Bandung Barat, 19 Sept 2026 Penguatan usaha masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menghasilkan produk. Tata kelola keuangan, akses pasar, penguasaan teknologi digital, jaringan kerja, hingga dukungan riset menjadi bagian penting agar kegiatan ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Talkshow Sesi Pertama

Hal tersebut mengemuka dalam talkshow sesi pertama di Festival Jilid 4 Virageawie yang menghadirkan akademisi Universitas Widyatama, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pelaku usaha, serta perwakilan dunia usaha dan pemerintah daerah. Kegiatan itu membahas pengembangan kapasitas masyarakat, inovasi bambu, pemberdayaan UMKM, dan peluang kolaborasi lintas sektor.

Pada sesi pertama yang dipandu Maharani Dewi, dengan narasumber Dr. Syafrizal Ikram, S.E., M.Si., Ak., C.A. Ketua Program Studi (Kaprodi) S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, mengatakan pengembangan usaha perlu diawali dengan pemetaan potensi dan masalah. Pelaku usaha perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan produknya sekaligus memahami peluang pasar yang dapat dijangkau.

Syafrizal menyoroti kondisi ketika sebagian pelaku usaha sebenarnya sudah mampu memproduksi barang, tetapi belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menjual dan mengembangkan pasar. Karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan digital menjadi bagian penting dalam penguatan usaha.

“Kalau mau berbisnis harus tertib administrasi dan keuangan, harus memilah mana yang pribadi dan usaha,” kata Syafrizal.

Menurut dia, pemisahan keuangan pribadi dan usaha diperlukan agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi bisnis secara lebih terukur. Pengelolaan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan mengontrol perkembangan usaha dan menentukan langkah berikutnya berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Syafrizal mengatakan Universitas Widyatama membuka ruang pendampingan melalui keilmuan yang dimiliki. Pendampingan dapat mencakup pemetaan potensi bisnis daerah, identifikasi persoalan pelaku usaha, pengelolaan keuangan, serta pemberian masukan sesuai kebutuhan.

Universitas Widyatama sendiri memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas DKV, serta bidang keilmuan lain yang dapat mendukung pengembangan kompetensi masyarakat. Syafrizal tercatat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama.

Dalam dialog bersama Acep, sekretaris RW 07, Gilang dari Karang Taruna, dan Rahmat dari Bandung, perhatian juga diarahkan pada potensi generasi muda. Kelompok muda dinilai memiliki ruang yang besar untuk mengembangkan kreativitas, terutama karena lebih dekat dengan teknologi digital.

Syafrizal mengatakan kolaborasi dengan fakultas yang relevan dapat diarahkan untuk membantu Karang Taruna mengembangkan kapasitasnya. “Kami akan coba dengan Fakultas Teknik, Fakultas DKV, Fakultas Informatika membantu Karang Taruna di sini,” ujarnya.

Founder Virageawie, Adang, menyampaikan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Ia membuka ruang komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan pemberdayaan lingkungan.

Tantangan lain yang dibahas adalah keberlanjutan. Syafrizal menilai kegiatan usaha dapat mengalami hambatan apabila berjalan sendiri-sendiri atau hanya mengandalkan program yang tidak berkelanjutan. Karena itu, jejaring dan kerja bersama diperlukan agar pelaku usaha dapat saling belajar dan memperkuat akses.

Pembahasan kemudian beralih pada pengembangan bambu. Dalam sesi yang dipandu Nadia, peneliti BRIN, Doktor Sukma Surya Kusumah, menjelaskan bahwa hasil riset perlu memiliki jalur penerapan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tanpa dukungan industri dan UMKM, riset itu tidak berarti karena tidak mempunyai nilai,” kata Sukma.

Menurut Sukma, bambu memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi berbagai produk melalui riset, inovasi, dan teknologi. Salah satu contoh yang dibahas adalah pengembangan material bangunan berbahan bambu. Namun, inovasi tersebut tetap perlu mempertimbangkan biaya produksi dan kemampuan produk untuk bersaing dengan material yang sudah tersedia di pasar.

Pengembangan bambu juga dapat diarahkan pada produk bernilai tambah seperti bingkai kacamata dan berbagai produk desain lainnya. Untuk mencapainya, masyarakat perlu dilibatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pengembangan keterampilan, serta kerja sama dengan pelaku usaha dan akademisi.

Sukma menyebut setidaknya ada beberapa unsur penting dalam kolaborasi, yakni kemauan masyarakat untuk terlibat, program yang jelas dan terjadwal, dukungan akademisi melalui riset serta teknologi tepat guna, dan kebijakan pemerintah yang mendukung.

Sarah Agustina dari BRIN menambahkan, pengembangan bambu dapat dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan, sampai pemanfaatan limbah. Limbah bambu juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, termasuk bahan pupuk.

Menurut Sarah, pengembangan teknologi dapat mencakup perekat dan pelapis atau coating untuk meningkatkan kekuatan serta ketahanan produk bambu. Ia juga membuka peluang keterlibatan berbagai disiplin ilmu, termasuk pengetahuan budaya dan sejarah pemanfaatan bambu.

Sementara itu, Eko Setio Wibowo dari BRIN menjelaskan pengembangan bahan perekat alami dan ramah lingkungan serta pelapis berbahan alami dan terbarukan. Teknologi tersebut diarahkan untuk membuat produk bambu lebih awet, tahan air, dan lebih terlindungi dari paparan sinar ultraviolet.

Talkshow Sesi Kedua

Pada talkshow sesi kedua, pembahasan diarahkan pada peran dunia usaha dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Charolinda Adela, Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) IDSurvey (Persero), mengatakan program TJSL mencakup bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMKM.

Charolinda menilai model pemberdayaan yang dibangun Adang melalui Virageawie lebih membutuhkan jejaring dan kolaborasi dibandingkan semata-mata bantuan modal. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai dapat membantu memperluas manfaat kegiatan kepada masyarakat.
“Kang Adang ternyata tidak butuh modal, yang dibutuhkan jejaring,” ujar Charolinda.

Ia mengatakan pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari lingkup terkecil, termasuk Karang Taruna, RT, dan RW. Generasi muda juga didorong untuk memperhatikan persoalan lingkungan di wilayah masing-masing sebelum memperluas kegiatan ke wilayah yang lebih besar.

Charolinda mencontohkan program pemberdayaan yang memperoleh dukungan karena memiliki program unggulan dan penggerak lokal yang jelas. Menurut dia, proposal bantuan perlu disertai kegiatan yang sudah berjalan, pihak yang bertanggung jawab, serta keterlibatan perangkat setempat.

Pada sisi lain, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, Edo Endrawan, memaparkan sejumlah program pengembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut.

Edo menyebut terdapat sekitar 10.000 UMKM yang tercatat di Kabupaten Bandung Barat. Pendampingan dilakukan antara lain melalui penguatan hak merek, sertifikasi, komunitas, akses pendanaan, serta kegiatan bazar yang melibatkan pelaku UMKM.
Ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan pelaku usaha. UMKM dapat diberikan ruang untuk mempresentasikan program dan kebutuhan mereka sehingga peluang dukungan dapat lebih terbuka.

Edo juga menyebut adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 yang menjadi salah satu dasar penguatan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Barat.

Menurut dia, pemerintah daerah dapat berperan sebagai penghubung berbagai kebutuhan masyarakat. Setiap perangkat daerah memiliki potensi menjadi sumber informasi, akses kerja sama, maupun penghubung menuju sumber pendanaan.

Rangkaian pembahasan tersebut memperlihatkan satu kebutuhan yang sama, yakni membangun ekosistem pemberdayaan yang menghubungkan masyarakat, pelaku UMKM, perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan dunia usaha.

Pengembangan usaha tidak berhenti pada kemampuan memproduksi barang. Pelaku usaha juga membutuhkan tata kelola, pasar, teknologi, jaringan, pendampingan, serta program yang dapat berjalan secara konsisten. Dalam konteks bambu, hasil riset juga perlu diterjemahkan menjadi produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dan memiliki nilai ekonomi.

Kolaborasi dengan demikian menjadi bagian penting untuk memastikan potensi yang ada tidak berhenti sebagai sumber daya. Dengan pembagian peran yang jelas dan program yang terukur, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta inovasi bambu dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. (nk)