Padalarang, 15 Juni 2026. Pemerintah Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, menggelar Rembuk Stunting Tahun Anggaran 2026 di GOR Desa Kertamulya, Jumat (13/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan stunting yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah strategis yang akan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa pada tahun mendatang.
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Padalarang Hendi Setiadi, Kepala Desa Kertamulya Farhan Fauzi, Ketua TP PKK Desa Kertamulya Feni Hermawanti, kader posyandu, Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S), unsur BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.
Dalam sambutannya, Bhabinkamtibmas Desa Kertamulya Bripka Ahmad Hamzah mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kondisi sosial dan keamanan lingkungan. Menurut dia, situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dapat memunculkan berbagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian bersama.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kader posyandu, untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, ia menilai penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan mufakat yang berkembang di tingkat desa merupakan langkah positif dalam menjaga harmoni sosial masyarakat.
Kepala Desa Kertamulya Farhan Fauzi menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan yang harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh pihak, bukan hanya pemerintah desa.
“Saat ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat penting tentang stunting. Tentang stunting ini jangan bosan untuk preventif dan aktif menjaganya. Stunting adalah tugas bersama pemerintah desa,” ujar Farhan.
Ia mengatakan rembuk stunting menjadi sarana untuk mengidentifikasi kembali berbagai kondisi yang ada di lapangan sekaligus mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran.
Menurut Farhan, pemerintah desa berkomitmen untuk terus menghadirkan program yang mendukung kesehatan ibu dan anak agar risiko stunting dapat ditekan sejak dini.
Sementara itu, Camat Padalarang Hendi Setiadi menyoroti kondisi stunting di Kabupaten Bandung Barat yang masih memerlukan perhatian serius. Ia menjelaskan bahwa kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan dan program intervensi yang tepat.
Menurut Hendi, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah masih adanya alat ukur di sejumlah posyandu yang mengalami kerusakan sehingga berpotensi memengaruhi akurasi hasil pengukuran pertumbuhan anak.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pelaporan data di wilayah Padalarang masih perlu ditingkatkan. Semakin lengkap data yang masuk, semakin akurat pula pemetaan kebutuhan dan penanganan yang dapat dilakukan pemerintah.
“Stunting ini adalah tanggung jawab kita semua. Dengan semakin banyak data yang masuk maka akan dipetakan rencana kegiatan yang tepat untuk mengurangi stunting,” kata Hendi.
Dalam kesempatan tersebut, Hendi turut mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan sensus nasional yang akan berlangsung secara serentak. Ia meminta warga menerima petugas pendataan dengan baik karena hasil sensus akan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional pada masa mendatang.
Selain isu stunting, Camat Padalarang juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran pada musim kemarau serta memperkuat pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Salah satu upaya yang didorong adalah pemanfaatan program loseda atau lubang olah sisa dapur menjadi kompos untuk mengurangi volume sampah rumah tangga.
Paparan teknis disampaikan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Ujang Aliyudin. Ia menyebutkan bahwa Desa Kertamulya berhasil mencapai angka pelaporan pemantauan konvergensi stunting elektronik lebih dari 87 persen melalui pengisian data oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Menurut Ujang, capaian tersebut menunjukkan komitmen desa dalam mendukung sistem data yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Ia menjelaskan bahwa TP3S memiliki lima tugas utama, yakni melakukan koordinasi dan konsolidasi data sasaran, menggerakkan serta mendampingi pelaksana lapangan, mengawal perencanaan dan penggunaan anggaran, memastikan pemenuhan standar pelayanan dasar, serta melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah.
“Data harus tepat waktu dan akurat. Hasil rembuk stunting nantinya menjadi bagian penting dalam penyusunan RKP Desa,” ujarnya.
Usai kegiatan, Farhan Fauzi menjelaskan bahwa rembuk stunting merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang secara konsisten dilaksanakan setiap tahun. Forum tersebut tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga ruang untuk merumuskan program prioritas yang akan diusulkan ke dalam APBDes tahun 2027.
Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah desa dari seluruh wilayah RW, saat ini tidak terdapat warga yang masuk kategori stunting. Namun demikian, pemerintah desa tetap memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang berisiko mengalami stunting.
“Kalau berdasarkan laporan dari data warga, dari RW 1 sampai RW 26, Alhamdulillah Desa Kertamulya melaporkan tidak ada warga yang masuk ke dalam kategori stunting. Tetapi kalau berbicara tentang rawan, itu ada. Warga yang masuk kategori rawan langsung kami intervensi bersama tenaga kesehatan,” kata Farhan.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan kasus gizi buruk maupun permasalahan serius pada ibu hamil di wilayahnya. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan berbagai pihak yang mendukung program kesehatan masyarakat.
Melalui rembuk stunting ini, Pemerintah Desa Kertamulya berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga sehingga upaya pencegahan stunting berjalan lebih efektif. Harapan akhirnya adalah terciptanya generasi anak-anak yang sehat, tumbuh optimal, dan siap menjadi bagian dari pembangunan bangsa di masa depan. (aq-nk)
