Bandung Barat. 15 Desember 2025. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bandung Barat menggelar Sosialisasi Hasil Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Acara tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, unsur kecamatan, serta sejumlah pemangku kepentingan strategis. Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Bandung Barat, Agus Mulya, S.Sos., M.Si., dan dimoderatori oleh Dedi Aria Wardana.
Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari dukungan terhadap Misi ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, yakni mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis sesuai dengan kearifan budaya lokal. Dalam dokumen Rencana Strategis Bakesbangpol, harmonisasi kesatuan bangsa dan politik menjadi sasaran utama yang diukur melalui Indeks Harmoni Indonesia.
Dalam laporannya, Agus Mulya menegaskan bahwa pengukuran IHaI bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen penting untuk membaca kondisi sosial secara objektif. “Acara Sosialisasi Hasil Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia ini sangat penting. Indeks ini berfungsi untuk mengukur dan menjaga harmonisasi kesatuan bangsa dan politik di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung Barat, memiliki tingkat keberagaman suku, budaya, dan keyakinan yang tinggi. Kondisi tersebut merupakan kekayaan bangsa, namun sekaligus memerlukan pengelolaan yang bijak agar tidak memicu konflik sosial. “Kita perlu memastikan agar tidak terjadi konflik sosial dan gesekan antarsesama anak bangsa. Ini adalah upaya untuk mencegah intoleransi dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat,” kata Agus.
Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Bandung Barat tercatat berada di atas angka 6,5 dalam skala 1–10. Capaian ini menunjukkan kondisi yang relatif baik dan stabil. Meski demikian, Bakesbangpol menilai tetap diperlukan kewaspadaan dan langkah antisipatif terhadap sejumlah potensi kerawanan sosial di beberapa wilayah.
“Kita menyadari masih ada titik-titik kerawanan yang perlu diwaspadai dan ditangani lebih lanjut. Karena itu, pendekatan berbasis komunitas dan pelibatan masyarakat menjadi sangat penting,” ujarnya. Koordinasi lintas sektor dengan seluruh kecamatan, terutama wilayah yang memiliki potensi kerawanan, terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik.
Sesi pemaparan materi menghadirkan sejumlah narasumber. Narasumber pertama Moh Yusron dari PT Cemerlang Statika mengulas tema kolaborasi pemerintah daerah dalam penguatan harmonisasi wilayah. Pemaparan materi yang disampaikan melalui layar monitor oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Bakesbangpol Kabupaten Bandung Barat, yang memaparkan peran strategis Bakesbangpol dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Pemaparan yang disampaikan oleh konsultan dari PT Cemerlang Statistika Indonesia, Moh. Yusron Solikin, M.SEI., yang menyajikan laporan hasil pengukuran IHaI Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 secara komprehensif. Ia menjelaskan metodologi pengukuran, indikator yang digunakan, serta interpretasi hasil indeks sebagai dasar penyusunan kebijakan ke depan.
Menurut Agus Mulya, sosialisasi ini juga menjadi bagian dari capaian kinerja tahunan Bakesbangpol. “Hasil laporan ini dapat menjadi dasar bagi kita untuk menyusun langkah-langkah antisipasi ke depan, agar kondusivitas daerah tetap terjaga,” katanya. Ia berharap, dengan pemahaman bersama terhadap hasil IHaI, seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak searah dalam merawat harmoni sosial.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kondusivitas daerah merupakan prasyarat penting bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan dengan aman dan nyaman. “Harapan kita adalah terciptanya kondisi yang harmonis di Kabupaten Bandung Barat, sehingga masyarakat dapat merayakan momen-momen penting tanpa gangguan isu intoleransi,” ujarnya.
Sosialisasi yang diikuti 32 peserta dari unsur perangkat daerah, kecamatan, mitra strategis seperti FKUB, FKDM, dan FPK, serta jajaran Bakesbangpol ini ditutup dengan diskusi dan penegasan komitmen bersama. Melalui Indeks Harmoni Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meneguhkan langkahnya untuk terus merawat kebinekaan sebagai fondasi persatuan dan pembangunan berkelanjutan. (red-nk)
