Bandung Barat, 14 Agustus 2026. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat M. Mahdi mengajak jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato tersebut menempatkan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sebagai tiga arah utama pembangunan Indonesia.
Dalam sambutannya, M. Mahdi di mimbar yang didampingi Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, Wakil Ketua I Dadan Supardan, Wakil Ketua II: Hj. Pipih Supriati dan Wakil Ketua III: Asep Dedi dalam rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT- Ke 81 Kemerdekaan Indonesia, menyampaikan bahwa tema peringatan kemerdekaan tahun ini, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut dia, kedaulatan berkaitan dengan kemampuan bangsa menentukan masa depannya sendiri, sedangkan keadilan dan kemakmuran harus tercermin melalui pembangunan yang dirasakan secara merata.
“Tema ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah cita-cita luhur yang harus kita jiwai dan implementasikan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata M. Mahdi dalam sambutannya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Karena itu, peringatan kemerdekaan perlu ditempatkan dalam konteks tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan dan memperkuat persatuan masyarakat.
Setelah sambutan tersebut, peserta rapat menyimak pidato Presiden Prabowo yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta. Pidato itu memuat evaluasi terhadap kebijakan pemerintah selama 21 bulan sekaligus agenda yang akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Prabowo mengatakan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari pemerintahannya. Ia menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang dinilai telah lama dihadapi Indonesia, mulai dari pangan, energi, birokrasi, pengelolaan BUMN, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Salah satu garis besar pidato adalah penguatan kemandirian ekonomi. Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak boleh berhenti pada angka statistik. Tujuan akhirnya, kata dia, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Realisasi investasi sepanjang 2025 disebut mencapai Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 disebut mencapai 5,61 persen.
Dalam sektor pangan, pemerintah menyatakan telah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk menjadi satu peraturan presiden. Kebijakan itu disebut berdampak pada penurunan harga pupuk sebesar 20 persen sekaligus meningkatkan ketersediaannya. Pemerintah juga menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan.
Prabowo juga memberi perhatian besar terhadap ekonomi desa. Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa pada akhir 2026 dan telah membangun 3.000 titik air desa. Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga terus diperluas. Dari 10.000 koperasi yang disebut telah berdiri dan beroperasi, sebanyak 3.300 dinyatakan berjalan secara optimal.
Di sektor kelautan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih. Sebanyak 100 kampung disebut telah dibangun. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat rantai produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan sehingga manfaat sumber daya laut lebih besar dirasakan masyarakat Indonesia.
Pembenahan juga diarahkan kepada BUMN. Dari 1.074 BUMN yang disebut pemerintah ditemukan dalam struktur pengelolaan sebelumnya, sebanyak 290 telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026. Restrukturisasi tersebut diklaim telah menghemat biaya operasional sekitar Rp50 triliun.
Pidato Prabowo turut menyoroti penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghambat pelayanan publik. Negara, menurut dia, harus memudahkan masyarakat, termasuk melalui digitalisasi layanan dan perlindungan sosial.
Dalam bidang hukum, Prabowo menyampaikan sejumlah capaian lembaga negara. Mahkamah Konstitusi disebut telah menangani ratusan perkara dengan 84,51 persen permohonan sampai 23 Juli 2026 diajukan secara daring. BPK juga disebut berhasil mendorong penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun sepanjang 2025. Sementara Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang dinilai melanggar kode etik.
Penguatan kualitas hakim juga menjadi perhatian. Pemerintah menyampaikan kenaikan penghasilan hakim junior hingga 280 persen. Kebijakan tersebut disertai penekanan bahwa peningkatan kesejahteraan harus berjalan bersama dengan akuntabilitas dan independensi lembaga peradilan.
Pada bidang pendidikan dan pembangunan manusia, pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai salah satu prioritas. Program Makan Bergizi Gratis disebut terus diperluas untuk membantu mencegah stunting dan memastikan anak-anak dapat belajar dalam kondisi yang lebih baik.
Pemerintah juga melaporkan revitalisasi puluhan ribu sekolah serta pengembangan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam pidatonya, Prabowo mencontohkan sejumlah siswa yang berhasil menunjukkan prestasi setelah memperoleh kesempatan pendidikan dan fasilitas yang lebih memadai.
Bagi M. Mahdi, rangkaian pesan tersebut menjadi bagian penting dari pemaknaan kemerdekaan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan arah kebijakan nasional sesuai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
Rapat Paripurna itu pada akhirnya menempatkan kemerdekaan sebagai tanggung jawab bersama. Pesan utama pidato Presiden tidak berhenti pada capaian pemerintah, tetapi juga menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, serta masyarakat.
Bagi Kabupaten Bandung Barat, prinsip Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dapat diuji dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan pembangunan menjangkau kelompok yang membutuhkan. Di titik itulah makna kemerdekaan memperoleh ukuran yang lebih konkret dalam kehidupan sehari-hari. (aq-nk)
