NGAMPRAH, 19 Mei 2026. Persoalan sampah di Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Yayasan Bandung Barat Sejahtera, Kecamatan Ngamprah, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan unsur DPRD Kabupaten Bandung Barat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta para pegiat lingkungan dari berbagai desa di Kecamatan Ngamprah.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menegaskan bahwa persoalan sampah kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah. Menurut dia, pengelolaan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama masyarakat.
“Urusan sampah sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo. Kalau sampai bulan Desember tidak selesai, bantuan dari pusat bisa dipending,” kata Mahdi dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat juga menunjukkan perhatian besar terhadap isu lingkungan melalui peningkatan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tahun 2026 yang naik hampir 29 persen, dari Rp1,083 triliun menjadi Rp1,396 triliun. Kenaikan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa perlindungan lingkungan kini menjadi prioritas pembangunan nasional.
Mahdi menyebutkan, Kabupaten Bandung Barat saat ini menghadapi kondisi darurat sampah. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, produksi sampah di wilayah itu mencapai sekitar 650 hingga 725 ton per hari. Sementara kemampuan penanganannya masih terbatas.
“Minimal semua desa di Bandung Barat harus bebas sampah dengan mempunyai pengolahan sampah sendiri,” ujar dia.
Ia mengajak pemerintah desa bersama masyarakat mulai membangun pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Menurut Mahdi, sampah yang dipilah dengan baik memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat tambahan bagi warga.
“Seharusnya sampah bila dipilah maka bernilai ekonomi. Saya sebagai Ketua DPRD mengajak para kepala desa untuk mengelola sampah sehingga menjadi uang atau ekonomi, termasuk kepada masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mahdi juga menyinggung pentingnya kesadaran menjaga kebersihan sebagai bagian dari nilai kehidupan sehari-hari. Ia menyebut kepedulian terhadap lingkungan bersih perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar ajakan lisan.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan pegiat lingkungan hidup, Agus Nurjaman, yang menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang dinilai sudah mengalami kelebihan kapasitas atau over capacity.
Menurut Agus, persoalan sampah seharusnya dapat ditekan apabila masyarakat mulai melihat sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
“Sampah idealnya menjadi uang,” ujarnya singkat.
Sementara itu, perwakilan DLH Kabupaten Bandung Barat, Hindun Wahidah dan Irfan Arfianto, memaparkan kondisi terkini pengelolaan sampah di daerah tersebut. Keduanya menjelaskan bahwa pertambahan jumlah penduduk berdampak langsung terhadap peningkatan volume sampah setiap hari.
Berdasarkan data DLH tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai sekitar 1,9 juta jiwa dengan total timbulan sampah sekitar 650 ton per hari. Rata-rata timbulan sampah per orang tercatat sebesar 0,362 kilogram per hari.
Namun, kapasitas penanganan yang tersedia saat ini baru mampu mengatasi sekitar 160 ton sampah per hari. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian sampah belum tertangani secara optimal.
DLH juga mengungkapkan bahwa layanan pengumpulan sampah rumah tangga baru menjangkau sekitar 54,89 persen masyarakat. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, baru 10 kecamatan yang dapat terlayani secara maksimal dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah.
“Karena keterbatasan anggaran, layanan belum bisa menjangkau seluruh wilayah,” ujar Irfan Arfianto.
Saat ini, Kabupaten Bandung Barat memiliki 33 unit dump truck operasional untuk pengangkutan sampah. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan program berbasis masyarakat seperti bank sampah dan TPS3R.
DLH mencatat telah terdapat sekitar 70 bank sampah yang berdiri di berbagai wilayah Kabupaten Bandung Barat. Program “satu desa satu bank sampah” juga terus didorong sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis lingkungan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Irfan menilai masih banyak masyarakat yang memandang sampah sebagai material yang harus dibuang begitu saja. Padahal, pendekatan pengurangan dan pemanfaatan kembali dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi beban TPA.
Ia juga menyinggung dampak kebakaran TPA Sarimukti pada 2023 yang sempat menyebabkan penumpukan sampah hingga meluber ke sejumlah jalan di kawasan Bandung Raya. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan sampah membutuhkan keterlibatan semua pihak secara berkelanjutan.
Selain pengelolaan formal oleh pemerintah, kontribusi sektor informal juga dinilai cukup besar dalam menangani sampah di Kabupaten Bandung Barat. Data DLH menunjukkan sektor informal mampu menangani lebih dari 58 ribu ton sampah per tahun, lebih tinggi dibanding pengangkutan langsung ke TPA oleh UPT Kebersihan.
Adapun sampah yang tidak tertampung dalam sistem pengelolaan resmi masih banyak yang berakhir dibakar secara mandiri oleh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan baru apabila tidak diimbangi edukasi dan fasilitas pengelolaan yang memadai.
Hal yang paling menarik dalam acara ini adalah antusiasme dari para peserta yang hadir dengan banyaknya bertanya kepada narasumber untuk kemudian saling berdiskusi. (aq-nk)
Dalam forum tersebut, Desa Tanimulya disebut menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah berharap penguatan kesadaran masyarakat, pengelolaan berbasis desa, serta dukungan kebijakan anggaran dapat menjadi langkah bertahap untuk mengurangi persoalan sampah di wilayah itu. (aq-nk)
