Sukatani, Ngamprah, 16 Juni 2026. Pemerintah Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan stunting melalui kegiatan Rembuk Stunting yang mengusung tema “Melalui Kegiatan Konvergensi Stunting Bersama Upayakan Pencegahan Stunting dengan Gerakan Masyarakat Percepatan Perbaikan Gizi dan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)”.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ketua Pokja Sukatani bersama Kader Pembangunan Manusia tersebut dihadiri Kepala Desa Sukatani Dede Supriadi, Camat Ngamprah Hari Mustika, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukatani, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngamprah, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bandung Barat Ujang Aliyudin, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam program percepatan penurunan stunting.
Rembuk Stunting merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan lintas sektor agar intervensi penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Melalui forum ini, pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan melakukan evaluasi kondisi terkini sekaligus menyusun langkah-langkah prioritas untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Sukatani Dede Supriadi mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat dalam menjalankan program pencegahan stunting. Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat.
“Tujuan acara ini untuk pencegahan stunting. Oleh karena itu jangan bosan-bosan mengikutinya. Ini harus menjadi perhatian bersama agar angka stunting dari tahun ke tahun terus turun,” ujar Dede.
Ia menegaskan, meskipun alokasi Dana Desa mengalami penyesuaian dan pengurangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang harus dijalankan secara konsisten.
“Walaupun Dana Desa berkurang cukup banyak, program rembug stunting ini harus tetap berjalan. Mari kita buktikan sehingga program ini berhasil dengan baik,” katanya.
Dede juga mengingatkan para kader dan petugas lapangan agar tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas pendampingan kepada masyarakat. Menurut dia, upaya pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Sementara itu, Camat Ngamprah Hari Mustika menyoroti pentingnya validitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan intervensi program. Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan Survei Status Gizi Indonesia yang menjadi salah satu instrumen pengukuran prevalensi stunting secara nasional.
Menurut Hari, terdapat perbedaan antara data yang selama ini dimiliki pemerintah daerah dengan hasil survei yang pernah dirilis. Karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk melakukan pendataan ulang secara cermat dan akurat.
“Kita perlu mendata kembali dengan sebaik-baiknya sehingga data terbaru memiliki validitas yang lebih kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan survei, sejumlah sampel bayi dari setiap desa akan menjadi bagian dari proses pengumpulan data. Oleh sebab itu, keterlibatan kader kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan data yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Selain aspek pendataan, Hari juga menekankan pentingnya intervensi gizi yang dilakukan secara cepat dan tepat kepada bayi yang terindikasi mengalami risiko stunting. Salah satu langkah yang akan didorong adalah peningkatan asupan protein melalui pemberian makanan bergizi.
Di sisi lain, upaya pencegahan jangka panjang diarahkan kepada kelompok ibu hamil. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi selama masa kehamilan menjadi faktor penting untuk mencegah lahirnya bayi yang berisiko mengalami stunting.
Hari juga mengingatkan pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan bagi ibu hamil agar pelayanan kesehatan dapat diakses dengan baik ketika dibutuhkan. Selain itu, masyarakat diminta memastikan dokumen administrasi kependudukan selalu tertib dan mutakhir karena berhubungan dengan berbagai layanan publik, termasuk pelayanan kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Ujang Aliyudin, memaparkan peran Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting.
Menurut Ujang, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas data dan koordinasi antar-pemangku kepentingan. Karena itu, TP3S memiliki tugas utama melakukan verifikasi, validasi, serta sinkronisasi data keluarga berisiko stunting agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Data harus tepat waktu dan akurat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa TP3S memiliki lima tugas utama, yakni koordinasi dan konsolidasi data sasaran, penggerakan serta pendampingan lapangan, pengawalan perencanaan dan anggaran, percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pembinaan dan pengawasan wilayah.
Selain memastikan program berjalan di tingkat lapangan, TP3S juga berperan mengawal pemanfaatan anggaran desa agar mendukung kegiatan percepatan penurunan stunting. Melalui pendekatan tersebut, intervensi gizi spesifik maupun sensitif diharapkan dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih optimal.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa hasil Rembuk Stunting akan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan desa dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dengan demikian, berbagai kebutuhan yang teridentifikasi dapat ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang terukur.
Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tenaga pendamping, kader kesehatan, dan masyarakat, Desa Sukatani berupaya memperkuat langkah pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia dua tahun. Pendekatan yang menitikberatkan pada pemenuhan gizi, kesehatan, sanitasi, serta validitas data tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas di Kabupaten Bandung Barat. (aq-nk)
