Satgas MBG Periksa Tiga Dapur SPPG di Cihampelas, Persoalan PBG Jadi Perhatian

Bandung Barat Profil

https://liputan9news.com

Cihampelas, 19 Nov 2026 Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cihampelas melakukan inspeksi ke tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan fasilitas, kelengkapan administrasi, serta pemenuhan standar operasional dapur dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tiga lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan pada Kamis tersebut meliputi SPPG Cihampelas Cipatik 2 yang dikelola Yayasan Generasi Netes Indonesia di Kampung Tambakan, Desa Cipatik, SPPG Cihampelas Citapen, serta SPPG Bandung Barat Cihampelas Singajaya di bawah Yayasan Cita Amanat Martadireja.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian inspeksi Satgas MBG Kabupaten Bandung Barat yang berlangsung pada 17-20 November 2026. Tim melibatkan Sekretaris Kecamatan Cihampelas Nunuy Supyandi, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cihampelas Kusnandar, Ketua Koordinator Satgas SPPG Kabupaten Bandung Barat Dedi Gunawan, perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat Usep Dediv dan Diki, serta Koordinator Kecamatan SPPG Sandy Fadilla Rinaldy. Unsur Forkopimcam, termasuk kepolisian dan TNI, turut dilibatkan dalam pendampingan.

Sekretaris Kecamatan Cihampelas Nunuy Supyandi mengatakan, pendampingan tersebut dilakukan untuk mendukung pengawasan terhadap penyelenggaraan dapur MBG di wilayahnya.

“Tujuannya untuk menyukseskan program Presiden terkait MBG bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kecamatan Cihampelas. Semoga dengan adanya sidak ini akan lebih baik,” ujar Nunuy.

Menurut dia, keterlibatan unsur kecamatan dan Forkopimcam diperlukan agar pengawasan dapat berjalan secara terkoordinasi. Pemeriksaan juga diharapkan menjadi sarana evaluasi bagi pengelola dapur untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam inspeksi tersebut adalah kelengkapan sarana dan prasarana serta dokumen perizinan bangunan. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu persoalan yang masih dihadapi sejumlah pengelola SPPG.

PBG merupakan persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis. Dalam pelaksanaannya, pengurusan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) membutuhkan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis.

Kepala SPPG Ali Abdul Aziz menjelaskan, hasil pemeriksaan terhadap dapur yang dikelolanya menunjukkan sebagian besar kebutuhan fasilitas telah tersedia. Berdasarkan evaluasi yang disampaikan, tingkat kelengkapan mencapai sekitar 90 persen. Namun, masih terdapat sejumlah dokumen administrasi yang harus diselesaikan, terutama terkait PBG.

“Secara keseluruhan persentase 90 persen itu sudah lengkap. Cuma ada beberapa administrasi yang kurang, nanti itu segera diselesaikan,” kata Ali.

Ia menambahkan, tanggung jawab pengurusan perizinan berada pada yayasan mitra, sedangkan dirinya menjalankan kegiatan operasional dapur. Menurut Ali, kendala PBG juga berkaitan dengan proses pengurusan yang membutuhkan waktu dan biaya.

Ali berharap seluruh fasilitas dan personel dapur dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan sehingga kualitas makanan serta keamanan pelayanan bagi penerima manfaat tetap terjaga.

Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPG sekaligus Kepala SPPG Citapen, Sandy Fadilla Rinaldy, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan inspeksi. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar, baik dari sisi administrasi maupun kelengkapan fasilitas.

Sandy menyebutkan, SPPG Citapen mulai beroperasi pada Agustus 2025 dan melayani 2.855 penerima manfaat. Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan tenaga relawan dilakukan melalui koordinasi dan penyesuaian sistem kerja, termasuk pengaturan giliran kerja atau shifting, dengan mempertimbangkan anggaran operasional.

“Untuk perizinan pembangunan, memang di Kecamatan Cihampelas ini ataupun di beberapa dapur masih dalam tahap proses. Jadi, inspeksi ini agar bisa menindaklanjuti kepada pihak yang mempunyai fasilitas supaya memiliki sertifikat tersebut,” ujarnya.

Di lokasi lainnya, Ketua Yayasan Cita Amanat Martadireja, Dedi Kurnia Martadireja, menyambut positif pemeriksaan terhadap dapur yang berada di bawah pengelolaan yayasannya. Ia menyatakan, yayasan tersebut saat ini mengelola delapan SPPG dan berupaya memenuhi ketentuan administrasi maupun standar pelayanan.

Dedi menyebutkan, salah satu dapurnya telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan pelayanan makanan.

Ia berharap kebijakan dan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diterapkan secara jelas sehingga mitra pelaksana memiliki kepastian dalam menjalankan operasional.

“Harapan ke depan, mudah-mudahan aturan-aturan yang ada di BGN tidak mempersulit mitra. Sekarang ada aturan baru, kadang-kadang mitranya menjadi bingung,” kata Dedi.

Inspeksi di Kecamatan Cihampelas memperlihatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program MBG. Kelengkapan fasilitas, kepastian perizinan bangunan, standar higiene sanitasi, serta kesiapan tenaga pelaksana merupakan unsur yang saling berkaitan dalam menjamin kualitas pelayanan.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, setiap kekurangan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab. Koordinasi antara pemerintah daerah, Satgas MBG, yayasan mitra, dan pengelola SPPG menjadi bagian penting untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (aq-nk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *