DPRD Bandung Barat Soroti Minimnya Anggaran Perangkat Daerah, TAPD Diminta Evaluasi Persiapan APBD 2027

Bandung Barat

https://liputan9news.com

BANDUNG BARAT, 17 November 2026 Keterbatasan anggaran yang dialokasikan kepada sejumlah perangkat daerah menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat dalam pembahasan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai kebutuhan.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, mengatakan minimnya alokasi anggaran di sejumlah perangkat daerah berpotensi memengaruhi kelancaran aktivitas kedinasan. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang mengemuka setelah masing-masing komisi menyampaikan nota hasil pembahasan.

Menurut Mahdi, kemampuan perangkat daerah menjalankan tugas dan programnya sangat berkaitan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Karena itu, kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu diperhatikan secara cermat dalam proses perencanaan keuangan daerah.

“Persoalannya, anggaran di PD ini sangat minim. Ini yang membuat para PD agak kebingungan untuk melakukan aktivitas kedinasannya,” ungkap Mahdi.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya persoalan yang perlu dicermati dalam penyusunan anggaran. Alokasi belanja pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan operasional, pelaksanaan program prioritas, serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pemaparan lebih terperinci mengenai persiapan penyusunan APBD 2027. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah.

Sebelum membicarakan proyeksi anggaran tahun mendatang, DPRD juga menilai perlu melihat kembali kondisi pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui persoalan yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan program pemerintahan.

Mahdi secara khusus menyoroti realisasi pendapatan daerah pada 2026 yang disebut mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut dia, kondisi tersebut turut berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran perangkat daerah.

Penurunan pendapatan daerah perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan belanja. Sebab, perencanaan anggaran yang tidak memperhitungkan kemampuan pendapatan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan program dan ketersediaan pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, penyusunan APBD 2027 perlu didasarkan pada perhitungan yang terukur. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan belanja, menetapkan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan kapasitas pendapatan agar penggunaan anggaran dapat berlangsung secara efektif dan bertanggung jawab.

DPRD berharap pembahasan bersama TAPD tidak berhenti pada pemaparan angka-angka anggaran. Setiap kebutuhan perangkat daerah perlu diuraikan secara rinci, termasuk persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama ini.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD ingin memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih proporsional, sehingga kebutuhan perangkat daerah dapat diperhitungkan tanpa mengabaikan program prioritas dan kepentingan masyarakat.

Mahdi mengatakan pembahasan akan dilakukan secara dengan mengurai berbagai persoalan yang muncul. Langkah tersebut diperlukan agar penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembagian alokasi belanja, tetapi juga memperhatikan manfaat dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia berharap koordinasi antara DPRD dan TAPD dapat menghasilkan perencanaan keuangan daerah yang lebih baik. Dengan demikian, keterbatasan fiskal dapat dihadapi melalui penentuan prioritas yang tepat, pengelolaan pendapatan yang cermat, serta penggunaan belanja sesuai kebutuhan.

“Mudah-mudahan rapat sekarang ini kita akan detail satu per satu akan kita urai, tujuannya agar Bandung Barat semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, insyaallah,” pungkas Mahdi.

Pembahasan persiapan APBD 2027 tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan keuangan Kabupaten Bandung Barat disusun berdasarkan kondisi riil daerah. Keseimbangan antara kemampuan pendapatan, kebutuhan perangkat daerah, dan kepentingan pelayanan publik diharapkan menjadi perhatian bersama dalam proses perencanaan anggaran mendatang. (aq-nk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *