Bandung Barat, 6 Juni 2026. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap daging yang aman dan halal, keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) kerap dipandang hanya sebagai tempat penyembelihan ternak. Padahal, di balik aktivitas pemotongan hewan, terdapat rangkaian prosedur kesehatan, standar kebersihan, hingga ketentuan syariat yang menentukan kualitas daging sebelum sampai ke meja makan masyarakat.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Wiwin Aprianti, menjelaskan bahwa fungsi RPH jauh melampaui aktivitas pemotongan hewan. RPH menjadi titik pengawasan penting untuk memastikan daging yang beredar memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
Menurut Wiwin, aspek pertama yang menjadi perhatian adalah kualitas sumber daya manusia yang bertugas melakukan penyembelihan. Dalam praktik penyembelihan sesuai syariat Islam, petugas pemotong hewan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.
“Yang menyembelih hewan diutamakan laki-laki, muslim, berpenampilan bersih, rajin beribadah, dan memiliki kemampuan menyembelih yang telah diuji terlebih dahulu,” kata Wiwin dalam wawancara edukatif mengenai peran RPH.
Persyaratan tersebut bukan sekadar tradisi keagamaan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat veteriner, keterampilan penyembelih memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas karkas dan kesejahteraan hewan saat proses pemotongan berlangsung.
Karena itu, seseorang yang akan ditunjuk sebagai petugas penyembelih harus melalui pengujian kemampuan teknis. Tujuannya memastikan proses pemotongan dilakukan secara tepat, cepat, dan meminimalkan penderitaan hewan.
Dalam praktik penyembelihan yang sesuai syariat, penyembelih diwajibkan mengucapkan basmalah sebelum melakukan pemotongan. Pisau yang digunakan harus sangat tajam sehingga pemotongan dapat dilakukan dalam satu gerakan efektif.
Wiwin menjelaskan bahwa bagian vital yang harus terpotong meliputi saluran pernapasan, saluran makanan, dan pembuluh darah utama di leher. Pemutusan saluran-saluran tersebut memungkinkan proses kematian berlangsung cepat sehingga hewan tidak mengalami rasa sakit lebih lama dari yang diperlukan.
Selain itu, posisi hewan juga diarahkan menghadap kiblat sesuai tata cara penyembelihan dalam Islam.
Prinsip tersebut sejalan dengan konsep ihsan atau perlakuan baik terhadap hewan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dalam berbagai pedoman kesejahteraan hewan modern, prinsip yang sama juga menjadi bagian dari standar internasional mengenai animal welfare.
Perkembangan ilmu kesehatan hewan menunjukkan bahwa kualitas penyembelihan tidak hanya menentukan status kehalalan, tetapi juga memengaruhi mutu daging. Hewan yang mengalami stres berlebihan sebelum disembelih dapat menghasilkan kualitas daging yang lebih rendah dibandingkan hewan yang ditangani dengan tenang dan baik.
Karena itu, standar kesejahteraan hewan kini menjadi bagian penting dalam operasional rumah potong modern.
Wiwin mengungkapkan bahwa sapi impor dari Australia maupun Jepang hanya dapat dipotong di fasilitas yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk standar kesejahteraan hewan yang berlaku secara internasional.
Salah satu prinsip penting dalam standar tersebut adalah memastikan hewan diperlakukan secara layak sebelum dan selama proses penyembelihan.
“Hewan harus dipastikan benar-benar mati sebelum dilakukan proses lanjutan. Dalam beberapa sistem bahkan dilakukan pemingsanan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wiwin.
Prinsip itu selaras dengan konsep “Five Freedoms” atau Lima Kebebasan Hewan yang diadopsi secara luas di berbagai negara. Lima prinsip tersebut mencakup kebebasan dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku alaminya, serta bebas dari rasa takut dan stres.
Di Indonesia, pendekatan tersebut mulai diterapkan dalam tata kelola RPH modern sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas produk peternakan sekaligus memenuhi tuntutan perdagangan global.
Namun, aspek kesejahteraan hewan hanyalah satu bagian dari fungsi RPH.
Di RPH Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, perhatian besar juga diberikan pada kebersihan fasilitas. Menurut Wiwin, kualitas sanitasi menjadi faktor utama dalam mencegah kontaminasi mikroorganisme yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
“Lantai di RPH menggunakan epoxy, bukan tegel biasa. Tujuannya agar proses pembersihan lebih mudah dan daging tidak terkontaminasi kuman maupun bakteri,” katanya.
Pemilihan material lantai tersebut merupakan bagian dari sistem biosekuriti yang diterapkan dalam fasilitas pemotongan modern. Permukaan epoxy relatif lebih mudah dibersihkan dan tidak menyerap cairan sehingga dapat mengurangi risiko berkembangnya mikroorganisme patogen.
Kebersihan fasilitas menjadi semakin penting karena RPH merupakan titik pertemuan berbagai aktivitas biologis, mulai dari hewan hidup, darah, organ dalam, hingga limbah hasil pemotongan.
Tanpa pengelolaan yang baik, lokasi penyembelihan berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit.
Karena itu, keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan.
Wiwin menegaskan bahwa limbah cair hasil pemotongan tidak boleh dibuang langsung ke saluran air umum.
“Air limbah harus diolah terlebih dahulu. Di RPH Padalarang sudah tersedia teknologi IPAL yang memenuhi standar sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar,” ujarnya.
Keberadaan IPAL tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat. Limbah organik dari aktivitas pemotongan hewan mengandung bahan biologis yang berpotensi menjadi media pertumbuhan bakteri apabila tidak dikelola dengan baik.
Dari sisi kebijakan publik, RPH juga berfungsi sebagai benteng pengawasan kesehatan hewan sebelum daging masuk ke rantai distribusi pangan.
Melalui pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, petugas dapat mendeteksi berbagai penyakit yang berpotensi membahayakan manusia maupun populasi ternak.
Pemeriksaan ante-mortem dilakukan ketika hewan masih hidup. Pada tahap ini, petugas memeriksa kondisi fisik, umur, serta gejala penyakit tertentu yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat umum.
Sementara itu, pemeriksaan post-mortem dilakukan setelah penyembelihan dengan memeriksa organ-organ dalam seperti hati, paru-paru, dan jaringan lainnya.
Peran tersebut terlihat dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban tahun 2026 di Kabupaten Bandung Barat.
Drh. Acep dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa Dinasnya telah melibatkan 61 petugas dalam pemeriksaan ante-mortem yang berlangsung pada 11 hingga 26 Mei 2026 di 16 kecamatan.
Sebanyak 11.547 ekor hewan kurban diperiksa pada tahun ini, terdiri atas 6.127 sapi, 21 kerbau, 5.375 domba, dan 24 kambing. Dari jumlah tersebut, 10.116 ekor dinyatakan sehat dan memenuhi syarat untuk disembelih.
Jumlah tersebut menunjukkan tingginya aktivitas pengawasan kesehatan hewan menjelang Iduladha, sekaligus mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kualitas ternak kurban.
Pada tahap pemeriksaan post-mortem yang berlangsung selama hari penyembelihan dan hari tasyrik, petugas memeriksa 21.002 ekor hewan kurban yang terdiri atas 4.793 sapi, 37 kerbau, 15.077 domba, dan 1.095 kambing.
Jumlah tersebut meningkat 3.485 ekor dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 45 kasus kelainan organ hati akibat infestasi cacing hati pada sapi dan domba.
Meski demikian, petugas melakukan tindakan selektif dengan membuang bagian organ yang mengalami kerusakan, sementara bagian lain yang memenuhi syarat kesehatan dinyatakan layak dan aman dikonsumsi.
Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan post-mortem sebagai lapisan pengamanan terakhir sebelum daging didistribusikan kepada masyarakat.
Tanpa mekanisme pengawasan tersebut, potensi beredarnya organ yang tidak layak konsumsi akan lebih sulit dikendalikan.
Selain menjalankan fungsi pelayanan publik, RPH juga memiliki nilai ekonomi bagi daerah. Retribusi pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan veteriner, penyewaan fasilitas, hingga pengelolaan produk sampingan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Namun, manfaat ekonomi tersebut hanya dapat diperoleh apabila tata kelola dilakukan secara profesional dan masyarakat memanfaatkan fasilitas pemotongan yang legal.
Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan RPH menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak dimulai di pasar atau dapur rumah tangga, melainkan sejak hewan masih hidup dan memasuki proses pemeriksaan kesehatan.
Dari ketajaman pisau penyembelih, kebersihan lantai pemotongan, pengolahan limbah, hingga pemeriksaan organ dalam, seluruh proses tersebut merupakan satu rangkaian yang menentukan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Karena itu, RPH tidak hanya menjadi fasilitas teknis peternakan. Ia merupakan bagian dari sistem kesehatan publik yang bekerja di belakang layar untuk memastikan setiap potong daging yang beredar memenuhi standar kesehatan, kesejahteraan hewan, dan ketentuan keagamaan yang berlaku. (aq-nk)
