Pertama.
Giya Imam Muwafiq: Polisi Pamong Praja Pemula.
Hagi Gauradira: Polisi Pamong Praja Ahli Pertama.
Indera Arrasyid: Polisi Pamong Praja Pemula.
Intan Ayu Soniawati: Polisi Pamong Praja Pemula.
Intan Sesilia Fandini Gultom: Auditor Ahli Pertama.
Muhamad Bagus I. Afrizal: Polisi Pamong Praja Pemula.
Mohamad Syukron Jamil: Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama.
Muhammad Ali Mardhika: Polisi Pamong Praja Pemula.
Riswandi Gusparan: Polisi Pamong Praja Pemula.
Riza Dermawan: Polisi Pamong Praja Pemula.
Rizky Oktaviandra: Polisi Pamong Praja Ahli Pertama.
Roni Supriatna: Polisi Pamong Praja Pemula.
Septian Anggi Suryana: Polisi Pamong Praja Ahli Pertama.
Sofyan Diwirya: Polisi Pamong Praja Pemula.
Tarsono Adi Saputra: Polisi Pamong Praja Pemula.
Yusuf Komara Putra: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama.
