Lembang, ​Bandung Barat, 7 November 2025.Camat Lembang, Bambang Eko, didampingi Ketua TP-PKK, Maya Ekawati, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada dini hari hingga menjelang Subuh. Sidak ini merupakan upaya cepat tanggap Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terhadap tumpah ruahnya aktivitas pasar malam yang tidak hanya mengancam ketertiban umum dan lingkungan, tetapi juga keselamatan jiwa para pedagang itu sendiri.

​Sidak yang berlangsung intensif tersebut tidak hanya menemukan masalah klasik kemacetan dan penumpukan sampah, tetapi juga mengungkap adanya ketidakadilan ekonomi bagi pedagang resmi dan risiko tinggi kecelakaan lalu lintas. Tim Kecamatan Lembang berkomitmen untuk menuntaskan masalah ini secara komprehensif, mengutamakan keselamatan dan memberi solusi yang adil.

Ancaman Keselamatan di Ruas Jalan: Ultiimatum Penertiban Diberlakukan

​Camat Bambang Eko menjelaskan bahwa temuan paling mendesak adalah risiko keselamatan. Lebih dari 70% pedagang pasar malam teridentifikasi maju terlalu jauh hingga menduduki ruas jalan utama.

​”Temuan kami sangat mengkhawatirkan. Pedagang berjualan terlalu ke depan, dan hal ini sangat dikhawatirkan dapat ditabrak mobil atau menyebabkan kecelakaan serius di tengah kondisi dini hari yang minim penerangan dan lalu lintas cepat,” tegas Camat Bambang Eko.

​Menyikapi risiko tinggi ini, Camat Lembang memberikan ultimatum keras. “Kami sudah berikan peringatan lisan dan edukasi di tempat. Kami tegaskan bahwa besok akan ada Sidak lanjutan dengan membawa personel Satpol PP secara penuh. Bagi pedagang yang masih membandel dan tidak segera memundurkan lapak jualannya ke batas yang ditentukan, maka lapaknya akan diangkut dan diamankan sesuai dengan aturan ketertiban umum yang berlaku,” jelas Camat.

​Tindakan ini, lanjutnya, adalah langkah preventif mutlak demi melindungi nyawa para pedagang dan pengguna jalan lainnya.

Dualitas Masalah Pedagang: Keadilan dan Prioritas Warga Lokal

​Sidak juga menyentuh masalah internal yang lebih pelik: pedagang di dalam pasar yang memilih berjualan di trotoar. Identifikasi menunjukkan bahwa masalah ini memiliki dua dimensi:

​Daya Jual dan Lokasi: Sebagian pedagang yang memiliki kios merasa dagangannya “tidak laku” jika tetap berada di dalam, sehingga memilih trotoar untuk mendekati pembeli.

​Mahalnya Sewa Kios: Sebagian pedagang lainnya terpaksa turun ke trotoar karena sudah tidak mampu lagi menyewa kios di dalam pasar akibat biaya sewa yang mahal.

​”Ini adalah masalah keadilan ekonomi yang harus kami tangani bersama Dinas terkait. Kami menyadari bahwa tingginya sewa kios menjadi pemicu utama ketidakdisiplinan ini,” kata Camat.

​Untuk menanggulangi masalah ini, Camat Lembang berkomitmen untuk memprioritaskan pedagang kaki lima yang beridentitas sebagai warga Lembang asli. “Kami akan mendata ulang. Dukungan ekonomi harus diprioritaskan untuk warga lokal, namun mereka wajib patuh pada zona dagang yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Penataan Infrastruktur dan Lalu Lintas

​Kecamatan juga mengambil langkah tegas dalam penataan infrastruktur dan lalu lintas di sekitar pasar guna meminimalisasi gangguan publik:

​Penertiban Parkir Motor: Parkir liar motor yang selama ini dilakukan di jalan utama dan menutup akses telah dilarang total. Camat menginstruksikan agar semua motor yang berkepentingan di pasar dialihkan ke tempat parkir resmi Pasar Panorama yang memiliki daya tampung memadai.

​Penertiban Ojek dan Transportasi: Ojek dan kendaraan umum lainnya dilarang mangkal sembarangan di badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Area mangkal harus dipindahkan ke titik yang tidak menimbulkan hambatan.

​Solusi Jangka Panjang: Tim Khusus dan Program Kebersihan Drainase

​Camat Bambang Eko menjelaskan bahwa Sidak ini hanyalah awal. Langkah sistemik jangka panjang akan segera diimplementasikan melalui sinergi antarinstansi:

​1. Pembentukan Tim Khusus Peninjauan Sewa Kios:
Camat segera membentuk Tim Khusus yang melibatkan Dinas Perdagangan dan Pengelola Pasar untuk melakukan peninjauan ulang struktur biaya sewa dan operasional. “Kami targetkan ada solusi yang berkeadilan seperti penyesuaian harga yang transparan, ini dapat dicapai dan diterapkan dalam waktu dua minggu ke depan.

​2. Strategi Pengawasan dan Zero Tolerance:
Selain Sidak, akan diberlakukan Jadwal Patroli Gabungan Rutin, didukung penuh oleh personel Satpol PP. Camat menyatakan “Zero Tolerance” bagi pelanggar di zona merah dan akan segera menetapkan secara resmi Zona Merah (Area Dilarang Berjualan) dan Zona Kuning (Area Diizinkan Bersyarat).

​3. Gerakan Kebersihan dan Pencegahan Banjir:
Masalah sampah dan gorong-gorong yang tersumbat menjadi fokus utama pencegahan bencana. Camat menginstruksikan agar semua pedagang, tanpa terkecuali, wajib membawa trash bag (kantong sampah) untuk menampung sampah mereka masing-masing dan dilarang keras membuang sampah sembarangan, terutama ke gorong-gorong. Program “Gerakan Gorong-Gorong Bersih” akan diaktifkan secara berkala, melibatkan partisipasi aktif warga Lembang.

Komitmen dan Harapan Kepada Masyarakat

​Sebagai penutup, Camat Bambang Eko menyampaikan komitmen pelayanan publik:

​”Komitmen kami adalah konsistensi tanpa kompromi demi ketertiban dan keselamatan warga. Sidak ini adalah awal perubahan sistemik. Indikator keberhasilan kami jelas: Dalam satu bulan, kami ingin melihat Nol Pedagang di badan jalan utama, dan laporan warga tentang kemacetan dan sampah turun drastis, serta adanya solusi konkret untuk sewa kios.”

​Camat Lembang berpesan tegas kepada seluruh pedagang: “Berdaganglah, tapi patuhilah aturan. Rezeki yang halal tidak boleh mengganggu hak publik, apalagi mengancam keselamatan. Kami mendukung ekonomi kerakyatan warga Lembang, namun harus dalam koridor ketertiban yang menjamin lingkungan bersih dan bebas banjir.”

​Masyarakat diimbau untuk mendukung upaya ini dan segera melaporkan pelanggaran yang terjadi. (aq-nk)